Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Forum Komunikasi Nasional 08 (FKN-08)
Merangkul Itu Baik, tetapi Demokrasi Tidak Boleh Kehilangan Penyeimbang
JAKARTA – Teropongrakyat.co – 12 Oktober 2026 – Menanggapi pandangan Syahganda Nainggolan yang mendorong Anies Baswedan masuk ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pendidikan, kami dari Forum Komunikasi Nasional 08 (FKN-08) memiliki pandangan yang berbeda.
Bagi kami, rekonsiliasi politik memang penting. Namun, rekonsiliasi tidak harus selalu diwujudkan dengan membagikan kursi kekuasaan kepada seluruh tokoh yang pernah menjadi rival politik. Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya tentang bagaimana para elite politik duduk bersama dalam pemerintahan, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan tetap memiliki penyeimbang, pengawasan, dan kritik yang konstruktif.
Kami mendukung Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut tidak lahir dari kebencian terhadap tokoh politik lain, apalagi keinginan untuk mempertahankan permusuhan pascapemilihan presiden. Akan tetapi, dukungan kami juga tidak berarti bahwa semua tokoh harus dimasukkan ke dalam pemerintahan.
Justru karena kami mendukung Presiden Prabowo, kami ingin pemerintahan beliau berjalan efektif, terukur, dan tetap berada dalam pengawasan publik.
Oposisi Bukan Musuh, Melainkan Bagian dari Demokrasi
Kami berpandangan bahwa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo akan lebih bermanfaat bagi kehidupan demokrasi apabila tetap memiliki ruang independen di luar pemerintahan, menjalankan fungsi penyeimbang, menyampaikan kritik, serta menawarkan gagasan alternatif bagi kebijakan negara.
Perlu ditegaskan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti harus menjadi musuh Presiden Prabowo. Mereka tetap dapat mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat.
Demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pandangan. Bahkan, perbedaan tersebut diperlukan agar pemerintah tidak terjebak dalam pemikiran yang seragam dan merasa seluruh kebijakannya selalu benar.
Bayangkan apabila semua tokoh yang memiliki kekuatan politik, basis pendukung, dan pandangan alternatif justru direkrut ke dalam kabinet. Siapa yang akan menjalankan fungsi penyeimbang secara independen? Siapa yang akan mengingatkan pemerintah ketika kebijakan menyimpang dari kepentingan rakyat?
Memang, tidak semua tokoh di luar pemerintahan otomatis menjadi oposisi yang efektif. Namun, keberadaan mereka di luar struktur kekuasaan membuka ruang yang lebih luas bagi pengawasan independen.
Jika semua kekuatan politik dilebur ke dalam pemerintahan, kita berisiko membangun demokrasi yang hanya menyisakan kesepakatan elite, tetapi kehilangan pertarungan gagasan yang dibutuhkan rakyat.
Karena itu, menurut kami, tidak semua rival politik harus diakhiri dengan pembagian jabatan. Ada kalanya pengabdian terbaik justru dilakukan dari luar pemerintahan.
Kami Tidak Dendam, tetapi Kami Tidak Melupakan Sikap Politik
Sebagai pendukung Presiden Prabowo, kami tidak memiliki dendam politik terhadap Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Kami menghormati hak setiap warga negara untuk berpendapat, berkompetisi, dan menentukan sikap politiknya.
Namun, kami juga tidak melupakan dinamika politik yang terjadi selama Pilpres 2024, termasuk penilaian Anies Baswedan terhadap kinerja Presiden Prabowo ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Dalam debat Pilpres 2024, Anies memberikan nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari rekam jejak politik yang patut diingat ketika publik menilai konsistensi sikap dan kelayakan penempatan seseorang dalam jabatan strategis.
Kami tidak mempersoalkan hak Anies untuk memberikan penilaian kritis. Dalam demokrasi, kritik merupakan hak yang sah. Akan tetapi, publik juga berhak mempertanyakan konsistensi antara penilaian politik yang pernah disampaikan dengan kesediaan untuk bekerja di dalam pemerintahan yang sebelumnya dikritik.
