Ketua Umum Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun: Komunikasi Publik Harus Diperbaiki agar Presiden Prabowo Tak Tersandera Isu Negatif

- Jurnalis

Sabtu, 22 Februari 2025 - 13:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, – Teropongrakyat.co || Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyoroti lemahnya komunikasi publik yang berpotensi membuat Presiden Prabowo Subianto tersandera isu-isu negatif. Ia menekankan pentingnya peran Tim Komunikasi Presiden dalam mengelola opini publik agar tidak merugikan pemerintah.

“Presiden Prabowo harus dibantu, bukan malah dibebani persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan para pembantunya,” ujar Hendry Ch Bangun dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 21 Februari.

Menurutnya, isu-isu seperti tagar #IndonesiaGelap, #KaburDulu, Danantara, polemik penahanan Hasto Kristiyanto, hingga penolakan retreat dari kepala daerah kader PDIP seharusnya bisa dikelola dengan baik. Jika dibiarkan tanpa strategi komunikasi yang solid, hal ini dapat mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi rakyat.

Baca Juga:  Penanggulangan Sampah, Wali Kota Jakut Motivasi Warga Ikut Memilah Sampah dari Rumah

Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan impor beras dan memperluas lahan pangan. Hendry mempertanyakan peran Kantor Komunikasi Presiden dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menangani berita negatif yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga:  Kebakaran Rumah di Randudongkal Pemalang, Diduga Akibat Korsleting Listrik

“Di mana peran Komunikasi Digital (Komdigi), khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media? Ini bukan tugas menteri atau anggota DPR untuk mengelola opini publik. Mereka adalah pihak teknis dan penyelenggara. Harus ada tim yang bertanggung jawab mengkomunikasikan program pemerintah dan menjaga citra pemerintahan,” tegasnya.

Hendry menegaskan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menciptakan ketidakjelasan di masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah bisa terus-menerus berada dalam posisi defensif menghadapi narasi negatif yang merugikan.

Penulis : Lie

Editor : Romli S.IP

Sumber Berita: https://teropongrakyat.co

Berita Terkait

Usai Permintaan Maaf Hotman Paris, PWI Pusat Pilih Jalan Rekonsiliasi Demi Persatuan Indonesia
PT API SITE MONITORING RUTIN BERSAMA PSL, PASTIKAN OPERASIONAL JTCC BERJALAN OPTIMAL
PT CTP TOLLWAYS DUKUNG KETAHANAN PANGAN, PANEN PERDANA TJSL NILA BERDAYA
Putusan Belum Adil, Prianto Lengkapi Perjuangan dengan Akta Kasasi Elektronik
PAPPRI DKI Jakarta di Bawah Ussy Pieters, Komitmen Bangun Ekosistem Musik Berkelanjutan
Usai Disorot Media, Polres Bandung Hubungi Korban: Muncul Pertanyaan Baru dalam Kasus Fortuner yang Diblokir
KCN Tanam 3.000 Bibit Mangrove di Hari Mangrove Sedunia 2026, Perkuat Konservasi Pesisir Marunda
Media Siber ifakta.co Siapkan Jurnalis Masa Depan, Fokus pada Literasi Media dan Anti Hoaks

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:40 WIB

Usai Permintaan Maaf Hotman Paris, PWI Pusat Pilih Jalan Rekonsiliasi Demi Persatuan Indonesia

Selasa, 28 Juli 2026 - 15:59 WIB

PT API SITE MONITORING RUTIN BERSAMA PSL, PASTIKAN OPERASIONAL JTCC BERJALAN OPTIMAL

Selasa, 28 Juli 2026 - 15:23 WIB

PT CTP TOLLWAYS DUKUNG KETAHANAN PANGAN, PANEN PERDANA TJSL NILA BERDAYA

Selasa, 28 Juli 2026 - 14:56 WIB

Putusan Belum Adil, Prianto Lengkapi Perjuangan dengan Akta Kasasi Elektronik

Selasa, 28 Juli 2026 - 12:22 WIB

PAPPRI DKI Jakarta di Bawah Ussy Pieters, Komitmen Bangun Ekosistem Musik Berkelanjutan

Berita Terbaru