NTT. Teropongrakyat. Co- Tragedi meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri, memantik keprihatinan luas sekaligus sorotan tajam terhadap kinerja pemerintah daerah.
Peristiwa ini dinilai bukan sekadar persoalan individual, melainkan cermin rapuhnya sistem perlindungan anak dan layanan dasar di tingkat lokal.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, mengatakan Kementerian Dalam Negeri perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pemerintah Kabupaten Ngada sesuai fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
“Kemendagri memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemda. Jelas dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 itu, tujuannya agar pelaksanaan otonomi itu benar nyata dan bertanggungjawab,” ujar Yohanes Oci (06/02/2026)
Ia menekankan evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif tetapi harus menyentuh kualitas kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta kehadiran negara di sekolah dan desa.
Yohanes juga mendorong Gubernur NTT untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam sistem pemerintahan daerah.
“Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Fungsi ini harus dijalankan secara aktif. Pembinaan dan pengawasan perlu dipastikan menyentuh isu-isu krusial seperti pendidikan dasar, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan anak,” tegasnya.
Selain itu, Yohanes meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tidak abai. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam deteksi dini persoalan sosial masyarakat.
“Kementerian Desa perlu memastikan program pembangunan dan pendampingan desa benar-benar menyentuh keluarga rentan. Aparat desa harus dibekali kapasitas untuk mengenali dan menangani persoalan sosial sejak dini,” katanya.
