JAKARTA,teropongrakyat.co – Kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam acara peresmian restoran dan gerai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik anak dari Silfester Matutina memicu beragam spekulasi di ruang publik. Sejumlah pihak mengaitkan kehadiran pejabat negara tersebut dengan status hukum Silfester yang hingga kini belum menjalani eksekusi penjara.
Menanggapi polemik tersebut, Pengamat Hukum dari Swarna Dwipa Institute (SDI), Tohenda, meminta publik untuk melihat persoalan ini secara jernih dan proporsional berdasarkan fakta hukum serta batas kewenangan antarlembaga negara.
Menurut Tohenda, narasi yang menyebut kehadiran Afriansyah Noor, yang akrab disapa Bang Ferry, sebagai bentuk dukungan atau perlindungan politik terhadap Silfester Matutina merupakan kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar secara hukum.
”Kita harus memisahkan antara subjek hukum dan objek kegiatan. Acara tersebut adalah peresmian unit usaha UMKM yang didirikan oleh anak Silfester Matutina, bukan acara milik Silfester secara pribadi. Dalam hukum pidana, berlaku asas personalitas atau tanggung jawab individual (geen straf zonder schuld).
Kesalahan atau status hukum orang tua tidak pernah bisa diwariskan atau dilekatkan kepada anaknya yang sedang berusaha secara sah,” ujar Tohenda dalam keterangannya, Senin (16/11).
Lebih lanjut, Tohenda menjelaskan bahwa kehadiran Wamenaker di acara pembukaan usaha sektor kuliner dan UMKM justru relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Ketenagakerjaan. Sektor UMKM merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional yang membutuhkan dorongan serta atensi langsung dari pemerintah.
”Apresiasi pejabat publik terhadap tumbuhnya wirausaha baru adalah bentuk dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja. Menghubungkan dukungan terhadap pembukaan lapangan kerja oleh generasi muda dengan intervensi kasus hukum orang tuanya adalah logika yang meloncat (fallacy),” tegasnya.
Duduk Perkara Belum Dieksekusinya Silfester Matutina
Terkait pertanyaan publik mengenai mengapa Silfester Matutina belum juga ditahan meski putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak 2019, Tohenda memaparkan fakta yuridis dan administratif yang melatarbelakanginya.
Berdasarkan catatan perkara, Silfester divonis 1 tahun 6 bulan penjara di tingkat kasasi atas kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, eksekusi putusan tersebut sempat tertunda karena sejumlah faktor teknis di masa lalu.
”Pertama, merujuk pada penjelasan resmi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) sebelumnya, jaksa eksekutor sebenarnya telah menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pasca-inkrah pada 2019, namun keberadaan terpidana saat itu tidak ditemukan. Kedua, proses pencarian dan eksekusi kemudian beririsan dengan merebaknya pandemi COVID-19 pada awal 2020, di mana kebijakan pembatasan ketat diterapkan hingga ke lembaga pemasyarakatan untuk mencegah penularan,” jelas Tohenda.
Ia menekankan bahwa secara hukum acara pidana (KUHAP), kewenangan penuh untuk mengeksekusi putusan pengadilan berada di tangan Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bukan di tangan kementerian teknis seperti Kementerian Ketenagakerjaan.
”Kejaksaan Agung sendiri sudah menegaskan bahwa masa kedaluwarsa penuntutan maupun eksekusi pidana terhadap Silfester belum habis. Artinya, proses hukum tetap berjalan di koridor Kejaksaan tanpa ada intervensi dari kementerian mana pun,” pungkas Tohenda.
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta












