Ilustrasi : Gedung Polres Metro Jakarta Timur terkait keberatan kuasa hukum Roni atas mekanisme pemeriksaan yang dipersoalkan. Pihak kuasa hukum menyatakan siap mengadukan dugaan ketidaksesuaian prosedur kepada Propam Polri.
JAKARTA, teropongrakyat.co – Proses pemeriksaan terhadap Roni di Polres Metro Jakarta Timur menuai keberatan dari pihak kuasa hukumnya. Pasalnya, Roni disebut telah menjalani pemeriksaan lebih dahulu, sehingga memunculkan pertanyaan terkait mekanisme, prosedur, dan profesionalitas penyidik dalam menangani perkara tersebut.
Kuasa hukum Roni, Agung, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan. Ia mempertanyakan alasan kliennya diperiksa lebih dahulu, sementara menurutnya, keterangan pelapor dan saksi perlu didalami sebelum pemeriksaan terhadap pihak terlapor dilakukan.
“Klien kami itu diperiksa lebih dulu. Seharusnya polisi itu paham aturan. Jika ini berjalan sesuai koridor, seharusnya mekanisme pemeriksaan dimulai dari pelapor, kemudian keterangan saksi, baru terlapor,” tegas Agung kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Persoalan ini berawal dari dugaan transaksi pinjaman uang senilai Rp2 miliar yang menyeret nama pengusaha Deni Handoko alias Robi dan seorang anggota TNI, Sertu Joko Susilo.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada kuasa hukum, Robi diduga melakukan peminjaman uang kepada Kolonel Agung Udayana melalui perantara Sertu Joko dengan menggunakan nama Roni.
Namun, Roni disebut tidak mengetahui bahwa identitas dan nomor rekening miliknya diduga digunakan dalam rangkaian transaksi pinjaman tersebut. Belakangan, muncul dugaan keterlibatan Robi dan Sertu Joko dalam transaksi bernilai miliaran rupiah itu.
Di tengah persoalan tersebut, Wahyu Putri Ristiani sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana penyekapan dan penganiayaan yang disebut melibatkan Sertu Joko Susilo ke Polisi Militer Kodam Jaya/Jayakarta pada 14 April 2026. Pengaduan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/33/IV/2026.
Setelah adanya laporan tersebut, Sertu Joko kemudian menempuh langkah hukum dengan melaporkan Roni ke Polres Metro Jakarta Timur. Namun, proses pemeriksaan terhadap Roni justru memunculkan persoalan baru yang kini dipertanyakan pihak kuasa hukumnya.
Agung menegaskan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional. Menurutnya, penyidik perlu memastikan seluruh keterangan serta bukti dari pihak-pihak terkait diperiksa secara proporsional, tanpa mengabaikan rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi perkara tersebut.
Penyidik Sebut Perlu Izin Pimpinan
Persoalan lain turut mencuat ketika wartawan berupaya meminta konfirmasi kepada penyidik Polres Metro Jakarta Timur, Aipda Yuli Rustam Aji.
Dalam komunikasi melalui pesan singkat pada Kamis (12/11/2026), Yuli menyampaikan bahwa dirinya perlu mendapatkan izin dari pimpinan sebelum memberikan tanggapan.
“Mohon maaf, apakah sudah mendapatkan izin dari pimpinan saya? Karena saya bergerak dan bertindak atas nama institusi saya perlu, Pak,” demikian pesan singkat yang disampaikan Aipda Yuli Rustam Aji.
Pernyataan tersebut turut menjadi perhatian karena muncul dalam upaya wartawan menjalankan fungsi konfirmasi dan memperoleh informasi terkait penanganan perkara.
Pihak kuasa hukum menilai proses penegakan hukum harus tetap mengedepankan profesionalitas, termasuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur maupun perlakuan yang tidak proporsional terhadap pihak-pihak yang berperkara.
Siap Adukan ke Propam Polri
Atas dugaan kejanggalan dalam proses pemeriksaan tersebut, pihak kuasa hukum menyatakan siap mengadukan persoalan ini kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Kapolres Metro Jakarta Timur juga diminta memberikan penjelasan mengenai pengawasan terhadap proses pemeriksaan yang dipersoalkan.
Propam Polri diharapkan dapat mendalami persoalan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran kode etik maupun penyimpangan prosedur apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Langkah pengawasan internal dinilai penting untuk memastikan setiap tindakan penyidik berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal Polri.
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil serta kepastian hukum dalam setiap proses pemeriksaan.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta Timur terkait keberatan kuasa hukum maupun mekanisme pemeriksaan terhadap Roni.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Polres Metro Jakarta Timur, penyidik terkait, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip Kode Etik Jurnalistik.
