JAKARTA UTARA, TeropongRakyat.co – Gunungan sampah liar di kawasan Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, kembali menjadi sorotan. Tumpukan sampah yang diperkirakan mencapai 60 ribu ton dengan ketinggian lebih dari 15 meter itu disebut telah menjadi keluhan masyarakat dan dinilai tidak boleh terus dibiarkan.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kepolisian, dan TNI di Ruang Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengatakan rapat tersebut digelar untuk mencari solusi atas keberadaan TPS liar di Nagrak yang telah menimbulkan persoalan lingkungan sekaligus sosial.
“Di sana sudah ada penumpukan sampah liar sebesar kurang lebih 60 ribu ton sampah dan tingginya sudah 15 meter ke atas. Ini sudah menjadi keluhan masyarakat sekitar Jakarta Utara dan tidak boleh terjadi berulang-ulang,” ujar Judistira.
Bukan Sekadar Memindahkan Gunungan Sampah
Menurut Judistira, penyelesaian persoalan di Nagrak tidak cukup hanya dengan mengangkut atau memindahkan gunungan sampah yang sudah terlanjur menumpuk.
Pasalnya, kawasan tersebut selama ini juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Pansus mencatat terdapat sekitar 250 pemulung serta koperasi yang masih beraktivitas di lokasi.
Karena itu, penanganan harus memperhitungkan nasib masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pemilahan sampah.
“Besok kunjungan kami Pansus dibantu oleh rekan-rekan aparat penegak hukum dan juga dari lingkungan hidup ini bisa mencarikan solusi kepada saudara-saudara kita yang memang mencari pekerjaan di sana, kurang lebih 250 pemulung,” katanya.
Pansus rencananya akan melakukan kunjungan lapangan bersama aparat penegak hukum dan pihak lingkungan hidup untuk melihat langsung kondisi kawasan tersebut sekaligus mencari skema penanganan bagi para pemulung.
Kiriman Sampah Horeka Diminta Dihentikan
Di tengah persoalan gunungan sampah yang telah mencapai puluhan ribu ton, Pansus menegaskan satu hal: tidak boleh ada lagi sampah baru yang masuk ke kawasan tersebut.
Judistira secara khusus meminta pengiriman sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) dihentikan.
“Jadi pada intinya, pertama, tidak boleh lagi ada pengiriman sampah khususnya dari Horeka ke situ, ya, dihentikan,” tegasnya.
Namun, menghentikan kiriman sampah baru bukan berarti persoalan selesai. Masih ada sekitar 60 ribu ton sampah yang sudah terlanjur berada di lokasi dan membutuhkan penanganan serius.
Untuk sementara, Pansus memperbolehkan masyarakat yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut tetap melakukan pengelolaan terhadap sampah yang sudah ada.
“Terhadap 60 ribu sampah ini, silakan untuk ini dikelola sementara oleh saudara-saudara kita yang ada di sana sambil kami pikirkan lebih lanjut bagaimana contoh misalnya sampah organik yang bisa dikelola ke depan,” jelas Judistira.
Fasilitas Pengolahan Sampah Dinilai Belum Memadai
Kasus Nagrak juga dinilai menjadi gambaran persoalan yang lebih besar dalam sistem pengelolaan sampah di Jakarta.
Judistira menyebut fasilitas pengolahan sampah yang dimiliki Pemprov DKI saat ini masih terbatas. Salah satunya adalah RDF Rorotan, yang kapasitas penerimaan dan pengelolaan sampahnya tengah ditingkatkan.
Selain itu, Pemprov DKI disebut memiliki 31 TPS 3R, namun keberadaannya dinilai belum berfungsi secara maksimal.
“Pemerintah DKI sekarang hanya memiliki RDF Rorotan yang saat ini sedang ditingkatkan kapasitas penerimaan sampahnya. Kemudian pemerintah baru memiliki TPS 3R yang belum maksimal berfungsi sebanyak 31 TPS 3R,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pansus mendorong adanya alternatif pengelolaan sampah, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta.
DLH diminta tidak hanya bergantung pada fasilitas milik pemerintah, tetapi juga membuka ruang bagi pengelola swasta di sekitar Jakarta yang memenuhi standar dan persyaratan pengolahan sampah.
“Saya minta tadi agar buka kepada pengelola-pengelola swasta yang ada di sekeliling Jakarta, selama dia memenuhi persyaratan untuk mengolah sampah,” kata Judistira.
DPRD Desak Pengelolaan Sampah Lebih Transparan
Lebih jauh, Pansus menilai persoalan sampah tidak akan selesai jika rantai pengelolaannya tidak transparan.
Masyarakat, kata Judistira, berhak mengetahui ke mana sampah yang mereka hasilkan dibawa, siapa yang mengangkut, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap proses pengelolaannya.
“Kami pengin tahu sampah kita dibawa ke mana, dikelola oleh siapa. Semua warga Jakarta harus tahu itu, sehingga ini bisa dikendalikan, dikonsolidasi semua sampah-sampah yang ada di DKI Jakarta,” tegasnya.
Gunungan sampah di Nagrak kini menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemprov DKI. Persoalannya bukan hanya soal 60 ribu ton sampah yang menggunung hingga lebih dari 15 meter, tetapi juga menyangkut nasib ratusan pemulung, jalur distribusi sampah, keterbatasan fasilitas pengolahan, hingga transparansi pengelolaan sampah di Jakarta.
Jika pengiriman sampah baru dihentikan tetapi solusi terhadap sampah yang sudah menumpuk tidak segera ditemukan, persoalan serupa berpotensi kembali muncul di lokasi lain.
