JAKARTA UTARA, TeropongRakyat.co — Proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Jalan Kampung Rawa Indah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menuai keluhan warga. Proyek yang seharusnya menjadi bagian dari upaya penataan dan pengendalian aliran air justru dinilai mengganggu aktivitas masyarakat karena sejumlah akses warga terputus. Jumat, (06/11/2026).
Warga mengaku kesulitan keluar-masuk lingkungan akibat proses pekerjaan yang berlangsung di sekitar kali. Kondisi tersebut semakin dikeluhkan karena pekerjaan proyek juga disebut berdampak terhadap akses air bersih warga.
Tak hanya persoalan akses, pelaksanaan proyek juga menjadi sorotan karena warga menilai bentuk tanggul di sisi kanan dan kiri kali tidak terlihat seimbang. Pada sejumlah bagian, tanggul disebut menyempit, sementara di bagian lainnya terlihat lebih lebar.
Sorotan semakin menguat pada Jumat (6/11/2026), ketika alat berat jenis beko yang digunakan dalam proses pengurukan kali dilaporkan tersangkut di antara tanggul kanan dan kiri.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari warga mengenai perencanaan teknis dan perhitungan ruang kerja alat berat di lapangan. Warga mempertanyakan apakah kondisi lebar kali dan tanggul telah diperhitungkan secara matang sebelum pekerjaan dilakukan.
“Ini kan proyek untuk kepentingan masyarakat, tapi akses kami malah banyak yang terputus. Keluar masuk jadi susah, belum lagi air bersih banyak yang terganggu,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Warga lainnya menilai pelaksanaan proyek seharusnya tidak hanya mengejar target pekerjaan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap masyarakat sekitar.
“Kalau memang mau normalisasi, silakan, kami juga ingin kali diperbaiki. Tapi jangan sampai warga yang malah dirugikan. Hak dasar seperti akses jalan dan air bersih harus dipikirkan dulu,” keluh warga.
Selain itu, warga mempertanyakan kondisi keselamatan kerja di lokasi proyek. Berdasarkan pantauan warga, sejumlah pekerja disebut tidak terlihat menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum menjadi perhatian maksimal dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Pekerjanya juga kami lihat ada yang tidak pakai APD lengkap. Kalau terjadi kecelakaan siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai proyeknya jalan, tapi keselamatan pekerja diabaikan,” kata warga.
Warga berharap pihak pelaksana proyek dan instansi terkait segera melakukan evaluasi terhadap pekerjaan di lapangan, terutama terkait akses masyarakat, distribusi air bersih, konstruksi tanggul, hingga penerapan standar keselamatan kerja.
Proyek normalisasi seharusnya tidak berhenti pada target fisik semata. Pemerintah dan kontraktor juga dituntut memastikan proses pembangunan tidak mengorbankan hak dasar masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pekerjaan.
TeropongRakyat.co masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai perencanaan teknis, kondisi tanggul, gangguan akses warga, distribusi air bersih, serta penerapan K3 selama pekerjaan berlangsung.
