Serang, Banten. Teropongrakyat. Co- Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang Kampus Kota Serang melakukan audiensi dengan Gubernur Banten dan Ibu Gubernur Banten sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung pembangunan daerah.
Audiensi tersebut dihadiri jajaran Program Studi Administrasi Negara yang terdiri atas unsur bidang penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), kerja sama, kemahasiswaan, dan bidang pendidikan.
Sejumlah dosen yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Toni Anwar Mahmud, Angga Rosidin, Jaka Maulana, Siska Marlina, Yulvia Chrisdiana, Elda Mnemonica Rosadi, dan Yohanes Oci.
Kehadiran mereka menjadi bagian dari komitmen Prodi Administrasi Negara untuk membangun sinergi yang lebih konkret dengan Pemerintah Provinsi Banten. Pertemuan menjadi ruang strategis untuk membahas peluang kolaborasi perguruan tinggi dalam mendukung agenda pembangunan daerah, khususnya penguatan implementasi delapan program prioritas gubernur serta pengembangan kebijakan terkait ketahanan keluarga dan ketahanan pangan.
Mereka menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memberikan kontribusi berbasis keilmuan terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kapasitas mahasiswa, serta kerja sama kelembagaan dengan pemerintah daerah.
Ketua Bidang Penelitian Prodi Administrasi Negara, Yohanes Oci, mengatakan bahwa audiensi tersebut penting untuk membangun pola hubungan yang lebih substantif antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pengamat terhadap kebijakan pemerintah, tetapi harus mampu hadir sebagai mitra yang memberikan kontribusi berbasis riset dan data.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik untuk ikut membaca persoalan pembangunan secara objektif, kemudian menerjemahkannya dalam bentuk penelitian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan. Karena itu, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan memiliki dampak yang dapat diukur,” ujar Yohanes Oci (07/09).
Menurut Yohanes, delapan program prioritas Pemerintah Provinsi Banten merupakan ruang yang terbuka luas bagi kolaborasi akademik. Program tersebut dapat dikaji dari perspektif administrasi publik, mulai dari proses perumusan kebijakan, kapasitas birokrasi, tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, efektivitas implementasi kebijakan hingga evaluasi dampak program pembangunan.
“Yang perlu kita dorong adalah bagaimana setiap program prioritas tidak berhenti pada target administratif, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di sinilah penelitian perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi melalui evidence-based policy,” katanya.
Dalam konteks tersebut, dosen dan peneliti Administrasi Negara Universitas Pamulang dapat mengambil peran melalui riset kebijakan yang menghasilkan rekomendasi berbasis data. Penelitian dapat diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, mengukur efektivitas program, mengevaluasi kualitas pelayanan publik, serta memberikan alternatif kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Banten.
Kolaborasi juga dapat dikembangkan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen dan mahasiswa dapat terlibat dalam pendampingan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur dan kelompok masyarakat, serta pengembangan inovasi pelayanan publik di tingkat daerah.
Sementara itu, bidang kerja sama Prodi Administrasi Negara membuka peluang penguatan kemitraan kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Banten. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada penelitian bersama, pengembangan kebijakan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, pendampingan masyarakat, program magang mahasiswa, serta berbagai kegiatan akademik lain yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Selain membahas delapan program prioritas, audiensi juga menyoroti pentingnya ketahanan keluarga sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Prodi Administrasi Negara memandang ketahanan keluarga bukan hanya persoalan sosial, melainkan juga bagian dari kebijakan publik yang memiliki keterkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pendidikan anak, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Yohanes Oci menilai pembangunan daerah akan sulit mencapai hasil optimal apabila keluarga sebagai unit sosial paling dasar tidak menjadi bagian dari desain kebijakan.
“Ketahanan keluarga harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan. Ketika keluarga kuat secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan perlindungan, maka pemerintah sebenarnya sedang membangun fondasi sumber daya manusia untuk jangka panjang,” ujarnya.
Karena itu, penguatan ketahanan keluarga membutuhkan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan, peningkatan kapasitas, penguatan ekonomi keluarga, pendidikan, serta penciptaan lingkungan sosial yang mendukung tumbuhnya keluarga yang tangguh.
Universitas Pamulang dapat mengambil bagian melalui penelitian mengenai efektivitas kebijakan keluarga, pemetaan persoalan sosial, pengembangan model pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan kelompok masyarakat melalui kegiatan PKM.
Menurut Yohanes, pendekatan berbasis penelitian diperlukan agar kebijakan ketahanan keluarga tidak hanya berhenti pada aspek programatik, tetapi dapat diukur dampaknya.
“Kita perlu memastikan bahwa kebijakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Bukan hanya berapa kegiatan yang dilaksanakan, tetapi apa perubahan yang terjadi pada keluarga dan masyarakat setelah program tersebut dijalankan,” katanya.
Audiensi dengan Gubernur dan Ibu Gubernur Banten sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dan pemerintah daerah. Prodi Administrasi Negara berkomitmen menghadirkan kontribusi akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan Banten.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerja sama yang memiliki target, indikator, serta dampak yang jelas bagi masyarakat.
Melalui sinergi bidang penelitian, PKM, kerja sama, kemahasiswaan, dan dosen tetap, Prodi Administrasi Negara yang diwakili oleh Toni Anwar Mahmud, Angga Rosidin, Jaka Maulana, Siska Marlina, Yulvia Chrisdiana, Elda Mnemonica Rosadi, dan Yohanes Oci siap mendukung Pemerintah Provinsi Banten dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Audiensi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya posisi perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah berbasis pengetahuan, data, dan kebutuhan masyarakat. Bagi Prodi Administrasi Negara, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang akademik, tetapi hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten.
