KABUPATEN BOGOR, teropongrakyat.co – Konflik agraria antara warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan PT Sentul City Tbk kembali menjadi sorotan. Forum Masyarakat Sentul (Formas) menilai dugaan penguasaan lahan milik warga tanpa hak merupakan persoalan serius yang harus segera dituntaskan melalui proses hukum.
Terbaru, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat melakukan pengecekan langsung ke lokasi pembangunan di kawasan wisata Palemboko, milik Ozzy Sudiro, yang diklaim sebagai bagian dari lahan PT Sentul City Tbk.
Pengecekan tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 tertanggal 30 September 2026.
Pemilik Palemboko Camping Ground, Ozzy Sudiro, mengapresiasi langkah penyidik Ditreskrimum Polda Jabar yang telah merespons laporannya dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap objek tanah yang disengketakan.
Menurut Ozzy, lahan miliknya memiliki luas sekitar 4,5 hektare. Namun, tanah yang diklaim sebagai milik PT Sentul City tersebut diduga telah mengalami aktivitas pembangunan, termasuk pemasangan plang, pekerjaan cut and fill, serta pendirian bangunan.
Tak hanya lahan milik Ozzy, Formas juga menyoroti dugaan klaim penguasaan terhadap sekitar 1,5 hektare tanah milik 32 warga di RW 10, Desa Bojong Koneng. Area tersebut disebut mencakup kawasan permukiman, tempat ibadah, hingga lingkungan SDN 06 Bojong Koneng.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga di lokasi, persoalan penguasaan tanah di kawasan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Warga mengaku mengalami kesulitan mempertahankan hak atas tanah mereka, termasuk ketika mengurus sertifikat hak milik (SHM).
Bahkan, beberapa warga mengaku pernah menghadapi persoalan hukum ketika berupaya memperjuangkan hak kepemilikan tanahnya.

Ozzy Sudiro: Kami Memiliki Bukti Kepemilikan Sejak 1980-an
Ozzy Sudiro mengatakan, persoalan yang dialaminya menjadi alasan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penguasaan lahan tersebut ke Polda Jawa Barat.
“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut miliknya. Selain itu, terdapat aktivitas cut and fill dan pembangunan bangunan. Karena itu, saya terpaksa melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” ujar Ozzy saat konferensi pers di Palemboko, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Selasa (18/11/2026).
Ozzy menambahkan, ketika penyidik melakukan pengecekan lokasi, aktivitas pembangunan masih berlangsung. Sejumlah bangunan terlihat telah berdiri, sementara sebagian lahan lainnya masih dalam proses pengurukan menggunakan material tanah untuk diratakan.
Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki riwayat kepemilikan tanah yang jelas sejak era 1980-an.
Menurut Ozzy, tanah tersebut berasal dari pembelian tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar. Tanah itu kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih kepada dirinya sebagai generasi ketiga pemegang hak.
“Kami memiliki dokumen lengkap, mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 1980-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak melalui SISMIOP yang rutin kami bayarkan sampai sekarang,” tegasnya.
Ozzy juga mempersoalkan klaim kepemilikan PT Sentul City Tbk atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare di kawasan tersebut.
Menurutnya, pihak pengembang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Namun, Ozzy menyatakan bahwa SHGB tersebut telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah.
“Pihak Sentul City mengklaim memiliki SHGB Nomor 2. Padahal, berdasarkan dokumen yang kami miliki, pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB tersebut,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh dokumen dan riwayat kepemilikan tanah diperiksa secara menyeluruh oleh penyidik agar persoalan tersebut mendapatkan kepastian hukum.
Warga Mengaku Kehilangan Hak atas Tanah
Dalam kesempatan yang sama, Joni, salah seorang warga Bojong Koneng, mengaku mengalami persoalan serupa. Ia menyebut sekitar 17 hektare tanah miliknya diduga telah dikuasai pihak lain yang disebutnya berkaitan dengan persoalan klaim lahan oleh Sentul City.
“Saya sudah melapor ke berbagai pihak. Berkas dan bukti kepemilikan tanah juga sudah diserahkan kepada kepolisian, bahkan sampai ke DPR RI. Namun, sampai sekarang hasilnya belum sesuai harapan. Setelah kasus tanah saya, muncul pula persoalan tanah Rocky Gerung yang diklaim Sentul City,” ungkap Joni, mantan Komisaris Jiwasraya, kepada awak media, Selasa (18/11/2026).
Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan agraria di kawasan Bojong Koneng bukan hanya menyangkut satu bidang tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hak masyarakat yang telah lama tinggal dan menguasai tanah di kawasan tersebut.

Prof. Henry Subiakto: Persoalan Ini Menyangkut Hak Asasi Manusia
Sementara itu, Prof. Henry Subiakto dalam konferensi pers Formas Menggugat Sentul City, Selasa (18/11/2026), menilai persoalan konflik agraria di kawasan Sentul bukan merupakan persoalan baru.
Sebagai warga Sentul sekaligus bagian dari Formas, Henry menyatakan dirinya berkewajiban ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan.
“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan,” tegasnya.
Henry menjelaskan bahwa dugaan penyerobotan lahan, apabila terbukti dilakukan tanpa hak, terlebih disertai kekerasan, intimidasi, atau pembiaran oleh pihak berwenang, dapat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Ia mengingatkan bahwa hak atas kepemilikan pribadi merupakan hak yang dilindungi konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Perlindungan hak milik dan HAM itu mutlak. Hak atas milik pribadi dilindungi oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (4), serta instrumen HAM seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),” jelasnya.
Menurut Henry, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak kehilangan hak atas tanah akibat konflik agraria yang tidak mendapatkan penyelesaian secara adil.
Kuasa Hukum Formas Minta Penyidik Bertindak Profesional
Kuasa hukum Formas, JS Simatupang, turut menyoroti sejumlah hal yang dinilainya janggal dalam klaim kepemilikan lahan oleh PT Sentul City Tbk.
Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya berpedoman pada klaim kepemilikan salah satu pihak, tetapi juga memeriksa seluruh dokumen alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti penguasaan fisik di lapangan.
“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an. Karena itu, klaim dari pihak pengembang perlu diuji secara menyeluruh. Kami meminta proses hukum ini dijalankan secara objektif dan profesional demi memberikan kepastian hukum kepada klien kami,” tegas JS Simatupang.
Menurutnya, pengecekan langsung oleh penyidik merupakan langkah penting untuk mengungkap fakta di lapangan sekaligus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat klaim kepemilikan tanah yang belum diuji secara menyeluruh.
Formas Berharap Konflik Agraria Tuntas di Era Kapolri Suyudi
Formas berharap penanganan perkara dugaan penguasaan lahan di kawasan Bojong Koneng dapat berjalan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Mereka juga berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian terhadap persoalan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan korporasi, sehingga masyarakat kecil memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.
Bagi Formas, persoalan ini bukan semata-mata mengenai perselisihan dokumen kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum, mempertahankan tempat tinggal, serta menjalani kehidupan secara layak.
Apabila dugaan penyerobotan, penguasaan tanpa hak, maupun perusakan lahan terbukti melalui proses hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak PT Sentul City Tbk terkait klaim kepemilikan lahan, status SHGB Nomor 2, serta tudingan yang disampaikan warga dan Formas. Namun, belum diperoleh tanggapan resmi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik. [RED]












