Refleksi 2025: Tata Kelola dan Transparansi Pemkab Malang, Disorot Wabup LIRA dan Anggota DPRD

- Jurnalis

Rabu, 31 Desember 2025 - 21:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Malang | Teropongrakyat.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menutup tahun 2025 dengan catatan kontras nan berlapis. Di satu sisi, prestasi inovasi layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan mendulang pujian hingga tingkat provinsi. Namun di sisi lain, persoalan tata kelola birokrasi, kepegawaian, dan keuangan masih menjadi duri dalam daging yang memicu sorotan pedas dari berbagai pihak.

Inovasi seperti “CENTING PELEKOR” dari Sumberpucung yang berhasil menekan angka stunting dari 12,2 persen menjadi 5,4 persen dalam tiga tahun, dan program “SABER ATS” Dinas Pendidikan yang mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 23,26 persen, menjadi bukti bahwa kemampuan sumber daya daerah sebenarnya ada.

Baca Juga:  Siap Tempur ke Papua, Kapal Perang TNI Angkut Pasukan Elite Para Raider Kostrad

Namun, pencapaian gemilang itu seolah terhalang kabut masalah tata kelola. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang, secara vokal menyoroti sejumlah praktik yang dinilai mengabaikan transparansi dan meritokrasi. Mulai dari proses pelantikan 186 pejabat yang dianggap kurang transparan, pengabaian hasil seleksi eselon II 2024, hingga pembatalan sepihak hasil seleksi JPTP.

“Tahun 2025 menjadi cermin bahwa transparansi dan akuntabilitas bukanlah pilihan, melainkan keharusan,” tegas Wakil Bupati LIRA Kabupaten Malang, Andi Rachmanto S.H., kepada awak media, Rabu (31/12/2025).

Founder Mahapatih Law Office ini juga mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk membuka lembaran baru di 2026, dengan memperbaiki tata kelola birokrasi dan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak nyata.

Baca Juga:  DPRD Kabupaten Malang Gelar FGD di Bantur: Dorong Optimalisasi Peran KIM sebagai Jembatan Informasi Masyarakat dan Pemerintah

Sorotan juga datang dari internal pemerintah daerah. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mengkritik gagalnya realisasi banyak usulan Pokir (Pokok Pikiran) masyarakat karena OPD kehabisan anggaran.

Hal ini, menurutnya, mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan riil warga.

“Memasuki 2026, kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan pengawasan masyarakat seperti LIRA akan menjadi kunci. Publik Malang menanti bukti nyata transformasi tata kelola yang lebih bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, untuk mengonsolidasikan segala pencapaian positif yang telah susah payah dibangun,” tandasnya.

Berita Terkait

Oven Korslet, Home Industri Tusuk Sate di Turen Terbakar
Ditinggal ke Toko, Rumah Warga Genengan Pakisaji Terbakar
Kebakaran Dapur RSSA Malang, Layanan Rumah Sakit Tetap Jalan
Situs Watu Lumpang hingga Linggayoni Dikenalkan ke Siswa, Museum Keliling Telusuri Jejak DAS Metro
Bangun Generasi Tangguh, BPBD Kota Malang Gelar Simulasi SPAB di SMKN 7 Malang Bersama Walikota Malang
Beras Premium Langka, TPID Kota Malang Sidak Distributor dan Pasar
Longsor Dominasi Bencana di Kota Batu, 115 Kejadian Catatkan 27 Warga Mengungsi
Posyandu Satu Hati Perkuat Kolaborasi Cegah Stunting dan Wujudkan Generasi Emas Kota Batu

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 07:15 WIB

Oven Korslet, Home Industri Tusuk Sate di Turen Terbakar

Kamis, 10 September 2026 - 11:35 WIB

Ditinggal ke Toko, Rumah Warga Genengan Pakisaji Terbakar

Kamis, 10 September 2026 - 10:47 WIB

Kebakaran Dapur RSSA Malang, Layanan Rumah Sakit Tetap Jalan

Selasa, 8 September 2026 - 20:14 WIB

Situs Watu Lumpang hingga Linggayoni Dikenalkan ke Siswa, Museum Keliling Telusuri Jejak DAS Metro

Selasa, 8 September 2026 - 20:09 WIB

Bangun Generasi Tangguh, BPBD Kota Malang Gelar Simulasi SPAB di SMKN 7 Malang Bersama Walikota Malang

Berita Terbaru

Pemerintahan

Oven Korslet, Home Industri Tusuk Sate di Turen Terbakar

Jumat, 11 Sep 2026 - 07:15 WIB

TNI – Polri

Manuver Pertempuran Darat Memperkuat Interoperabilitas di SGS 2026

Kamis, 10 Sep 2026 - 22:55 WIB

TNI – Polri

CYBEREX SGS 2026 Tingkatkan Kesiapan Siber Melalui Technical Review

Kamis, 10 Sep 2026 - 22:35 WIB