Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Advertisement
Teropong Rakyat Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Tropong PLUS Masuk
T+
Terkini
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Teropong Rakyat. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTWaduk Rawa Kendal: 11 Tahun Tak Kunjung Tuntas, Jejak Anggaran dan Status Proyek DipertanyakanKomentar: 0

Waduk Rawa Kendal: 11 Tahun Tak Kunjung Tuntas, Jejak Anggaran dan Status Proyek Dipertanyakan

Teropong Rakyat, 18 November 2026, 14:51 WIB · 5 menit bacaBaca di App
Huruf
DCIM100MEDIADJI_0404.JPGFoto: Dokumentasi

JAKARTA UTARA, TeropongRakyat.co — Proyek pembangunan Waduk Rawa Kendal di kawasan Rorotan–Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, kembali menjadi sorotan. Proyek pengendali banjir yang sejak 2014 digadang-gadang mampu menampung sekitar 1 juta meter kubik air itu hingga kini menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai pembebasan lahan, keberlanjutan pembangunan, serta arah kebijakan anggarannya. Rabu, (18/11/2026).

Penelusuran dokumen dan pemberitaan sejumlah sumber menunjukkan persoalan Waduk Rawa Kendal bukan perkara baru. Proyek ini telah melewati lebih dari satu dekade sejak mulai dikerjakan, namun penyelesaiannya tidak berjalan sesuai target awal.

Pada 2014, Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan Waduk Rawa Kendal dengan luas sekitar 55 hektare dan kapasitas tampungan sekitar 1 juta meter kubik. Pekerjaan awal disebut dilakukan pada sebagian lahan yang telah tersedia.

Namun, pembangunan kemudian tersendat.

Pada 2015, Pemkot Jakarta Utara menyebut pengerukan waduk terkendala pembebasan lahan. Dari sekitar 50 hektare lahan yang menjadi sasaran pengerjaan saat itu, sekitar 22 hektare telah dikeruk, sementara sekitar 28 hektare masih terkendala kepemilikan warga.

Persoalan tersebut berlanjut hingga 2016. Data Dinas Tata Air DKI saat itu mencatat dari target 15 hektare pembebasan lahan untuk Rawa Kendal, baru sekitar 4 hektare yang berhasil dibebaskan.

Pemerintah kemudian kembali menetapkan lokasi pembangunan melalui Kepgub DKI Jakarta Nomor 1783 Tahun 2017. Dalam dokumen tersebut, proses pengadaan tanah dari penetapan sebelumnya disebut belum dapat diselesaikan.

Artinya, setelah bertahun-tahun berjalan, persoalan mendasar proyek masih berkutat pada pengadaan tanah.

Disebut Terbengkalai Hingga Saat ini

Pada 2018, kondisi Rawa Kendal bahkan diberitakan sebagai proyek yang terbengkalai. Di lapangan, area yang seharusnya menjadi bagian dari proyek waduk disebut dipenuhi ilalang, sementara alat berat yang sebelumnya digunakan untuk pengerukan telah ditarik.

Pada periode yang sama, pemerintah juga menyatakan proyek tersebut akan dilanjutkan dan tidak menganggap pembangunan waduk sebagai proyek mangkrak.

Perbedaan antara istilah pemerintah dengan kondisi lapangan inilah yang sejak awal menyisakan pertanyaan publik.

Jika proyek tidak mangkrak, apa sebenarnya status pembangunan Rawa Kendal setelah pekerjaan berhenti dan pembebasan lahan belum tuntas?

Baca Juga:  Polsek Kelapa Gading Gelar Police Goes To School di SMK Jakarta Raya, Tekankan Pencegahan Kekerasan dan Disiplin Pelajar

Dan jika proyek memang masih menjadi bagian dari program pengendalian banjir Jakarta, mengapa penyelesaiannya membutuhkan waktu hingga lebih dari satu dekade?

Jejak Rp21,5 Juta yang Dihentikan Permanen

Pertanyaan semakin menguat ketika penelusuran dokumen keuangan Pemprov DKI Jakarta menemukan catatan mengenai “Biaya invent Pembebasan Rawa Kendal” sebesar Rp21.526.800.

Nilai tersebut tercatat dalam daftar konstruksi dalam pengerjaan yang dihentikan permanen pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021.

Angka Rp21,5 juta memang bukan nilai besar jika dibandingkan dengan proyek infrastruktur skala Jakarta. Namun yang menjadi perhatian bukan semata nominalnya.

Yang perlu dijelaskan kepada publik adalah:

Mengapa pekerjaan terkait inventarisasi pembebasan Rawa Kendal sampai masuk kategori dihentikan permanen?

