Jakarta | Teropongrakyat.co – Sering diabaikan, ada banyak kebutuhan perempuan yang selama ini dianggap kecil, padahal memiliki dampak besar terhadap kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kebutuhan akan pembalut.
Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, melalui Program Ina Kasih, sebuah program perlindungan sosial yang menyediakan pembalut gratis bagi perempuan dari keluarga prasejahtera di Kota Kupang.
Dalam sebuah obrolan ringan di Jakarta, Serena mengungkapkan bahwa masih banyak Perempuan di Kota Kupang yang terpaksa mengesampingkan kebutuhan kesehatan reproduksinya karena harus mendahulukan kebutuhan pangan keluarga.
“Banyak dari mereka yang tidak bisa membeli pembalut karena lebih mengutamakan beras,” ujar Serena.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perempuan dewasa. Menurut Serena, terdapat anak-anak perempuan yang terpaksa tidak masuk sekolah ketika sedang menstruasi karena keluarganya tidak mampu membeli pembalut.
Gagasan Program Ina Kasih berangkat dari latar belakang Serena dalam bidang studi pembangunan. Ia banyak membaca jurnal mengenai berbagai kebijakan penanganan kemiskinan menstruasi atau period poverty yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk India.
Nama “Ina Kasih” sendiri memiliki makna yang dekat dengan masyarakat Kupang. “Ina” berarti perempuan atau mama dalam bahasa lokal, sedangkan “Kasih” merujuk pada identitas Kota Kupang sebagai Kota Kasih.
Program ini bertujuan mengurangi pengeluaran rutin keluarga miskin ekstrem sehingga anggaran rumah tangga dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti pangan dan pendidikan. Pada saat yang sama, program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi perempuan.
Penerima manfaat merupakan perempuan berusia produktif, yakni 10 hingga 45 tahun, dari keluarga berpendapatan di bawah Rp500.000 per bulan. Data penerima terlebih dahulu diverifikasi oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.
Jangkauan Program Ina Kasih telah meningkat dari semula 1.275 penerima menjadi 2.275 perempuan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Kupang. Bantuan pembalut disalurkan secara berkala selama enam bulan dan diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, termasuk vaksinasi HPV gratis sebagai upaya pencegahan kanker serviks.
Keterbatasan Dana
Namun, Serena mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama. Dari sekitar 37.142 perempuan yang masuk dalam hasil pendataan sebagai sasaran program, baru 2.275 orang yang dapat menerima bantuan.
Untuk memperluas jangkauan program, Pemerintah Kota Kupang berupaya mencari dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR serta menjalin kerja sama dengan lembaga donor.
“Saya bermimpi lima atau sepuluh tahun ke depan, perempuan Kota Kupang dapat membeli kebutuhannya sekaligus tetap memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksinya,” kata Serena.
Program Ina Kasih juga tidak berhenti pada pemberian bantuan. Para penerima didorong untuk terhubung dengan program pemberdayaan ekonomi, salah satunya Pasar Kreatif SABOAK, sebuah ruang berjualan dan promosi berbentuk Sunday market yang memanfaatkan fasilitas taman kota sekaligus memperluas pasar produk lokal.
Melalui program tersebut, perempuan dan pelaku UMKM memperoleh pelatihan pemasaran digital, pencatatan keuangan, pengurusan izin usaha, serta akses kerja sama dengan sektor swasta.
Pemerintah Kota Kupang juga menjalankan sejumlah program pendukung lain, seperti penyaluran Dana Pemberdayaan Ekonomi Warga, penyelenggaraan pasar rakyat, serta pelatihan digitalisasi dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM yang tersebar di enam kecamatan.
Dengan menghubungkan bantuan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi, Program Ina Kasih tidak hanya berupaya meringankan beban perempuan prasejahtera untuk sementara waktu.
Program ini juga membuka jalan agar mereka dapat hidup lebih sehat, produktif, dan mandiri.
Serena berharap langkah yang dimulai dari Kota Kupang tersebut dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Sebab, akses terhadap pembalut bukan sekadar persoalan kebutuhan bulanan, melainkan bagian dari hak perempuan atas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang bermartabat. “Mungkin bagus kalau program ini bisa ditiru juga oleh daerah lain di Indoneisa. Atau bila perlu menjadi program nasional. Kelihatan sederana, tapi dampaknya luar biasa,” demikian Serena berharap. (ARM)