Apabila seseorang menilai kinerja pemerintah begitu rendah dan merasa memiliki pendekatan yang lebih baik, tidak ada salahnya apabila ia membuktikan gagasan tersebut melalui ruang publik, pendidikan politik, pengawasan kebijakan, dan kerja-kerja independen di luar pemerintahan.
Bukan berarti ia tidak mampu menjadi menteri. Namun, jabatan pemerintahan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang dalam mengabdi kepada bangsa.
Sebaliknya, berada di luar pemerintahan memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa gagasan yang dahulu ditawarkan benar-benar dapat menjadi alternatif kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.
Kami percaya, negara ini membutuhkan lebih dari sekadar tokoh yang pandai mengkritik. Kita membutuhkan gagasan yang dapat diuji, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Jabatan Menteri Bukan Hadiah Rekonsiliasi Politik
Pandangan yang mendorong Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan perlu diuji melalui pertimbangan yang lebih luas daripada sekadar rekonsiliasi politik.
Pendidikan merupakan sektor strategis yang menentukan arah pembangunan manusia Indonesia. Kebijakan pendidikan tidak boleh ditentukan hanya karena seseorang pernah menjadi rival politik, memiliki popularitas, atau dianggap sebagai simbol persatuan nasional.
Jabatan menteri seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan negara, kapasitas kepemimpinan, kesesuaian visi, rekam jejak kebijakan, serta kemampuan menerjemahkan agenda pemerintahan menjadi hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks Anies Baswedan, kami menilai pengalamannya sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetap layak menjadi bahan evaluasi publik. Pengalaman tersebut tidak otomatis menjadi jaminan bahwa ia merupakan pilihan paling tepat untuk kembali menduduki jabatan yang sama.
Kami juga memiliki catatan kritis terhadap arah kebijakan pendidikan pada masa kepemimpinannya. Dari sudut pandang kami, terdapat kecenderungan pendekatan pendidikan yang terlalu berorientasi pada logika liberal dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan penguatan karakter, pemerataan akses, serta pembentukan manusia Indonesia yang berakar pada kebudayaan nasional.
Pandangan ini merupakan evaluasi politik dan kebijakan yang perlu diuji melalui kajian terhadap program, pelaksanaan, serta dampaknya. Karena itu, kami tidak menganggap bahwa pengalaman masa lalu dengan sendirinya mendiskualifikasi Anies, tetapi juga tidak menerima anggapan bahwa pengalaman tersebut otomatis menjadikannya pilihan ideal.
Bagi kami, pendidikan nasional harus mampu melahirkan manusia yang cerdas, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan. Pendidikan juga harus menjadi instrumen mobilitas sosial dan pemerataan kesempatan, bukan sekadar mengikuti paradigma tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan Indonesia.
Jika Presiden Prabowo ingin memperkuat pendidikan nasional, yang paling dibutuhkan adalah sosok yang mampu menerjemahkan agenda pembangunan manusia ke dalam kebijakan yang terukur, memperkuat kualitas guru, memperluas akses pendidikan, meningkatkan relevansi keterampilan, dan membangun karakter kebangsaan.
Menteri Pendidikan harus dipilih karena kapasitas dan kesesuaian visinya dengan kebutuhan bangsa, bukan karena kebutuhan mengakomodasi rival politik.
Prabowo Harus Memimpin dengan Percaya Diri, Bukan Sekadar Mengumpulkan Elite
Kami memahami bahwa Presiden Prabowo memiliki pendekatan politik yang merangkul berbagai kelompok. Langkah tersebut dapat menjadi kekuatan apabila diarahkan untuk membangun stabilitas nasional, memperluas kerja sama, dan memastikan program pemerintah berjalan demi kepentingan rakyat.
Namun, merangkul tidak berarti harus memberikan jabatan kepada semua pihak. Seorang pemimpin justru dituntut mampu membedakan siapa yang perlu diajak bekerja di dalam pemerintahan dan siapa yang lebih tepat menjalankan peran dari luar pemerintahan.
