JAKARTA TIMUR, teropongrakyat.co | 20 November 2026 – Warga Pasar Obor, Jamblang, dan sekitarnya menyatakan keberatan atas pelaksanaan operasi gabungan pemberantasan narkoba yang melibatkan personel TNI-Polri, ratusan anggota Polres Metro Jakarta Timur, Kodim 0505, Kodam Jaya, serta pemerintah daerah setempat.
Pada prinsipnya, warga mengaku mendukung penuh upaya aparat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka. Namun, dukungan tersebut tidak berarti membenarkan apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan yang diduga melanggar hukum dan merugikan masyarakat sipil.
Menurut keterangan sejumlah warga, operasi yang disebut sebagai upaya pemberantasan narkoba tersebut justru menyisakan persoalan serius. Mereka mengaku terdapat dugaan tindakan arogan berupa pengrusakan rumah dan penjarahan barang milik warga oleh oknum yang diduga berasal dari unsur aparat.
Warga menegaskan bahwa sebagian rumah yang diduga mengalami pengrusakan dan penjarahan bukan milik pengedar maupun pengguna narkoba, melainkan rumah warga sipil biasa yang tidak memiliki keterlibatan dengan aktivitas peredaran narkotika.
Bahkan, menurut pengakuan warga, salah satu rumah yang terdampak disebut merupakan milik seorang penggiat media sosial. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan dan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dasar tindakan aparat terhadap rumah-rumah warga yang menjadi sasaran operasi.
“Kami sangat mendukung pemberantasan narkoba di wilayah kami. Namun, jangan sampai masyarakat yang tidak bersalah justru menjadi korban. Kalau memang ada dugaan tindak pidana narkoba, silakan diproses sesuai hukum. Tetapi jangan sampai rumah warga dirusak dan barang-barang milik masyarakat dijarah,” demikian keberatan yang disampaikan warga.
Warga juga mempertanyakan apakah seluruh tindakan di lapangan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka meminta adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama operasi berlangsung.
Warga Siapkan Langkah Hukum dan Perlawanan Melalui Media Sosial
Atas kejadian tersebut, warga Pasar Obor, Jamblang, dan sekitarnya menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka berencana menempuh langkah hukum, termasuk mempelajari kemungkinan mengajukan gugatan praperadilan apabila terdapat tindakan atau proses hukum yang memenuhi persyaratan untuk diuji melalui mekanisme tersebut.
Selain itu, masyarakat berencana memanfaatkan kekuatan media sosial dengan melibatkan para penggiat media sosial untuk menyampaikan kronologi, mengumpulkan bukti, serta menyuarakan dugaan ketidakadilan yang mereka alami.
Warga menilai keterlibatan penggiat media sosial penting agar persoalan ini mendapatkan perhatian publik dan tidak berhenti sebagai keluhan masyarakat semata.
Namun demikian, seluruh langkah tersebut diharapkan tetap dilakukan secara tertib, berdasarkan bukti, serta melalui jalur hukum yang berlaku.
Desak Kapolri, Propam, Polda Metro Jaya dan Denpom Lakukan Pemeriksaan
Warga mendesak Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Bidang Propam Polda Metro Jaya, serta Denpom Jaya untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara independen dan transparan.
Mereka juga meminta Kodim 0505 dan jajaran terkait memberikan klarifikasi atas dugaan tindakan personel di lapangan.
Ada sejumlah hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat, di antaranya siapa yang bertanggung jawab atas dugaan pengrusakan rumah, ke mana barang-barang yang diduga dijarah dibawa, serta apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum dan dokumentasi resmi.
Warga menegaskan, pemberantasan narkoba merupakan kepentingan bersama dan harus didukung seluruh elemen masyarakat. Namun, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak warga yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
Jangan sampai upaya memberantas narkoba justru melahirkan persoalan hukum baru akibat dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak Polres Metro Jakarta Timur, Kodim 0505, maupun instansi terkait mengenai dugaan pengrusakan dan penjarahan tersebut masih perlu dimintakan untuk memastikan duduk perkara secara utuh.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.












