JAKARTA UTARA, TeropongRakyat.co — Rencana pembangunan gedung SMK Negeri 36 Jakarta di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, mulai memasuki tahap sosialisasi publik. Kegiatan tersebut digelar pada Selasa, 17 November 2026, di Ruang Pola Lantai 3 Kelurahan Kalibaru.
Sosialisasi melibatkan pihak SMK Negeri 36 Jakarta, Kelurahan Kalibaru, PT Hutama Karya selaku pihak pelaksana pembangunan, unsur pemerintah wilayah, RT/RW, LMK, serta sejumlah unsur masyarakat sekitar.
Kegiatan tersebut digelar untuk menyampaikan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan, menyamakan pemahaman antara pihak sekolah, pelaksana, pemerintah wilayah dan masyarakat, sekaligus menghimpun masukan serta kekhawatiran warga terhadap potensi dampak selama pekerjaan berlangsung.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Kelurahan Kalibaru menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara pelaksana pembangunan, sekolah, pemerintah wilayah, dan masyarakat. Sosialisasi dinilai penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi selama proyek berjalan.
Dewan Kota juga menyampaikan dukungan terhadap pembangunan gedung baru SMK Negeri 36 Jakarta. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan, terutama terkait potensi dampak pekerjaan terhadap lingkungan sekitar.
Pihak pelaksana diminta memperhatikan debu, kebisingan, gangguan lalu lintas, hingga keselamatan warga. Pengaturan kendaraan proyek juga menjadi perhatian agar aktivitas mobilisasi material tidak mengganggu akses masyarakat.
Selain itu, pengawasan selama proses pembangunan serta penyediaan saluran komunikasi untuk menerima pengaduan masyarakat dinilai penting.
Siswa Selama Ini Menumpang di Sekolah Lain
Kasubbag TU Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara menyampaikan apresiasi terhadap rencana pembangunan gedung SMK Negeri 36 Jakarta.
Pembangunan gedung baru dinilai menjadi kebutuhan penting untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih layak. Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan bahwa peserta didik selama ini harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di sekolah lain.
Kondisi tersebut disebut menimbulkan sejumlah keterbatasan, mulai dari jarak, kenyamanan, fasilitas belajar hingga aktivitas pembelajaran yang belum dapat berlangsung secara optimal.
Karena itu, pembangunan gedung baru diharapkan dapat segera direalisasikan sehingga peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih memadai.
Pihak pendidikan juga mengajak seluruh pihak mendukung kelancaran pembangunan sekaligus menjaga komunikasi dan koordinasi selama pekerjaan berlangsung.
Kepala SMK Negeri 36 Jakarta menyampaikan bahwa pembangunan gedung sekolah merupakan harapan besar bagi keluarga besar SMK Negeri 36 Jakarta.
Gedung baru diharapkan menjadi solusi atas kondisi kegiatan belajar mengajar yang selama ini harus menumpang di sekolah lain.
Selain menyediakan tempat belajar yang lebih representatif, pembangunan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi peserta didik, serta peningkatan mutu pendidikan.
Namun, dukungan pemerintah, masyarakat, dan pihak pelaksana pembangunan tetap dinilai diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Hutama Karya Diminta Perhatikan Keselamatan dan Lingkungan
Plt. Vice President PT Hutama Karya dalam sosialisasi menyampaikan bahwa pembangunan gedung SMK Negeri 36 Jakarta membutuhkan dukungan serta koordinasi seluruh pemangku kepentingan.
Pelaksanaan pekerjaan disebut perlu memperhatikan aspek keselamatan kerja, keamanan lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Komunikasi dengan pihak sekolah, pemerintah wilayah dan masyarakat juga perlu dijaga selama proses pekerjaan berlangsung.
Pihak pelaksana menyatakan pembangunan diharapkan berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku serta menghasilkan bangunan berkualitas.
Masukan masyarakat juga disebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan.
Warga Soroti Kendaraan Proyek hingga Risiko Kerusakan Rumah
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah persoalan yang berpotensi muncul selama pembangunan menjadi perhatian masyarakat.
Salah satunya terkait mobilisasi kendaraan proyek. Warga meminta agar jadwal mobilisasi material dan alat berat tidak bertepatan dengan jam masuk maupun pulang sekolah.
Pengaturan lalu lintas pada titik rawan juga dinilai diperlukan, termasuk pengaturan lokasi parkir kendaraan proyek agar tidak menutup jalan lingkungan.
