Oleh: Rahman Daeng, Pemimpin Redaksi Teropongrakyat
JAKARTA, Teropongrakyat.co – Langkah Wakil Presiden yang mengajak sejumlah mahasiswa mengunjungi Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjawab berbagai kritik publik menuai perhatian. Pemimpin Redaksi Teropongrakyat, Rahman Daeng, menilai kunjungan lapangan dapat menjadi sarana dialog yang baik, namun tidak boleh menggeser substansi kritik ke ranah simbolisme atau pencitraan semata.
Dalam artikelnya yang berjudul “Menjawab Kritik atau Menghindari Substansi?”, Rahman Daeng menegaskan bahwa kritik yang selama ini disampaikan mahasiswa bukanlah soal ada atau tidaknya proyek pembangunan fisik. Kritik tersebut lebih banyak menyoroti efektivitas kebijakan, pemerataan pembangunan, kualitas layanan publik, serta masih adanya ketimpangan sosial di berbagai daerah.
“Melihat proyek secara langsung tidak otomatis menjelaskan apakah proyek tersebut efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Pembangunan harus dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” tulis Rahman.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari keberadaan infrastruktur. Indikator yang lebih penting adalah menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menguatnya perekonomian masyarakat lokal.
Jika berbagai indikator tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal, lanjutnya, keberadaan proyek fisik tidak dapat dijadikan satu-satunya argumen untuk menolak kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Rahman juga mengingatkan bahwa respons yang bersifat simbolik, seperti kunjungan lapangan, berpotensi mengalihkan fokus perdebatan dari persoalan utama. Menurutnya, data, evaluasi, serta perbaikan kebijakan seharusnya menjadi jawaban utama pemerintah dalam merespons kritik publik.
“Rakyat di era digital tidak cukup diyakinkan dengan melihat gedung atau jalan yang dibangun. Mereka menilai dari harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, serta kualitas pelayanan publik yang mereka rasakan setiap hari,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa ajakan untuk melihat langsung kondisi lapangan dapat memberikan nilai positif apabila dilakukan dalam semangat dialog yang setara dan terbuka. Mahasiswa, kata dia, memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis sekaligus pengawal kebijakan publik.
Nilai tersebut akan hilang apabila tujuan utama kunjungan hanya untuk membuktikan bahwa pemerintah selalu benar, sementara para pengkritik dianggap keliru.
Dari perspektif good governance, Rahman menyarankan agar pemerintah menjawab kritik dengan mengedepankan tiga prinsip utama, yakni transparansi data, akuntabilitas kebijakan, dan partisipasi publik. Selain itu, pemerintah juga perlu membuka ruang evaluasi yang independen dan objektif.
“Legitimasi dalam demokrasi yang matang lahir dari keberanian mengakui kekurangan dan melakukan perbaikan kebijakan, bukan dari seberapa sering pemerintah memamerkan keberhasilan,” tutupnya.**
