Jakarta, Teropongrakyat.co (27/11) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya perempuan mengisi posisi strategis di sektor swasta. Dalam acara CEO Insight: Women’s Leader bertema “Menuju Kesetaraan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan: Membangun Kebijakan Berbasis ESG untuk Pemberdayaan Perempuan” di Jakarta (26/11), ia mendorong dunia usaha untuk memperkuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.
“Sesuai arahan Presiden dalam Astacita ke-4, pembangunan SDM, kesetaraan gender, dan peningkatan peran perempuan membutuhkan dukungan penuh dari dunia usaha, terutama melalui peluang kepemimpinan perempuan,” ujar Menteri Arifah.
Dengan hampir setengah populasi Indonesia terdiri dari perempuan dan 70 persen berada di usia kerja, ia menekankan bahwa memberdayakan perempuan secara maksimal akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai penting untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang inklusif.
Dalam upaya ini, Kemen PPPA telah bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, untuk menciptakan kebijakan yang memungkinkan perempuan meraih posisi senior. Menteri Arifah menyatakan bahwa perusahaan perlu mengatasi hambatan yang membatasi promosi perempuan dan memberikan pendampingan agar mereka sukses dalam karier dan keluarga.
Inisiatif dari Dunia Usaha
Beberapa perusahaan telah menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan. Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah, menjelaskan inisiatif melalui program Srikandi PLN yang mendorong perempuan mengisi jabatan strategis. “Kebijakan kami mengintegrasikan gender mainstreaming, diversity, equity, inclusion, dan ESG, sehingga mendukung kinerja perusahaan,” kata Chairani.
Sementara itu, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krisnati, berbagi tantangan di sektor tambang yang masih didominasi laki-laki. Meski demikian, Freeport berkomitmen meningkatkan inklusivitas dengan merekrut lebih banyak perempuan, termasuk masyarakat Papua, dan mendukung mereka melalui teknologi untuk pekerjaan fisik.
“Kami terus memberikan kesempatan promosi bagi perempuan dan menciptakan kebijakan yang inklusif. Saat ini, dari 30 ribu karyawan, hanya dua ribu adalah perempuan, namun angka ini terus kami tingkatkan,” ujar Katri.
Menteri Arifah berharap langkah ini dapat mendorong perusahaan lain untuk mengikuti praktik terbaik, seperti afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen yang kini mencapai 35,5 persen. “Kepemimpinan perempuan bukan hanya langkah strategis, tetapi juga humanis untuk memajukan organisasi dan bangsa,” tutupnya.
Penulis : Shanty
