Prabowo-Megawati Bertemu Dalam Waktu Dekat, Aktivis 98: Suhu Politik Akan Menjadi Lebih Baik Atau Sinyal Buruk Bagi Demokrasi?

- Jurnalis

Kamis, 16 Januari 2025 - 06:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – TeropongRakyat.co || Terkait wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan bertemu dalam waktu dekat. Jika pertemuan ini terjadi, maka bisa saja suhu politik tanah air akan kondusif, tidak lagi memanas, atau ini sinyal buruk bagi Demokrasi. Hal ini dikatakan, mantan aktivis 98 (PRD-red), Kamper.

“Jika dalam waktu dekat pertemuan antara Prabowo dan Megawati terjadi, pastinya akan membawa suhu politik di negara ini sedikit kondusif, tidak lagi memanas, atau sebaliknya?, ” kata Kamper saat ditemui dilokasi kebakaran di komplek niaga Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis dinihari (16/01).

Diketahui sebelumnya, wacana pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto mencuat usai PDIP merayakan HUT-nya yang ke-52. Sinyal ini terlihat saat Megawati terekam saat mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah meluruskan sejarah.

Baca Juga:  Satlantas Polres Malang Bagikan Masker ke Pengendara Terdampak Semeru di Perbatasan Malang-Lumajang

“Terima kasih Pak Presiden Prabowo yang telah menghapus TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967, ” ucap Megawati Soekarnoputri di sela-sela Kongres Partai berlambang Kerbau Moncong Putih, di Lenteng Agung, Jum’at (10/01).

Prabowo-Megawati Bertemu Dalam Waktu Dekat, Aktivis 98: Suhu Politik Akan Menjadi Lebih Baik Atau Sinyal Buruk Bagi Demokrasi? - Teropong Rakyat
Foto: Megawati Soekarnoputri di Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke 52, Lenteng Agung, Jakarta Selatan

“Diketahui TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967, yang isinya tuduhan terhadap Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno sebagai penghianat serta terlibat dalam G30S/PKI, ” kata Kamper.

Baca Juga:  "OJK dan Komisi XI DPR RI Gelar Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online: Perlindungan Konsumen Jadi Prioritas Utama"

Bak gayung bersambut, sinyal ini terbukti dengan diutusnya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menemui Ketum PDIP. Hal ini diperkuat Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang mengatakan tidak ada hambatan untuk kedua tokoh Bangsa Megawati bertemu dengan Prabowo.

Ketika nantinya keputusan PDIP untuk bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto, maka jangan lagi berharap akan ada partai politik yang galak untuk menjadi check and balances. “Hal ini akan menjadi sinyal buruk bagi Demokrasi Indonesia, ” ujar Kamper.

“Hal ini terbukti ketika PDI Perjuangan memilih untuk tidak menjadi partai oposisi saat pemerintahan Prabowo Subianto, “pungkas Kamper.

Penulis : Ruhan

Editor : Romli S.IP

Sumber Berita: https://teropongrakyat.co

Berita Terkait

Bangunan Ilegal di Matraman Diduga Sudah Dialiri Listrik, Warga Pertanyakan Proses dan Minta Penindakan
Kolong Tol Angke 2 Dikuasai Sampah, Bangunan Liar, dan Parkir Truk Liar, Pemerintah Dinilai Tutup Mata
Ratusan Buruh Malang Raya Menggelar Aksi Menuntut Pencabutan UU Ciptaker di depan Balai kota Malang
Benarkan Ada Penggeledahan, PT Cocoman Bantah Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Momentum Hari Buruh 2026: Rahmad Sukendar Ajak Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
PT Cocoman Buka Suara soal Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Morowali Utara
CTP Tollways Dukung Pembersihan Sungai CBL, Pastikan Struktur Jalan Tol Tetap Aman
Ahli Waris Makawi Datangi Badan Pengawasan MA dan DPR RI, Minta Sidang Sengketa Lahan Diawasi Ketat

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:01 WIB

Bangunan Ilegal di Matraman Diduga Sudah Dialiri Listrik, Warga Pertanyakan Proses dan Minta Penindakan

Jumat, 1 Mei 2026 - 19:14 WIB

Kolong Tol Angke 2 Dikuasai Sampah, Bangunan Liar, dan Parkir Truk Liar, Pemerintah Dinilai Tutup Mata

Jumat, 1 Mei 2026 - 17:58 WIB

Ratusan Buruh Malang Raya Menggelar Aksi Menuntut Pencabutan UU Ciptaker di depan Balai kota Malang

Jumat, 1 Mei 2026 - 16:42 WIB

Benarkan Ada Penggeledahan, PT Cocoman Bantah Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Jumat, 1 Mei 2026 - 14:55 WIB

PT Cocoman Buka Suara soal Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Morowali Utara

Berita Terbaru