Jakarta Utara, TeropongRakyat.co – Di tengah gencarnya program transportasi massal yang terus dikampanyekan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, warga Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, justru masih belum merasakan kehadiran layanan JakLingko yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi transportasi murah dan terintegrasi bagi masyarakat. Jumat, (31/07/2026).
Padahal Kalibaru bukan wilayah kecil. Kelurahan pesisir ini memiliki luas sekitar 246,70 hektare yang terdiri dari 14 RW dan 172 RT, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 82.695 jiwa dan 36.386 kepala keluarga. Selain menjadi kawasan permukiman padat, Kalibaru juga memiliki peran penting dalam aktivitas pelabuhan, perikanan, perdagangan, transportasi laut, dan industri maritim di Jakarta Utara.
Ironisnya, hingga saat ini masyarakat masih bergantung pada angkutan umum berbayar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Di saat sejumlah wilayah Jakarta telah menikmati layanan JakLingko, warga Kalibaru masih harus mengeluarkan biaya transportasi harian yang cukup membebani ekonomi keluarga.
Kondisi ini memunculkan kritik terhadap Pemprov DKI Jakarta yang dinilai belum menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik hingga ke wilayah pesisir. Padahal salah satu tujuan utama JakLingko adalah memberikan akses transportasi yang terjangkau, nyaman, dan mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Yang lebih disayangkan, aspirasi pengadaan JakLingko di Kalibaru sebenarnya telah lama disampaikan melalui jalur resmi. Dewan Kota Jakarta Utara telah menyurati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kebutuhan transportasi tersebut. Usulan itu juga telah diketahui dan mendapat dukungan dari Kecamatan Cilincing, Kelurahan Kalibaru, seluruh RW se-Kelurahan Kalibaru, FKDM, LMK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.
Namun hingga kini belum ada tanggapan maupun tindak lanjut yang jelas dari Pemprov DKI Jakarta.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika seluruh unsur masyarakat dan pemerintah wilayah sudah satu suara menyuarakan kebutuhan JakLingko, mengapa hingga kini belum ada realisasi maupun kepastian dari pemerintah provinsi?
Warga menegaskan mereka tidak meminta fasilitas transportasi besar seperti MRT atau LRT. Mereka hanya berharap adanya armada JakLingko yang dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi sehari-hari.
Salah satu warga, Mulyani, yang bekerja di sebuah puskesmas di wilayah Kalibaru mengaku harus mengeluarkan biaya transportasi setiap hari karena belum tersedianya JakLingko.
“Saya berharap ada JakLingko di sini supaya bisa meringankan biaya transportasi warga. Orang tua yang punya anak sekolah juga bisa terbantu karena tidak perlu mengeluarkan ongkos setiap hari. Saya sendiri dari Semper Barat ke Kalibaru pulang pergi menghabiskan sekitar Rp10 ribu per hari di luar biaya makan,” ujarnya.
Bagi warga Kalibaru, persoalan ini bukan sekadar soal angkutan umum. Ini menyangkut pemerataan pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir yang selama ini merasa belum mendapatkan manfaat pembangunan transportasi secara adil.
Jika Jakarta ingin mewujudkan sistem transportasi yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka aspirasi puluhan ribu warga Kalibaru tidak seharusnya berhenti sebagai surat usulan tanpa jawaban. Sebab yang diminta warga bukan proyek bernilai triliunan rupiah, melainkan kehadiran JakLingko yang hingga hari ini masih belum sampai ke salah satu kawasan pesisir terpadat di Jakarta Utara.
