Fenomena Sosial Terbalik: Ketika yang Baik Disalahkan, yang Salah Dibenarkan

- Jurnalis

Minggu, 13 Juli 2025 - 19:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta ,13 Juli 2025teropongrakyat.co — Fenomena sosial yang mengkhawatirkan kini mulai terlihat di tengah masyarakat: ketika seseorang berbuat benar, ia justru mendapat celaan, sementara pelaku kesalahan mendapat pembelaan dan dukungan. Pola ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga terlihat di berbagai lapisan — mulai dari lingkungan keluarga, dunia pendidikan, media sosial, hingga ranah pemerintahan.

Contoh terbaru terjadi di media sosial, saat seorang pemuda yang menegur pengendara motor karena melanggar jalur trotoar justru dihujat oleh warganet. Di sisi lain, pelanggar justru dibela dengan dalih “sedang terburu-buru” atau “jalan terlalu macet”. Fenomena ini menjadi cerminan adanya krisis moral yang melanda sebagian masyarakat.

Baca Juga:  Peduli Keselamatan Nelayan, Bhabinkamtibmas Pulau Panggang Sambangi Nelayan

Sosiolog Universitas Indonesia, Dr. Lina Maharani, mengatakan bahwa kondisi ini dipicu oleh melemahnya nilai-nilai etika dan hilangnya keteladanan. “Ketika masyarakat mulai menormalkan yang salah dan mencurigai yang benar, itu tanda bahwa nilai benar-salah telah kabur dalam persepsi publik,” ujarnya.

Tak hanya di masyarakat, dalam sistem birokrasi pun sering terjadi hal serupa. Whistleblower atau pelapor korupsi acap kali mendapat tekanan, bahkan intimidasi, sementara pelaku korupsi tetap bebas berkeliaran dan dielu-elukan oleh sebagian pihak.

Fenomena ini juga berdampak buruk terhadap generasi muda. Banyak dari mereka yang menjadi ragu untuk bersikap jujur atau membela kebenaran karena takut dikucilkan. “Kalau membela yang benar tapi malah dimusuhi, lama-lama semua orang akan memilih diam,” kata Andi, seorang mahasiswa di Jakarta.

Baca Juga:  Prof Drs OWIN JJ DARI KEMENDAGRI RI BAHAS PEMBERDAYAAN STAKEHOLDERS, EKSISTENSI PARALEGAL, & RENSTRA RAJA AMPAT

Pemerhati etika publik menyarankan perlunya gerakan moral di berbagai sektor: pendidikan, media, keluarga, dan lembaga negara. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebenaran menjadi hal yang sangat mendesak.

Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tak mungkin masyarakat akan terbiasa hidup dalam kepalsuan, membenarkan yang salah, dan memusuhi kebenaran — sebuah ancaman serius bagi masa depan bangsa.

 

Berita Terkait

Ketum FWJ Indonesia Tunjuk Rosid Sebagai Pelaksana Tugas DPD Jakarta, Ini Alasannya
PT API Dorong Konektivitas Akses Pelabuhan – Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Nasional
Tonggak Penting Pengembangan Pelabuhan Masa Depan – E-PM Resmi Diimplementasikan di NPCT1 Tanjung Priok
DPP HMTM MP Berkolaborasi Dengan Pangdam III/ Siliwangi Mayjen TNI Kosasih Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tani Ter-Integrasi
Tiga Tahapan Pengembangan Jadi Landasan Roadmap IPC TPK 2026-2030 untuk Dukung Ekonomi Nasional
Detiya Agus Sandi Terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Bojong Menteng Periode 2026–2031
Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terima SP3 Kasus Tudingan Ijazah Jokowi, DPR Dorong Penyelesaian Lewat Restorative Justice
Aksi Asusila di Bus TransJakarta Terbongkar, Dua Pria Diamankan Polisi

Berita Terkait

Kamis, 22 Januari 2026 - 23:22 WIB

Ketum FWJ Indonesia Tunjuk Rosid Sebagai Pelaksana Tugas DPD Jakarta, Ini Alasannya

Kamis, 22 Januari 2026 - 14:27 WIB

PT API Dorong Konektivitas Akses Pelabuhan – Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 - 13:08 WIB

Tonggak Penting Pengembangan Pelabuhan Masa Depan – E-PM Resmi Diimplementasikan di NPCT1 Tanjung Priok

Rabu, 21 Januari 2026 - 10:49 WIB

DPP HMTM MP Berkolaborasi Dengan Pangdam III/ Siliwangi Mayjen TNI Kosasih Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tani Ter-Integrasi

Senin, 19 Januari 2026 - 16:29 WIB

Tiga Tahapan Pengembangan Jadi Landasan Roadmap IPC TPK 2026-2030 untuk Dukung Ekonomi Nasional

Berita Terbaru