Ketua Umum Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun: Komunikasi Publik Harus Diperbaiki agar Presiden Prabowo Tak Tersandera Isu Negatif

- Jurnalis

Sabtu, 22 Februari 2025 - 13:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, – Teropongrakyat.co || Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyoroti lemahnya komunikasi publik yang berpotensi membuat Presiden Prabowo Subianto tersandera isu-isu negatif. Ia menekankan pentingnya peran Tim Komunikasi Presiden dalam mengelola opini publik agar tidak merugikan pemerintah.

“Presiden Prabowo harus dibantu, bukan malah dibebani persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan para pembantunya,” ujar Hendry Ch Bangun dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 21 Februari.

Menurutnya, isu-isu seperti tagar #IndonesiaGelap, #KaburDulu, Danantara, polemik penahanan Hasto Kristiyanto, hingga penolakan retreat dari kepala daerah kader PDIP seharusnya bisa dikelola dengan baik. Jika dibiarkan tanpa strategi komunikasi yang solid, hal ini dapat mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi rakyat.

Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan impor beras dan memperluas lahan pangan. Hendry mempertanyakan peran Kantor Komunikasi Presiden dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menangani berita negatif yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga:  Masyarakat Koja Berterima Kasih kepada Kapolsek Koja dengan Adanya Giat Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

“Di mana peran Komunikasi Digital (Komdigi), khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media? Ini bukan tugas menteri atau anggota DPR untuk mengelola opini publik. Mereka adalah pihak teknis dan penyelenggara. Harus ada tim yang bertanggung jawab mengkomunikasikan program pemerintah dan menjaga citra pemerintahan,” tegasnya.

Hendry menegaskan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menciptakan ketidakjelasan di masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah bisa terus-menerus berada dalam posisi defensif menghadapi narasi negatif yang merugikan.

Penulis : Lie

Editor : Romli S.IP

Sumber Berita: https://teropongrakyat.co

Berita Terkait

Garasi Truk Kontainer Menjamur di Jalan Sempit Marunda, Warga: Ini Negara atau Wilayah Bebas Hukum?
Pelayanan Publik Jepara Dipertanyakan, Dugaan Diskriminasi & Penyalahgunaan Wewenang Menguat di Desa Rajekwesi
Kecelakaan Beruntun Libatkan 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Tewas dan 5 Luka-Luka
Kota Bogor Sabet Dua Penghargaan Nasional di Bidang Kesehatan
Sidang Gugatan terhadap beberapa perusahaan Pers Ditunda, Kuasa Hukum Harap Ada Keadilan untuk Insan Pers
Aksi Cepat Bea Cukai Malang Tindak Ratusan Juta Rupiah Rokok llegal
Pasutri Kurir Sabu 19 Kg Ditangkap Polsek Kalideres, Jaringan Pekanbaru–Jakarta Terbongkar
SDM Pelaut Unggul: KSOP Cirebon Tingkatkan Kualitas dengan Gandeng Training Center Maritim

Berita Terkait

Rabu, 3 Desember 2025 - 11:08 WIB

Garasi Truk Kontainer Menjamur di Jalan Sempit Marunda, Warga: Ini Negara atau Wilayah Bebas Hukum?

Rabu, 3 Desember 2025 - 08:07 WIB

Pelayanan Publik Jepara Dipertanyakan, Dugaan Diskriminasi & Penyalahgunaan Wewenang Menguat di Desa Rajekwesi

Selasa, 2 Desember 2025 - 21:03 WIB

Kecelakaan Beruntun Libatkan 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Tewas dan 5 Luka-Luka

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:43 WIB

Kota Bogor Sabet Dua Penghargaan Nasional di Bidang Kesehatan

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:32 WIB

Sidang Gugatan terhadap beberapa perusahaan Pers Ditunda, Kuasa Hukum Harap Ada Keadilan untuk Insan Pers

Berita Terbaru

Pemerintahan

Forum Group Discussion dan Penandatanganan Kerja Sama Malang Raya

Selasa, 2 Des 2025 - 21:39 WIB