Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Advertisement
Teropong Rakyat Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Tropong PLUS Masuk
T+
Terkini
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Teropong Rakyat. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTPolri Hadapi Ujian Besar, Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Buka Pertanyaan soal Independensi MajelisKomentar: 0

Polri Hadapi Ujian Besar, Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Buka Pertanyaan soal Independensi Majelis

Teropong Rakyat, 20 November 2026, 10:06 WIB · 3 menit bacaBaca di App
Huruf
Ilustrasi persidangan etik Polri yang menjadi ujian transparansi, profesionalitas, dan independensi penegakan kode etik terhadap mantan pejabat tertinggi kepolisian. Jumat, 20/11/26.Foto: Dokumentasi

JAKARTA, teropongrakyat.co – Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah menghadapi ujian penting dalam penegakan disiplin dan kode etik internal. Rencana pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian karena proses tersebut mempertemukan persoalan kepangkatan, kewenangan, serta independensi majelis pemeriksa.

Situasi ini terbilang tidak biasa. Sosok yang akan menjalani proses etik merupakan mantan pimpinan tertinggi Polri dengan pangkat jenderal bintang empat. Sementara itu, berdasarkan ketentuan terbaru, anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memiliki pangkat jenderal bintang dua dimungkinkan untuk duduk sebagai anggota majelis pemeriksa.

Perubahan mekanisme tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru yang merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam ketentuan sebelumnya, anggota KKEP diwajibkan memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan personel yang menjalani pemeriksaan etik.

Namun, aturan terbaru memberikan kelonggaran. Anggota majelis kini dapat berasal dari personel dengan pangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, maupun paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Perubahan ini membuka peluang bagi perwira tinggi berpangkat jenderal bintang dua untuk menjadi bagian dari majelis yang memeriksa mantan Kapolri.

Kompolnas: Aturan Baru Memberikan Kepastian Hukum

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, memandang penerbitan Perpol terbaru sebagai langkah untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit.

Baca Juga:  Bekasi Darurat Obat Ilegal: Penjaga Toko Akui Setor ke Oknum Seragam Aktif

Menurutnya, ketentuan mengenai komposisi dan persyaratan kepangkatan majelis perlu disesuaikan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung berdasarkan regulasi yang sah.

“Iya, saya kira memang dengan fakta soal kepangkatan dan lain sebagainya, ya penerbitan Perpol baru itu adalah jalan keluar. Karena memang penyelenggaraan sidang etik ya memang harus ada dasar hukum yang legal, dasar hukum yang bisa digunakan dan sah,” ujar Anam kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2026).

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan aturan tersebut. Penunjukan ketua maupun anggota majelis harus tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

“Yang paling penting dalam sidang KKEP adalah memang harus ada legalitasnya. Nah legalitas sudah ada, ya ayo kita lihat secara bersama-sama Perpol itu dilakukan,” tambahnya.

Bukan Sekadar Persoalan Pangkat, Independensi Harus Dibuktikan

Meski persoalan administratif mengenai kepangkatan telah diakomodasi melalui regulasi baru, tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan majelis menjaga independensi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Perbedaan pangkat antara anggota majelis dan terduga pelanggar bukan satu-satunya persoalan. Budaya hierarki dan hubungan struktural dalam institusi kepolisian juga menjadi faktor yang patut diperhatikan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana anggota majelis dapat menjalankan kewenangannya secara bebas tanpa dipengaruhi hubungan kedinasan maupun posisi mantan pejabat yang diperiksa.

Baca Juga:  Presiden Prabowo Ingatkan Rakyat Bersiap Hadapi Dampak Konflik Global

Jangan sampai perubahan regulasi hanya menyelesaikan persoalan persyaratan formal, tetapi belum menjawab kebutuhan publik terhadap proses penegakan etik yang benar-benar objektif.

Publik Menunggu Keseriusan Reformasi Polri

Kasus ini menjadi kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan bahwa mekanisme penegakan kode etik berlaku bagi seluruh personel, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam institusi.

Transparansi proses pemeriksaan, profesionalitas majelis, serta keterbukaan terhadap pengawasan publik menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Polri juga perlu memastikan tidak terdapat konflik kepentingan maupun intervensi yang dapat memengaruhi jalannya persidangan.

Sebab, integritas sebuah institusi tidak hanya diukur dari keberaniannya menindak anggota berpangkat rendah, tetapi juga dari kesanggupannya menerapkan aturan terhadap mantan pejabat tertinggi.

Masyarakat kini menunggu apakah mekanisme baru tersebut benar-benar menjadi instrumen penegakan etik atau sekadar perubahan administratif untuk memenuhi kebutuhan prosedural.

Pada akhirnya, sidang etik terhadap mantan Kapolri bukan hanya persoalan siapa yang duduk di kursi majelis dan siapa yang diperiksa. Persoalan utamanya adalah pembuktian bahwa supremasi aturan, profesionalitas, dan prinsip kesetaraan benar-benar berdiri di atas kepentingan jabatan serta hierarki kekuasaan.

Sumber informasi: Kompas.com, 20 November 2026.

Lihat Breaking News Selengkapnya→
Artikel Terkait Breaking News
TNI – PolriKanal lain
BisnisKanal lain