Apakah pekerjaan tersebut kemudian digantikan mekanisme lain?

Apakah proses pembebasan tanah dilanjutkan dengan kegiatan atau kode anggaran berbeda?

Atau justru sebagian proses sebelumnya benar-benar dihentikan dan harus dimulai kembali?

Dokumen keuangan tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi Pemprov DKI untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Dokumen perencanaan pembangunan DKI yang lebih baru masih mencantumkan Rawa Kendal sebagai bagian dari infrastruktur pengendali banjir.

Bahkan dalam rencana pembangunan wilayah periode 2026–2029 terdapat program peningkatan kapasitas prasarana air baku Situ Rawa Kendal dan Situ Rawa Rorotan.

Nilai indikatif program tersebut mencapai sekitar Rp30 miliar untuk dua lokasi, dengan sumber pendanaan APBD.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Rawa Kendal belum bisa dianggap sebagai cerita lama yang selesai begitu saja.

Sebaliknya, namanya kembali muncul dalam agenda pembangunan periode 2026–2029.

Namun di sinilah pertanyaan publik kembali muncul:

Apa yang sebenarnya akan dibangun dengan anggaran tersebut?

Apakah untuk pembebasan lahan?

Pengerukan?

Normalisasi?

Pembangunan tanggul?

Peningkatan kapasitas tampungan?

Atau pekerjaan lainnya?

Sebab dokumen perencanaan tersebut mencantumkan Rawa Kendal bersama Rawa Rorotan. Dengan demikian, angka Rp30 miliar tersebut tidak dapat serta-merta disebut sebagai anggaran khusus Rawa Kendal.

Dari Target 1 Juta Meter Kubik ke Pertanyaan Publik

Lebih dari satu dekade sejak proyek ini mulai dikerjakan, persoalan Rawa Kendal memperlihatkan satu hal penting: infrastruktur pengendali banjir bukan hanya soal menggali tanah dan membangun waduk, tetapi juga soal kepastian lahan, perencanaan, anggaran dan konsistensi pelaksanaan.

Baca Juga:  Mengenang 8 Tahun Meninggalnya Guntoro Saat Liputan Banjir Jakarta Selatan

Pada 2014 masyarakat mendapatkan janji mengenai waduk berkapasitas sekitar 1 juta meter kubik.

Hari ini, nama Rawa Kendal masih muncul dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Pertanyaannya sederhana:

Sudah sejauh mana sebenarnya proyek tersebut?

Berapa hektare lahan yang sudah benar-benar menjadi aset Pemprov DKI?

Berapa anggaran yang telah dikeluarkan sejak proyek dimulai?

Berapa anggaran yang telah terealisasi?

Apa saja pekerjaan yang sudah selesai?

Apa saja yang belum?

Dan yang paling penting, kapan masyarakat dapat melihat Rawa Kendal benar-benar berfungsi optimal sebagai pengendali banjir?

Jangan Sampai Menjadi Proyek yang Terus Direncanakan

Waduk bukan sekadar proyek fisik. Bagi warga Rorotan, Marunda dan wilayah Cilincing, keberadaan infrastruktur pengendali air berkaitan langsung dengan persoalan banjir dan keselamatan lingkungan.

Karena itu, publik berhak mengetahui apakah persoalan Rawa Kendal memang semata-mata disebabkan pembebasan lahan atau terdapat persoalan lain yang menyebabkan proyek berjalan sangat panjang.

Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah target pembangunan yang pernah disampaikan pada 2014 masih relevan atau telah berubah.

Sebab jika sebuah proyek dimulai dengan target besar, kemudian terhenti, masuk kembali dalam dokumen perencanaan, lalu kembali membutuhkan anggaran, publik wajar mempertanyakan:

Apakah negara sedang menyelesaikan sebuah proyek, atau hanya terus merencanakannya?

TeropongRakyat.co menilai pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu. Ini merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.

Untuk memastikan pemberitaan tetap berimbang, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, BPKD DKI Jakarta serta pihak-pihak terkait perlu diberikan ruang untuk menjelaskan status terbaru Rawa Kendal, termasuk status lahan, realisasi anggaran, pekerjaan yang telah dilakukan, alasan penghentian pekerjaan tertentu, serta rencana pembangunan 2026–2029.

Satu hal yang pasti: Rawa Kendal bukan proyek baru. Usianya sudah lebih dari satu dekade. Dan publik berhak mendapatkan jawaban yang lebih konkret daripada sekadar “akan dilanjutkan”.

Lihat Breaking News Selengkapnya→
Artikel Terkait Breaking News
TNI – PolriKanal lain
BisnisKanal lain