JAKARTA UTARA,
teropongrakyat.co – Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif maupun upaya merealisasikan anggaran, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memperkuat tata kelola sekaligus mengintensifkan langkah deteksi dini terhadap potensi kecurangan (fraud).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara selama dua hari, 11–12 November 2026, di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga membutuhkan perhatian dan pengawasan secara serius. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum proses pengadaan berikutnya dilaksanakan.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana memperkuat pemahaman mengenai integritas, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola pengadaan agar semakin efektif, efisien, dan menghasilkan akuntabilitas yang tinggi.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin meneguhkan kembali komitmen untuk melakukan belanja pemerintah secara bijak dan sesuai kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dukungan dan penghargaan melalui berbagai tunjangan kepada ASN. Karena itu, sudah selayaknya hal tersebut diimbangi dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas,” jelas Dhany, Rabu (11/11).
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai penguatan tata kelola pengadaan memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Menurut Hendra, keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya dilihat dari tuntasnya administrasi maupun tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan integritas.
Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui penguatan kapasitas, peningkatan kewaspadaan, dan pengawasan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berharap tercipta ekosistem pengadaan barangdan jasa yang semakin profesional dan berintegritas. Dengan demikian, anggaran pemerintah tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Dannu Yudianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami tata kelola pengadaan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengenali berbagai potensi penyimpangan sejak dini.
Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua agenda pembahasan. Pada hari pertama, sebanyak 200 peserta yang terdiri dari kepala UKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan unsur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mengikuti pembahasan mengenai deteksi fraud dan pencegahan korupsi.
Selanjutnya, pada hari kedua, kegiatan akan diikuti 200 peserta yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepala subbagian program dan tata usaha, serta bendahara. Pembahasan difokuskan pada pendalaman aspek hukum, kepatuhan, dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Untuk memperkaya pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
“Kami berharap seluruh pihak dapat semakin memahami berbagai risiko penyimpangan, memperkuat pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas dan kepatuhan. Ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” tutur Dannu.
