Jakarta – Teropongrakyat.co || Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) memimpin Aksi turun ke jalan mendatangi Kementrian Desa terkait statement Pak Menteri yang mengatakan LSM dan Wartawan abal – abal dan bodrex. Walaupun sebenarnya Pak Menteri tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa keseluruhan wartawan tetapi kalimatnya menimbulkan multi tafsir. Aksi Akpersi tersebut dihadiri Ketua DPD AKPERSI Provinsi Jawa Barat ( Baday) beserta jajarannya, Ketua DPD AKPERSI Provinsi Banten ( Yudianto) beserta jajarannya, Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bekasi ( Ahmad) beserta jajarannya dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat., Senin (10/02). Adapun yang menjadi tuntutan DPP AKPERSI adalah meminta Pak Menteri segera untuk meminta maaf secara terbuka agar tidak menjadi preseden terhadap Kinerja Rezim Kabinet Merah Putih.
Kegiatan Aksi unras ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian dan TNI agar dalam menyampaikan aspirasi wartawan melalui wadah organisasi Pers yaitu AKPERSI berjalan kondusif. Berdasarkan laporan surat pemberitahuan ke Kapolda Metro Jaya jumlah peserta 100 orang pada pukul 10.00 WIB tetapi karena kondisi cuaca hujan maka yang bisa hadir kurang lebih 30 orang dan dimulai pada pukul 13.00 WIB.
Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono.,S.Kom.,S.H.,C.IJ.,C.BJ.,C.EJ.,C.F.L.E., menyampaikan tuntutannya pada saat orasi dan mengingatkan kepada semua Lembaga Instansi Pemerintahan, maupun Aparat Penegak Hukum untuk tidak pernah pernah merendahkan, mengintimidasi, mengintervensi Profesi wartawan, selain dilindungi Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan perlu diingat Wartawan adalah Pilar ke 4 Demokrasi. “Kami hadir untuk melaksanakan aksi pada hari ini merupakan bentuk protes dalam menyampaikan aspirasi kami supaya pak menteri meminta maaf secara terbuka dan jangan terulang lagi kalimat yang merendahkan profesi wartawan. Masih banyak kata – kata yang enak didengar dan lebih elegan dalam penyampaian kepada profesi kami dan kami pun dalam menulis berita juga punya kode etik jurnalistik. Aksi kami hari ini ingin memperingatkan kepada seluruh pemerintah, lembaga dan instansi – instansi terkait untuk tidak melecehkan, merendahkan, intervensi bahkan intimidasi wartawan terkhusus yang tergabung di AKPERSI, “kata Rino kepada Teropongrakyat.co, Senin (10/02).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Rino mengatakan, DPP Akpersi akan selalu turun kejalan jika memang ada yang melecehkan profesi wartawan dalam hal bentuk apapun. “Akpersi bahkan selalu melakukan Diklat hampir setiap minggu untuk mengupgrade diri dalam dunia jurnalis makanya pak menteri harus lebih bijak dalam penyampaian statement di publik. Saya pernah dengar dari senior saya bahwa orang bijak adalah berpikir dulu baru bicara bukan berbicara dulu baru berpikir,”sambung Rino.
Aksi pun berjalan dengan tertib, pihak Kemeterian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diwakili Sekretaris Jenderal Dr.Taufik Madjid,S.Sos.,M.Si, menerima perwakilan dari peserta aksi unras.
Terima kasih untuk rekan-rekan atas penyampaian aspirasinya dari organisasi Pers Asosiasi Keluarga Pers Indonesia terkait statement pak Menteri berjalan denga tertib dan aman. “Saya akan jelaskan kronologinya bahwa Pak Menteri tidak ada niat dan maksud Demi Allah menjustifikasi seluruh wartawan yang dimaksud Pak Menteri hanya Oknum. Dan ini sudah ada rilisan langsung secara resmi dari Kementrian Desa bahwa walaupun beliau tidak ada maksud begitu tapi tetap meminta maaf kalau statement beliau menimbulkan multitafsir dan menyakiti hati para wartawan. Bahkan Pak Menteri sudah melakukan permintaan maaf melalui salah satu media streaming. Jadi, terkait tuntutan Pak Menteri meminta maaf sudah dilakukan dan sudah clear ya serta meminta wartawan untuk tetap menjalankan tupoksinya, “tutup Dr.Taufik Madjid,S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Jenderal Kementrian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal.
Penulis : ARMAN MENDROFA
Editor : Romli S.IP
Sumber Berita: https://teropongrakyat.co