Kabinet yang kuat bukanlah kabinet yang sekadar menampung sebanyak mungkin tokoh politik. Kabinet yang kuat adalah kabinet yang memiliki integritas, kompetensi, koordinasi, dan kesamaan orientasi dalam menjalankan mandat Presiden.
Presiden Prabowo telah memperoleh mandat rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Mandat tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan kesejahteraan, penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, hingga kemandirian nasional.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja secara efektif dan bertanggung jawab terhadap agenda tersebut. Pada saat yang sama, masyarakat tetap membutuhkan ruang untuk mengawasi dan mengkritik jalannya pemerintahan.
Oleh sebab itu, kami tidak sepakat apabila keberhasilan rekonsiliasi politik semata-mata diukur dari banyaknya mantan rival yang masuk kabinet.
Rekonsiliasi yang sesungguhnya adalah ketika para tokoh politik dapat bekerja untuk kepentingan bangsa tanpa harus menghilangkan perbedaan pandangan dan tanpa harus semuanya berada dalam satu struktur kekuasaan.
Biarkan Ada Ruang bagi Demokrasi untuk Bertumbuh
Kami ingin melihat Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan tokoh-tokoh nasional lainnya tetap memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan, melakukan pengawasan, serta memberikan alternatif kebijakan dari luar pemerintahan.
Apabila kebijakan Presiden Prabowo terbukti baik, mereka dapat memberikan dukungan secara terbuka. Apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki, mereka dapat menyampaikan kritik berdasarkan data dan argumentasi.
Begitu pula dengan kami sebagai pendukung Presiden Prabowo. Dukungan tidak boleh membuat kami kehilangan daya kritis. Kami harus mampu memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, dan memastikan bahwa pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Demokrasi tidak boleh dipersempit menjadi persaingan untuk memperoleh jabatan. Demokrasi adalah ruang bagi perbedaan, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, dan pergantian gagasan secara damai.
Kita harus menghindari situasi ketika seluruh kekuatan politik hanya berorientasi pada akses terhadap kekuasaan, sementara kepentingan rakyat justru menjadi urusan kedua.
Biarkan pemerintah bekerja. Biarkan publik mengawasi. Biarkan tokoh di luar pemerintahan menyampaikan alternatif. Dan biarkan rakyat menilai siapa yang benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa.
Kami Mendukung Prabowo, dan Kami Menginginkan Demokrasi yang Sehat
Pada akhirnya, sikap FKN-08 bukanlah penolakan terhadap rekonsiliasi, melainkan penegasan bahwa rekonsiliasi tidak harus diwujudkan melalui pembagian jabatan politik.
Kami menghormati Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai tokoh nasional yang memiliki hak untuk berkontribusi bagi bangsa. Namun, kami berpandangan bahwa untuk saat ini, keberadaan mereka di luar pemerintahan dapat memberikan nilai strategis bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
Kami tidak ingin Presiden Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menyampaikan persetujuan. Kami ingin pemerintahannya memiliki kemampuan bekerja secara efektif sekaligus terbuka terhadap pengawasan publik.
Kami juga tidak ingin demokrasi Indonesia kehilangan ruang bagi kritik hanya karena seluruh tokoh yang berseberangan akhirnya berada dalam satu barisan kekuasaan.
Mendukung Prabowo bukan berarti harus memusuhi Anies atau Ganjar. Namun, mendukung Prabowo juga tidak berarti kita harus meminta semua lawan politiknya masuk kabinet.
Bagi kami, ada yang lebih penting daripada pembagian kursi kekuasaan, yaitu memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, rakyat memperoleh manfaat, dan demokrasi tetap hidup.
Biarkan Presiden Prabowo memimpin dan menjalankan mandatnya. Biarkan Anies dan Ganjar menyumbangkan gagasan dari luar pemerintahan. Biarkan masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pers, dan seluruh elemen bangsa menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab.
Sebab, pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak memiliki penyeimbang, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja dengan baik meskipun terus diawasi dan dikritik secara konstruktif.
Itulah demokrasi yang ingin kami jaga.
Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Forum Komunikasi Nasional 08 (FKN-08)
Red / Irvan Munir / JS
