TASIKMALAYA, teropongrakyat.co – Dugaan praktik pengisian BBM jenis solar secara berulang menggunakan truk boks menjadi sorotan di SPBU 34.46123, Jalan Letjen Mashudi, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan pantauan awak media, sebuah Mitsubishi truk boks engkel berwarna krem bernomor polisi B 9068 SCP diduga melakukan pengisian solar sebanyak dua kali di SPBU tersebut.
Saat dikonfirmasi, sopir dan kenek membenarkan pengisian dilakukan dua kali. Sopir juga mengungkapkan bahwa di dalam kendaraan terdapat kempu atau wadah penampungan BBM.
“Di dalam ada kempu untuk menampung solar,” ungkap sopir. Selasa, 10/11/2026.
Informasi di lapangan menyebut kendaraan tersebut diduga milik seseorang bernama Carles. Selain itu, muncul nama Andri PM yang disebut-sebut sebagai oknum anggota TNI. Namun, kepemilikan kendaraan maupun status dan keterkaitan Andri PM belum terkonfirmasi secara resmi.
Operator Akui Terima Rp400 per Liter
Sorotan semakin menguat setelah salah satu operator SPBU bernama Riski mengaku menerima upah Rp400 untuk setiap liter solar yang diisikan.
Pengakuan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Siapa yang memberikan imbalan tersebut? Apakah pembayaran itu merupakan kesepakatan pribadi atau bagian dari praktik tertentu dalam pengisian BBM?
Pertanyaan ini membutuhkan jawaban dari pengelola SPBU dan pihak pengawas Pertamina.
Pertamina dan Aparat Diminta Turun Tangan
Redaksi meminta Pertamina, pengelola SPBU, serta aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan, termasuk menelusuri rekaman CCTV, data transaksi pengisian, keberadaan kempu di dalam kendaraan, dan pengakuan operator mengenai imbalan Rp400 per liter.
Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai distribusi BBM yang seharusnya diawasi secara ketat justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari Pertamina, pengelola SPBU, Carles, maupun Andri PM.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai adanya pembuktian melalui proses hukum.
Publik menunggu transparansi. Dugaan ini jangan dibiarkan berhenti sebagai informasi lapangan tanpa pemeriksaan dan penjelasan resmi.
