Jakarta. Teropongrakyat. Co– . Wacana pembentukan koalisi permanen lintas partai politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 terus memicu perdebatan hangat di panggung politik nasional. Gagasan yang digulirkan oleh sejumlah pimpinan partai politik ini dinilai sebagian pihak sebagai langkah maju untuk menciptakan stabilitas pemerintahan, namun tidak sedikit pula pengamat yang memandangnya secara skeptis.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai bahwa gagasan mengenai koalisi permanen tersebut tidak lebih dari strategi pencitraan di ruang publik. Menurutnya, dinamika yang berkembang saat ini lebih didorong oleh kepentingan pragmatis para elite politik.
“Itu bagian dari gimik politik, semua itu bagian dari pencari suaka kekuasaan. Biasa, mereka ingin saat ini ada dalam kekuasaan, ingin nikmati kue kekuasaan,” ujar Yohanes saat dimintai tanggapannya (21/10).
Yohanes menegaskan bahwa peta koalisi dalam sistem presidensial Indonesia sangat cair dan dinamis, sehingga pembentukan koalisi yang benar-benar permanen untuk jangka panjang hampir mustahil terjadi. Menatap Pemilu 2029 mendatang, ia memprediksi potensi lahirnya poros-poros kekuatan baru yang saling berhadapan berdasarkan konstelasi tokoh dan kekuatan politik tertentu.
Ia melihat adanya peluang polarisasi baru di antara para pemegang kendali politik nasional. “2029 nanti bisa saja terjadi poros Hambalang dan poros Teuku Umar berhadapan dengan poros Cikeas dan poros Solo,” jelasnya.
Potensi pergeseran arah politik tersebut, menurut Yohanes, sudah mulai terlihat dari dinamika dan penyataan terbuka sejumlah tokoh parpol belakangan ini. Salah satunya adalah sinyal yang sempat tersirat dalam pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Sinyal yang pernah dilempar oleh AHY saat pidatonya bahwa kekuasaan jangan terpusat pada satu tangan, ini bagi saya sinyal kuat buat poros baru,” tutur Yohanes.
Ia menekankan bahwa konstelasi menuju 2029 masih sangat mungkin berubah seiring berjalannya waktu dan pergeseran kepentingan antar-aktor politik. “Bisa saja terjadi, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin,” pungkasnya.
