Jakarta, TeropongRakyat.co – Aroma busuk kejahatan kian tercium tajam di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah sorotan publik terhadap ketegasan hukum, praktik peredaran rokok ilegal justru berlangsung tanpa rasa takut sedikit pun – seolah hukum bisa dibeli dan aparat bisa diperalat. Kamis, (22/05/2025).
Rokok tanpa pita cukai resmi dijual bebas di Jalan Malaka I. Bahkan, salah satu pedagang berinisial F dengan santai mengakui bahwa ia telah “berkoordinasi” dengan oknum aparat Polres Jakarta Utara. “Saya sudah koordinasi dengan orang Polres, Pak,” ucapnya sembari tersenyum, menyiratkan bahwa hukum hanyalah formalitas bagi mereka yang punya “akses”.
Penjualan dilakukan terang-terangan, di depan mata publik. Yang lebih memprihatinkan, anak-anak di bawah umur terlihat bebas membeli rokok tersebut. Tak ada pengawasan. Tak ada rasa malu. Seolah negara benar-benar mati rasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena ini memicu kemarahan publik. Jika benar ada oknum yang terlibat, maka institusi yang seharusnya menjadi pelindung hukum kini justru mencederainya. Kepercayaan masyarakat terkoyak. Di mana lagi mereka bisa berharap keadilan, jika penegak hukum sendiri diduga ikut bermain?
Perlu ditegaskan, praktik ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Ini adalah bentuk kejahatan ekonomi serius yang merugikan negara miliaran rupiah. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, setiap orang yang menjual atau mengedarkan barang kena cukai tanpa pita cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda paling sedikit 10 kali dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Tak hanya itu, jika benar aparat terlibat, maka hal ini juga melanggar Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Dalam pasal tersebut ditegaskan, pejabat yang memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaannya dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
Tingginya tarif cukai memang sering jadi dalih. Tapi hukum tetaplah hukum. Tidak ada pembenaran atas pelanggaran, apalagi jika dilakukan secara sistematis dengan keterlibatan aparat.
Jika benar ada oknum yang bermain, maka tidak cukup hanya dengan pemindahan atau teguran. Harus ada proses hukum, harus ada hukuman setimpal. Jika tidak, maka institusi kepolisian akan makin kehilangan wibawa di mata rakyat.
Karena jika hukum dibiarkan tumbang di tangan para penjual barang yang merugikan negara, serta oknum berseragam yang membekingi perdagangan ilegal tersebut, maka yang akan hancur bukan hanya keuangan negara—tetapi juga harapan dan masa depan bangsa ini.
Kini, sorotan publik tertuju pada institusi kepolisian. Masyarakat mendesak Kapolres Jakarta Utara untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan anggotanya dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal.
