Jakarta, Teropongrakyat. Co. Dinamika politik nasional yang kian memanas pasca-penangkapan sejumlah perwira tinggi kepolisian yang beredar di lingkaran mantan Presiden Joko Widodo kini menyeret Korps Bhayangkara ke titik nadir. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai menjadi figur utama yang paling dirugikan akibat persinggungan kepentingan dan perebutan pengaruh antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya.
Benturan antar-kekuatan besar ini tak hanya menempatkan posisi Kapolri dalam ancaman politisasi, tetapi juga berpotensi merusak tatanan penegakan hukum nasional.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai bahwa benturan keras antar-elite politik ini telah mengorbankan pimpinan tertinggi kepolisian.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jelas menjadi korban dari konflik politik yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo. Ketika pertarungan elite politik memanas, institusi penegak hukum dan pimpinannya yang berada di tengah-tengah menjadi pihak yang paling dirugikan serta paling rentan dijadikan instrumen tekanan,” kata Yohanes Oci dalam keterangannya kepada media (03/11).
Menyikapi eskalasi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Yohanes mendesak pimpinan Korps Bhayangkara untuk mengambil langkah tegas dengan menarik diri dari arena perseteruan elite. Ia mengingatkan agar institusi Polri tidak membiarkan dirinya terseret dalam arus kepentingan partisan.
“Kapolri tidak boleh ikut-ikutan atau terjebak dalam lingkaran konflik kedua tokoh politik ini. Kepolisian harus berdiri independen dan menjaga jarak dari pertarungan kekuasaan demi mempertahankan integritas serta kepercayaan publik,” tegasnya.
Yohanes memberikan peringatan keras mengenai dampak jangka panjang terhadap stabilitas negara apabila institusi kepolisian terus ditarik ke dalam ranah politik praktis. Yohanes menekankan bahwa penyalahgunaan instrumen hukum demi kepentingan politik dapat menghancurkan sistem pemerintahan dari dalam.
“Sangat berbahaya bagi tatanan politik dan pemerintahan kita jika kepolisian ditarik ke dalam konflik politik praktis. Hal ini bukan hanya akan memicu pembelahan struktural yang tajam di internal Polri, tetapi juga merusak tatanan hukum dan mengorbankan stabilitas nasional yang seharusnya melindungi rakyat,” ujar Yohanes
