10 Menteri Terburuk Kabinet Prabowo-Gibran Dapat Rapor Merah, Natalius Pigai Terendah

- Jurnalis

Senin, 10 Februari 2025 - 19:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

10 Menteri Terburuk Versi Celios

10 Menteri Terburuk Versi Celios

JAKARTA, Teropongrakyat.co – Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei tentang evaluasi kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, sejumlah menteri mendapat rapor merah, dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memperoleh nilai terendah. Senin, (10/2/2025).

Survei bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran” ini menggunakan metode expert judgment atau penilaian ahli. Panel juri terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers di Indonesia yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Penilaian dilakukan berdasarkan lima indikator utama: pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.

“Secara keseluruhan, kinerja kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama mengecewakan,” demikian tertulis dalam laporan Celios yang dirilis pada Selasa, 21 Januari 2025.

10 Menteri dengan Kinerja Terburuk

Dalam hasil survei, Natalius Pigai menempati posisi pertama sebagai menteri dengan kinerja terburuk, mendapatkan skor minus 113 poin. Bahkan, ia masuk dalam dua kategori negatif, yaitu “Menteri yang Perlu Di-reshuffle” dan “Menteri/Kepala Lembaga yang Tak Terlihat Bekerja”.

Baca Juga:  Pasca Penusukan di Kafe Bmart Kemayoran, Polisi Gelar Olah TKP

“Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan,” tulis laporan Celios.

Berikut daftar 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran:

  1. Menteri HAM – Natalius Pigai
  2. Menteri Koperasi – Budi Arie Setiadi
  3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Bahlil Lahadalia
  4. Menteri Kehutanan – Raja Juli Antoni
  5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Yandri Susanto
  6. Menteri Koordinator Bidang Pangan – Zulkifli Hasan
  7. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan – Budiman Sudjatmiko
  8. Menteri Pemuda dan Olahraga – Ario Bimo Nandito Ariotedjo
  9. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan – Yusril Ihza Mahendra
  10. Menteri Kebudayaan – Fadli Zon
Baca Juga:  Pemkot Bekasi Bersinergi Bersama Unsur Keamanan Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada Serentak 2024

Menteri Ekonomi dan Lingkungan Juga Disorot

Selain itu, Celios juga menyoroti kinerja menteri di sektor ekonomi dan lingkungan. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang memperoleh skor -39.

Menurut Direktur Celios Bhima Yudhistira, Budi Arie belum menunjukkan progres yang jelas dalam pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

“Budi Arie memiliki rapor merah karena progres pengembangan koperasi belum jelas. Hal ini sangat disayangkan mengingat perannya krusial dalam mendukung ekonomi kerakyatan,” ujar Bhima dalam konferensi pers yang digelar daring, Selasa, 21 Januari 2025.

Survei ini semakin menegaskan bahwa beberapa menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran dinilai belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan hasil ini, publik menantikan langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo, apakah akan ada perombakan kabinet atau strategi baru untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Berita Terkait

BPIKPNPA RI Soroti Trotoar dan Drainase Kebon Kawung, Desak Gubernur Jabar Bertindak Cepat*
Silaturahmi dan Konsolidasi Perdana APUDSI Se-Jabar: 18 Kabupaten Rapatkan Barisan
Parkir Liar Danau Sunter Diduga Dikelola Oknum, Aparat dan Pemda Dinilai Tutup Mata
Bangunan Ilegal di Matraman Diduga Sudah Dialiri Listrik, Warga Pertanyakan Proses dan Minta Penindakan
Kolong Tol Angke 2 Dikuasai Sampah, Bangunan Liar, dan Parkir Truk Liar, Pemerintah Dinilai Tutup Mata
Ratusan Buruh Malang Raya Menggelar Aksi Menuntut Pencabutan UU Ciptaker di depan Balai kota Malang
Benarkan Ada Penggeledahan, PT Cocoman Bantah Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:51 WIB

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:52 WIB

BPIKPNPA RI Soroti Trotoar dan Drainase Kebon Kawung, Desak Gubernur Jabar Bertindak Cepat*

Minggu, 3 Mei 2026 - 11:40 WIB

Silaturahmi dan Konsolidasi Perdana APUDSI Se-Jabar: 18 Kabupaten Rapatkan Barisan

Minggu, 3 Mei 2026 - 09:45 WIB

Parkir Liar Danau Sunter Diduga Dikelola Oknum, Aparat dan Pemda Dinilai Tutup Mata

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:01 WIB

Bangunan Ilegal di Matraman Diduga Sudah Dialiri Listrik, Warga Pertanyakan Proses dan Minta Penindakan

Berita Terbaru

Breaking News

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:51 WIB