JAKARTA,teropongrakyat.co – Gagasan mengembalikan jati diri Jakarta sebagai Kota Pelabuhan mengemuka dalam Seminar “Jakarta Kota Pelabuhan” yang diselenggarakan Forum Masyarakat Kota Pelabuhan di Tavia Ruma Batavi Hotel, Jakarta Utara, Jumat (10/7/2026), dalam rangka HUT Jakarta ke-499.
Seminar yang dihadiri unsur pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas maritim tersebut menghasilkan dorongan agar Pemerintah dan DPR RI melakukan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing sektor kepelabuhanan dan logistik nasional.
Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan doa bersama dan sambutan Ketua Pelaksana, M. Ichwan Ridwan, yang menegaskan bahwa Jakarta tidak boleh kehilangan identitas sejarahnya sebagai kota yang lahir dan berkembang dari pelabuhan.
Seminar dipandu oleh Subhan Hadil, Ketua Umum PP SP TKBM Indonesia sekaligus Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.
*Jakarta Jangan Membelakangi Laut*
Dalam Keynote Speech, Dr.-Ing. H. Fauzi Bowo, Mantan Gubernur DKI Jakarta, menegaskan bahwa sejarah Jakarta tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pelabuhan. Menurutnya, sejak era Sunda Kelapa hingga menjadi Jakarta modern, pelabuhan telah menjadi pusat perdagangan, ekonomi, dan peradaban yang membentuk karakter ibu kota.
Fauzi Bowo mengingatkan bahwa pembangunan Jakarta sebagai Global City harus tetap menjadikan sektor maritim sebagai fondasi utama pembangunan.
Beliau mengulas kembali gagasan Jakarta Waterfront City yang pernah dikembangkannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Konsep tersebut bertujuan mengubah kawasan pesisir Jakarta menjadi kawasan tepi laut yang modern, tertata, terintegrasi dengan pelabuhan, pusat bisnis, pariwisata bahari, ruang publik, dan kawasan budaya, sebagaimana diterapkan di berbagai kota pelabuhan dunia.
Menurut Fauzi Bowo, kawasan pesisir Jakarta bukanlah halaman belakang kota, melainkan beranda depan Indonesia yang harus dibangun secara terencana.
Selain itu, beliau menekankan pentingnya penataan wilayah Jakarta Utara melalui kebijakan tata ruang yang visioner, pengendalian banjir rob, revitalisasi kawasan bersejarah, pengembangan ekonomi pesisir, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai simpul logistik nasional.
Dalam paparannya, Fauzi Bowo juga membagikan pengalaman ketika mendorong pembaruan regulasi sektor perkeretaapian. Menurutnya, reformasi regulasi membuka jalan bagi pengembangan sistem transportasi massal modern di Jakarta.
“Ketika regulasi diperbarui, pembangunan dapat bergerak lebih cepat. Pembaruan kebijakan menjadi salah satu fondasi bagi berkembangnya MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan sistem transportasi publik yang semakin terintegrasi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi merupakan kunci untuk mendorong transformasi pembangunan,” ujarnya.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Fauzi Bowo berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga perlu dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab tantangan perkembangan industri pelayaran, kepelabuhanan, digitalisasi, logistik nasional, investasi maritim, serta peningkatan daya saing Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Jakarta tidak boleh membelakangi laut. Masa depan Jakarta ada di laut, di pelabuhan, dan di sektor maritim. Karena itu, kebijakan dan regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman,” tegas Fauzi Bowo yang mendapat apresiasi dari peserta seminar.
*Ketua DPRD DKI Jakarta Dukung Penguatan Regulasi dan Identitas Jakarta sebagai Kota Pelabuhan*
Dalam sesi diskusi, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menyampaikan bahwa Jakarta memiliki sejarah panjang sebagai kota pelabuhan yang harus dijaga dan dijadikan bagian dari arah pembangunan daerah.
Menurutnya, transformasi Jakarta menjadi kota global tidak boleh menghilangkan identitas maritim yang telah menjadi bagian dari sejarah ibu kota selama berabad-abad.
Suhud Alynudin menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta mendukung penguatan kebijakan yang berpihak pada pengembangan kawasan pesisir, pelabuhan, ekonomi maritim, pelestarian budaya Betawi pesisir, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan utara Jakarta.
Ia juga menyambut baik gagasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola kepelabuhanan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di sektor maritim.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Pelabuhan yang modern, maju, dan berkelas dunia.
*Forum Masyarakat Kota Pelabuhan Siapkan Rekomendasi Nasional*
Menutup seminar, Forum Masyarakat Kota Pelabuhan menyatakan akan menyusun Rekomendasi Jakarta Kota Pelabuhan 2026 yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan para pemangku kepentingan sektor maritim.
Salah satu poin utama rekomendasi tersebut adalah dorongan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri pelayaran dan logistik nasional, memperkuat posisi pelabuhan sebagai penggerak ekonomi, serta mendukung terwujudnya visi Jakarta sebagai Kota Pelabuhan dan Kota Maritim Dunia.
