PENAJAM PASER UTARA, teropongrakyat.co – Pembangunan gedung dan infrastruktur di kawasan legislatif serta yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Hingga November 2026, progres pembangunan fisik kawasan legislatif mencapai 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif mencapai 32,83 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu (15/11/2026).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, mengatakan pembangunan gedung perkantoran masih berjalan sesuai target. Namun, pihaknya tetap mendorong percepatan pekerjaan untuk mengejar target akhir tahun.
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.
Berdasarkan data konstruksi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencapai 22,75 persen, sedangkan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencapai 24,33 persen.
Sementara itu, Gedung DPR I mencapai 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen. Adapun pembangunan jalan di kawasan legislatif telah mencapai 41,49 persen.
Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan mencapai 26,52 persen. Sementara Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27 persen. Pembangunan jalan di kawasan tersebut tercatat sebesar 46,69 persen.
Selain meninjau proyek pemerintahan, Basuki juga mengunjungi lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai pembangunan sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.
Dalam kunjungan tersebut, Basuki memberikan sejumlah arahan terkait standar desain dan kualitas konstruksi agar pembangunan dapat memenuhi kebutuhan pasar serta mendukung pengembangan kawasan IKN.
Aswin menyampaikan bahwa Kepala Otorita IKN menekankan pentingnya keseriusan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk memperhatikan kualitas desain dan hasil konstruksi.
Rombongan juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik. Progres pembangunan kolam tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026, dengan proyeksi capaian sebesar 56,62 persen hingga akhir tahun.
Kolam retensi tersebut merupakan bagian dari penerapan konsep sponge city atau kota spons, yakni sistem pengelolaan air untuk mengendalikan limpasan, mengurangi risiko genangan, serta mendukung konservasi sumber daya air.
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029.
Otorita IKN menargetkan pembangunan kawasan tersebut dapat segera diselesaikan guna melengkapi ekosistem pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menghadirkan pusat pemerintahan baru, tetapi juga didukung infrastruktur yang memadai untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan nasional.