Warga juga mempertanyakan langkah antisipasi apabila aktivitas konstruksi menimbulkan kerusakan terhadap rumah atau bangunan di sekitar proyek.
Salah satu usulan yang muncul adalah melakukan survei dan dokumentasi kondisi bangunan warga sebelum pekerjaan dimulai. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dokumentasi kondisi awal sekaligus bahan evaluasi apabila kemudian terjadi persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan proyek.
Pihak pelaksana menyampaikan bahwa risiko akan dimitigasi dan kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek akan ditangani sesuai hasil pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku.
Debu, Kebisingan, Drainase dan Utilitas Jadi Perhatian
Persoalan lingkungan juga menjadi salah satu perhatian dalam forum tersebut.
Warga meminta pengendalian debu dilakukan secara rutin, pembatasan jam kerja, serta penggunaan metode dan peralatan yang tidak menimbulkan kebisingan berlebihan, terutama pada waktu istirahat dan aktivitas masyarakat.
Drainase juga menjadi perhatian. Warga mengingatkan agar material maupun sisa pekerjaan tidak sampai menutup saluran air.
Pengecekan kondisi drainase sebelum, selama dan setelah pekerjaan dinilai diperlukan mengingat wilayah sekitar memiliki potensi mengalami genangan atau banjir ketika musim hujan.
Selain itu, warga meminta jaringan utilitas seperti air bersih dan listrik yang berada di sekitar lokasi pembangunan terlebih dahulu diidentifikasi. Jika pekerjaan berpotensi mengganggu layanan atau akses jalan, warga meminta adanya koordinasi dan pemberitahuan kepada pihak terkait serta masyarakat terdampak.
Warga Minta Ada Saluran Pengaduan yang Jelas
Forum juga membahas kemungkinan keterlibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan pembangunan.
Warga mengusulkan agar masyarakat sekitar mendapatkan kesempatan untuk terlibat sesuai kebutuhan dan persyaratan pekerjaan. Pihak pelaksana menyampaikan bahwa peluang tersebut akan dikaji dan didorong sepanjang memenuhi standar, kualifikasi serta ketentuan perusahaan maupun proyek.
Selain itu, muncul usulan agar sosialisasi lanjutan dilakukan secara lebih terarah kepada warga yang berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan, termasuk lingkungan RW 13, RW 12, RW 02 serta RT/RW terkait.
Masyarakat juga meminta adanya narahubung atau mekanisme pengaduan yang jelas untuk menyampaikan keluhan maupun laporan apabila terjadi persoalan selama proyek berlangsung.
Ada Sejumlah Rencana Tindak Lanjut
Dalam kesimpulan sosialisasi, masyarakat dan unsur wilayah pada prinsipnya menyambut baik pembangunan gedung SMK Negeri 36 Jakarta karena diharapkan memberikan manfaat bagi peserta didik dan lingkungan sekitar.
Namun, pembangunan tetap diminta mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.
Sejumlah tindak lanjut yang tercantum dalam dokumen antara lain sosialisasi lanjutan kepada warga yang berbatasan langsung dengan lokasi proyek, survei dan dokumentasi kondisi awal rumah atau bangunan, jalan, drainase dan utilitas di sekitar lokasi.
Pihak pelaksana juga diminta menyusun pengaturan mobilisasi kendaraan dan material, jam kerja, akses keluar-masuk serta pengamanan lalu lintas.
Selain itu, perlu disiapkan langkah pengendalian debu, kebisingan, getaran, limbah atau sisa material serta menjaga kebersihan lingkungan selama pekerjaan.
Pihak pelaksana juga diminta memastikan drainase tidak tertutup material dan melakukan pemeriksaan saluran air serta jaringan utilitas yang berpotensi terdampak.
Untuk pengaduan masyarakat, direncanakan adanya mekanisme penyampaian keluhan serta prosedur respons terhadap insiden atau kerusakan yang berkaitan dengan proyek.
Sementara keterlibatan tenaga kerja lokal akan dikaji sesuai kebutuhan, kualifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pembangunan SMK Negeri 36 Jakarta tidak hanya dituntut menghasilkan gedung pendidikan yang lebih representatif, tetapi juga harus berjalan dengan pengelolaan dampak yang terbuka, komunikasi yang berkelanjutan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.












