Oleh: Rahman Daeng
program kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Ketenagakerjaan bernilai strategis sebuah gagasan patut diapresiasi.
Mbay Nagekeo.Teropongrakyat.co– Di tengah berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, program kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan sebuah gagasan yang patut diapresiasi. Program yang mengintegrasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan kepedulian terhadap persoalan pengangguran ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sebab, keamanan dan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat yang memiliki pekerjaan, keterampilan, serta peluang ekonomi yang memadai tentu memiliki harapan hidup yang lebih baik. Sebaliknya, pengangguran yang tidak tertangani, terutama di kalangan generasi muda, dapat menjadi salah satu faktor yang memperbesar kerentanan terhadap berbagai persoalan sosial.
Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana program yang baik ini mampu diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di tingkat daerah?
Jangan Berhenti di Tingkat Pusat
Program kerja sama Polri dan Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya menjadi agenda koordinasi antarlembaga di tingkat pusat. Lebih dari itu, harus ada gerakan konkret hingga tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan desa.
Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah yang membutuhkan pendekatan seperti ini.
Potensi sumber daya manusia di Nagekeo sesungguhnya cukup besar. Banyak generasi muda, termasuk para sarjana dari berbagai disiplin ilmu, yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Akan tetapi, tidak sedikit di antara mereka yang hingga kini belum memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam dunia kerja.
Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, kepolisian, instansi ketenagakerjaan, serta seluruh pemangku kepentingan.
Jangan sampai pendidikan tinggi hanya menghasilkan deretan gelar akademik, tetapi tidak diikuti dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan mengembangkan potensi diri.
Karena itu, pemanfaatan balai latihan kerja (BLK) yang tersedia harus menjadi salah satu prioritas. Balai latihan tidak boleh sekadar menjadi fasilitas formal yang keberadaannya kurang dirasakan masyarakat. Harus ada pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, sertifikasi keterampilan, serta kerja sama nyata dengan perusahaan yang bersedia menerima dan menyalurkan tenaga kerja terlatih.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki jalur yang jelas menuju pekerjaan.
Kamtibmas Tidak Cukup dengan Penindakan
Persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
Belakangan ini, Kabupaten Nagekeo dihadapkan pada sejumlah peristiwa kriminal yang menimbulkan keprihatinan. Bahkan, terdapat beberapa kasus yang berujung pada hilangnya nyawa manusia, dengan pola kejadian yang menurut perhatian masyarakat memiliki kemiripan, yakni korban ditemukan meninggal dunia di saluran air atau parit.
Peristiwa semacam ini tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, rasa aman, dan penegakan hukum yang transparan. Setiap peristiwa kematian yang mencurigakan harus diusut secara profesional, berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa kasus-kasus tersebut hanya berakhir sebagai kecelakaan tunggal atau tidak jelas kelanjutannya tanpa penjelasan yang memadai kepada publik.
Penegak hukum perlu memberikan informasi perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum dan tetap menghormati proses penyidikan.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas daerah. Karena itu, setiap kasus yang menimbulkan keresahan publik harus mendapatkan perhatian serius hingga memperoleh kejelasan hukum.
Libatkan Masyarakat Adat, Pemuda, Remaja Masjid dan Pemerintah Desa
Di sinilah pentingnya membangun konsep kamtibmas yang partisipatif.
Polri tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjaga keamanan masyarakat. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen sosial yang memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, mudika, remaja masjid, kepala desa, tokoh perempuan, serta kelompok masyarakat lainnya harus dilibatkan dalam gerakan bersama.
Mereka bukan sekadar objek sosialisasi, melainkan mitra strategis dalam mendeteksi persoalan sosial, mencegah konflik, membangun komunikasi, dan mengarahkan generasi muda kepada kegiatan yang produktif.
Khususnya di tingkat desa, perlu dibangun forum komunikasi yang mempertemukan Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan pemuda.
Forum tersebut dapat menjadi ruang diskusi untuk memetakan persoalan keamanan, mengidentifikasi pemuda yang membutuhkan pelatihan kerja, serta menyusun kegiatan pemberdayaan sesuai potensi masing-masing desa.
Nagekeo Membutuhkan Diskusi Konstruktif dan Aksi Nyata
Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama jajaran kepolisian dan instansi terkait seharusnya segera membuka ruang diskusi konstruktif untuk menerjemahkan program nasional tersebut ke dalam kebijakan dan kegiatan daerah.
Ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:
Melakukan pemetaan jumlah pengangguran, khususnya lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, serta kelompok usia produktif di setiap kecamatan.
Mengoptimalkan balai latihan kerja dengan program keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan potensi ekonomi lokal.
Membangun kemitraan dengan perusahaan agar peserta pelatihan memiliki peluang penempatan kerja yang jelas.
Membentuk forum sinergi kamtibmas dan pemberdayaan tenaga kerja hingga tingkat desa.
Melibatkan masyarakat adat, organisasi pemuda, mudika, remaja masjid, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan pencegahan gangguan kamtibmas.
Memperkuat transparansi dan evaluasi penanganan kasus-kasus kriminal yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Langkah-langkah tersebut tentu membutuhkan komitmen, koordinasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara seluruh pemangku kepentingan.
Pada akhirnya, keberhasilan suatu program pemerintah tidak diukur dari banyaknya pertemuan, penandatanganan kerja sama, atau publikasi kegiatan. Ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Jangan Biarkan Generasi Muda Nagekeo Kehilangan Harapan
Nagekeo memiliki sumber daya manusia yang harus diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Para sarjana tidak boleh terus-menerus menunggu peluang tanpa kepastian. Generasi muda juga tidak boleh dibiarkan kehilangan arah karena terbatasnya kesempatan kerja dan kegiatan produktif.
Keamanan tidak cukup dibangun melalui patroli dan penindakan hukum semata. Keamanan juga harus dibangun melalui pendidikan, keterampilan, lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, serta keadilan hukum.
Inilah momentum bagi pemerintah daerah, Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk duduk bersama.
Jangan sampai program nasional yang memiliki gagasan besar justru kehilangan daya guna ketika sampai di daerah.
Nagekeo membutuhkan lebih dari sekadar wacana. Nagekeo membutuhkan keberanian mengambil langkah, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab, menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan membuka masa depan generasi muda adalah investasi bagi masa depan daerah.
