Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Advertisement
Teropong Rakyat Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Tropong PLUS Masuk
T+
Terkini
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Teropong Rakyat. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTUU Perampasan Aset Disahkan DPR, Benarkah untuk Kepentingan Rakyat atau Justru Berpotensi Menguntungkan Oligarki?Komentar: 0

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Benarkah untuk Kepentingan Rakyat atau Justru Berpotensi Menguntungkan Oligarki?

Teropong Rakyat, 19 November 2026, 20:44 WIB · 4 menit bacaBaca di App
Huruf
Ilustrasi UU Perampasan Aset yang telah disetujui DPR RI pada 19 November 2026. Publik berharap regulasi tersebut menjadi instrumen pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih serta tetap menjamin perlindungan hak kepemilikan masyarakat.Foto: Dokumentasi

JAKARTA, teropongrakyat.co | 19 November 2026 – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

Regulasi yang telah lama dinantikan tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk menelusuri, menyita, dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana. Namun, di balik tujuan pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi, muncul sejumlah pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, perlindungan hak kepemilikan masyarakat, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Publik tentu berharap undang-undang ini benar-benar menjadi alat untuk mengembalikan kekayaan negara yang selama ini diduga dinikmati para pelaku kejahatan, bukan justru menjadi instrumen kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah melalui pembahasan bersama pemerintah di Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme tersebut memungkinkan negara mengajukan proses perampasan aset melalui persidangan berdasarkan persyaratan dan prosedur hukum yang ditentukan.

Namun, kewenangan yang besar tentu harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Jangan sampai mekanisme yang semula dirancang untuk memberantas kejahatan justru membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Pengawasan Independen dan Perlindungan Hak Masyarakat Jadi Ujian

Salah satu persoalan yang patut menjadi perhatian adalah seberapa kuat pengawasan independen dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Baca Juga:  Indahnya Kebersamaan Bersama Dalam Kesatuan di Jum'at Berkah

Apakah lembaga pengawas benar-benar memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya? Apakah masyarakat yang merasa memiliki aset secara sah mendapatkan akses yang mudah, cepat, dan terjangkau untuk membela hak kepemilikannya?

Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah apakah pejabat negara, pengusaha besar, pemilik modal, dan kelompok yang memiliki pengaruh politik akan diperiksa dengan standar hukum yang sama seperti masyarakat biasa?

Jangan sampai hukum terlihat tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuatan ekonomi maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Dalam penjelasan hasil pembahasan di DPR, terdapat sejumlah instrumen pengamanan, antara lain pengawasan independen, pembuktian yang berimbang di persidangan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta transparansi digital dalam pengelolaan aset.

DPR juga menyebutkan bahwa pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan profesional, sementara pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset melibatkan badan independen.

Meski demikian, keberadaan aturan di atas kertas belum otomatis menjamin pelaksanaannya berjalan adil. Independensi, transparansi, dan keberanian lembaga pengawas dalam mengoreksi penyimpangan akan menjadi faktor penentu.

Jangan Sampai Menjadi Instrumen Kepentingan Oligarki

Di tengah ketimpangan ekonomi dan persoalan penegakan hukum, masyarakat memiliki alasan untuk mengawasi secara kritis setiap kewenangan baru yang diberikan kepada negara.

Undang-undang ini seharusnya tidak hanya menyasar aset hasil korupsi yang dilakukan oleh masyarakat biasa atau pelaku kejahatan kelas bawah. Aset yang diduga berasal dari praktik korupsi berskala besar, pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kejahatan ekonomi yang melibatkan pemilik modal besar juga harus menjadi perhatian penegak hukum.

Jika pelaksanaannya konsisten, regulasi ini berpotensi menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kekayaan negara dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Baca Juga:  Polsek Kepulauan Seribu Selatan Patroli Malam Sampaikan Imbauan Kamtibmas

Sebaliknya, jika pengawasan lemah, proses hukum tidak transparan, dan aparat tidak independen, kewenangan perampasan aset berisiko menimbulkan ketidakadilan baru.

Karena itu, kepentingan rakyat tidak cukup hanya dijadikan alasan dalam pembentukan undang-undang. Kepentingan tersebut harus dibuktikan melalui pelaksanaan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Publik Harus Mengawasi Pelaksanaannya

Pengesahan UU Perampasan Aset bukanlah akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Justru setelah disahkan, pengawasan publik terhadap pelaksanaannya harus semakin diperkuat.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme penelusuran aset dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana aset dikelola, serta bagaimana hasil perampasan dikembalikan kepada negara dan para korban.

Publik juga perlu memastikan bahwa pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana tidak kehilangan hak kepemilikannya akibat proses hukum yang keliru.

Dengan demikian, pertanyaan apakah UU Perampasan Aset benar-benar berpihak kepada rakyat atau justru berpotensi menguntungkan kelompok oligarki harus dijawab melalui praktik penegakan hukum, bukan sekadar pernyataan politik.

Negara harus membuktikan bahwa undang-undang ini mampu menyentuh seluruh lapisan kekuasaan tanpa pandang bulu.

Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang mengambil kembali aset yang diduga berasal dari kejahatan, melainkan juga memastikan bahwa kekuasaan negara tidak digunakan untuk menciptakan ketidakadilan baru.

Redaksi menilai, keberhasilan UU Perampasan Aset nantinya bukan diukur dari seberapa banyak aset yang berhasil dirampas, melainkan dari seberapa adil, transparan, dan tidak diskriminatif proses perampasan tersebut dijalankan.

Referensi: DPR RI, laporan pengambilan keputusan UU Perampasan Aset, 19 November 2026; ANTARA News, perkembangan pengesahan dan poin-poin krusial UU Perampasan Aset.

Lihat Edukasi Selengkapnya→
Artikel Terkait Edukasi
Breaking NewsKanal lain
TNI – PolriKanal lain