Rahmad Sukendar Desak Kejagung Transparan, Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Kajari Karo

- Jurnalis

Minggu, 5 April 2026 - 23:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta.Teropongrakyat.co  – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mendesak Kejaksaan Agung segera mengungkap hasil pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo beserta jajarannya yang diduga melakukan pelanggaran.

Menurut Rahmad, publik membutuhkan kejelasan dan ketegasan dari Kejagung dalam menindak oknum jaksa yang dinilai menyalahgunakan kewenangannya. Ia menegaskan, proses penegakan hukum harus berjalan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Baca Juga:  PT BDS Jadi Sorotan, Karangan Bunga 'Menyentil' Bupati Bandung di Hari Ulang Tahun

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat butuh kejelasan dan ketegasan dari Kejagung terhadap kinerja jaksa-jaksa yang nakal dan menyalahgunakan wewenangnya,” tegas Rahmad dalam keterangannya.
Rahmad juga mengungkapkan bahwa pihaknya dari BPI KPNPA RI akan segera mengambil langkah konkret dengan mendatangi pusat penerangan hukum Kejagung guna mencari informasi sekaligus memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang bersih.

“Dalam waktu dekat kami akan menemui Kapuspenkum Kejaksaan Agung untuk memberikan dukungan dan juga mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Kajari Karo,” jelasnya.

Baca Juga:  Oknum Jaro Bernama Mirta Ancam Bunuh Wartawan Saat di Minta Klarifikasi Terkait Ganti Rugi Masjid dan Surau?

Ia menambahkan, langkah ini merupakan bentuk kontrol publik agar institusi penegak hukum tetap berada di jalur yang benar serta tidak mencederai kepercayaan masyarakat.
Rahmad menegaskan, apabila terbukti ada pelanggaran, Kejagung harus bertindak tegas tanpa pandang bulu demi menjaga marwah institusi dan supremasi hukum di Indonesia.**

Berita Terkait

LPKP Dan Warga Adat Lapor Dugaan Kejahatan Beruntun PT NPR dan Kapolres Barito Utara ke DPR dan Komnas Ham
Sengketa Lahan Berdarah: Pembayaran Lahan Disimpangkan, Rumah Dibakar, dan Nyawa Melayang di Kalteng
Dakwaan CSR Rp1,37 Miliar Diklaim Cacat Hukum, 10 Alasan Eksepsi Nana Sutisna: Penuntut Umum Langgar Aturan Baru KUHAP
Dugaan Peredaran Obat Keras di Tanah Abang Kembali Mencuat, Sosok “Dedy” Disorot
Lima Hari Kerja Seharusnya Tuntas Malah Mandek Berbulan-bulan Prosedur BPN Dilanggar, Ahli Waris Tateli Terpaksa Tempuh Jauh ke Jakarta
Dugaan Sadis ! Polisi Salah Tangkap dan Kekerasan Disorot, Kuasa Hukum Ahmad Adzani Melawan Tempuh Praperadilan
IDM Minta Media Berimbang: Jangan Bangun Kesimpulan Hukum dari Potongan
IDM Minta Media Berimbang: Jangan Bangun Kesimpulan Hukum dari Potongan Informas

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 19:16 WIB

LPKP Dan Warga Adat Lapor Dugaan Kejahatan Beruntun PT NPR dan Kapolres Barito Utara ke DPR dan Komnas Ham

Jumat, 4 September 2026 - 19:14 WIB

Sengketa Lahan Berdarah: Pembayaran Lahan Disimpangkan, Rumah Dibakar, dan Nyawa Melayang di Kalteng

Jumat, 4 September 2026 - 06:27 WIB

Dakwaan CSR Rp1,37 Miliar Diklaim Cacat Hukum, 10 Alasan Eksepsi Nana Sutisna: Penuntut Umum Langgar Aturan Baru KUHAP

Kamis, 3 September 2026 - 18:39 WIB

Dugaan Peredaran Obat Keras di Tanah Abang Kembali Mencuat, Sosok “Dedy” Disorot

Rabu, 2 September 2026 - 21:38 WIB

Lima Hari Kerja Seharusnya Tuntas Malah Mandek Berbulan-bulan Prosedur BPN Dilanggar, Ahli Waris Tateli Terpaksa Tempuh Jauh ke Jakarta

Berita Terbaru

TNI – Polri

Misi Close Air Support AH-64 Apache Warnai SGS 2026

Jumat, 4 Sep 2026 - 23:30 WIB

TNI – Polri

Pasukan Airborne SGS 2026 Laksanakan Operasi Lanjutan Dalam Materi

Jumat, 4 Sep 2026 - 20:24 WIB