Foto Istimewah: Rp.1,4 Miliar dan Dugaan Ijazah Palsu Bupati Rohil! Kapolri Diminta Buka Terang Fakta, Bukan Biarkan Opini Berkembang!
ROKAN HILIR, RIAU – Teropongrakyat.co – 18 November 2026 – Polemik dugaan ijazah Bermasalah milik Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, kembali memasuki babak yang semakin serius. Kali ini, perhatian publik bukan hanya tertuju pada substansi dugaan keabsahan dokumen pendidikan kepala daerah tersebut, melainkan juga pada munculnya pernyataan Anggota DPR RI, Dr. Hj. Karmila Sari, yang mengaku telah membantu Muhajirin Siringo-Ringo beserta keluarganya dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru yang jauh lebih besar dan membutuhkan penjelasan terbuka.
Arjuna Sitepu, Investigator Yayasan Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (DPP KPK TIPIKOR), angkat bicara.
Sitepu menegaskan bahwa dirinya bukan sekadar mengikuti polemik tersebut dari pemberitaan media. Ia merupakan salah satu pihak yang telah mengambil langkah pelaporan resmi terkait dugaan ijazah palsu Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, kepada sejumlah lembaga negara, termasuk Kejaksaan Agung RI, Ketua Komisi III DPR RI, Mabes Polri, KPK RI, hingga Presiden Republik Indonesia.
Menurut Sitepu, perkara dugaan keabsahan ijazah seorang kepala daerah bukan persoalan yang dapat diselesaikan melalui perdebatan politik, tekanan opini, maupun saling serang di ruang publik.
Persoalan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen asli, verifikasi lembaga pendidikan, penelusuran arsip akademik, serta proses penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
MUHAJIRIN MEMBANTAH TERIMA RP1,4 MILIAR, SITEPU: JANGAN BIARKAN OPINI MENGGANTIKAN FAKTA!
Dalam rangkaian investigasinya, Arjuna Sitepu mengaku telah melakukan konfirmasi langsung kepada Muhajirin Siringo-Ringo, pelapor awal dugaan ijazah palsu milik H. Bistamam, Bupati Rokan Hilir.
Berdasarkan keterangan Muhajirin yang diterima Sitepu, Muhajirin membantah telah menerima uang Rp1,4 miliar sebagaimana pernyataan Karmila Sari yang dikutip dalam pemberitaan NadaViral.com tertanggal 17 November 2026 berjudul “Dugaan Ijazah SMEA Palsu Bupati Rohil, Karmila, Saya Bantu Muhajirin dan Keluarga Rp1,4 Miliar”
Muhajirin juga menyampaikan keberatan atas pernyataan yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan penerimaan uang tersebut.
Sitepu menilai, perbedaan keterangan ini tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar yang berkembang tanpa pembuktian.
“Kalau memang benar terdapat bantuan senilai Rp1,4 miliar, siapa penerimanya, kapan disalurkan, melalui mekanisme apa, atas dasar program apa, dan dari sumber anggaran mana? Ini bukan pertanyaan sepele. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang, bukan sekadar pernyataan melalui pesan WhatsApp.”
Sitepu melanjutkan:
“Jangan sampai seseorang yang melaporkan dugaan persoalan hukum justru diserang melalui narasi mengenai uang dan keluarganya, sementara substansi laporan yang menjadi persoalan utama justru tenggelam. Kalau ada bukti penerimaan uang, silakan dibuka secara transparan. Kalau tidak ada, jangan membangun persepsi publik seolah-olah suatu penerimaan sudah terbukti.”
RP1,4 MILIAR: BANTUAN PRIBADI, ASPIRASI, APBN ATAU APBD? INI YANG HARUS DIBUKA!
Sitepu menegaskan bahwa persoalan Rp1,4 miliar harus diperiksa secara objektif dan tidak boleh dicampuradukkan dengan persoalan politik.
Apabila bantuan tersebut benar diberikan, harus dijelaskan secara rinci apakah merupakan bantuan pribadi, kegiatan sosial, program aspirasi DPR RI, bantuan pemerintah melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, atau bentuk dukungan lainnya.
Sebab, setiap sumber pendanaan mempunyai mekanisme, persyaratan, penerima manfaat, dokumentasi, serta pertanggungjawaban yang berbeda.
Lebih jauh, apabila benar terdapat penyaluran dana publik kepada Muhajirin atau keluarganya, aparat berwenang perlu memastikan:
1. Siapa penerima manfaat sebenarnya?
2. Berapa nilai bantuan yang benar-benar telah diterima?
3. Dari mana sumber anggarannya?
4. Apa dasar hukum dan dokumen penyalurannya?
5. Apakah penerima memenuhi persyaratan program?
6. Apakah terdapat hubungan atau kepentingan tertentu yang memengaruhi proses pemberian bantuan?
7. Apakah seluruh proses penyaluran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan?
Sitepu menegaskan bahwa hubungan keluarga antara Karmila Sari dan Bupati H. Bistamam merupakan konteks yang patut diperhatikan dalam pemeriksaan konflik kepentingan, tetapi bukan bukti dengan sendirinya bahwa telah terjadi penyimpangan.
“Kalau bantuan itu benar, silakan buktikan. Kalau bersumber dari uang negara, wajib ada pertanggungjawaban. Kalau bantuan pribadi, jelaskan dasar dan mekanismenya. Jangan sampai angka Rp1,4 miliar hanya menjadi senjata komunikasi politik untuk membentuk opini terhadap seseorang yang pernah melaporkan dugaan persoalan hukum.”
ADA APA DENGAN KARMILA SARI? MENGAPA SUBSTANSI LAPORAN IJAZAH JUSTRU BERGESER MENJADI PERSOALAN UANG?
Sitepu mempertanyakan relevansi pengungkapan nilai bantuan Rp1,4 miliar dengan substansi dugaan ijazah palsu yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Ia menilai, pernyataan seorang pejabat publik, terlebih anggota DPR RI, mempunyai konsekuensi terhadap persepsi masyarakat. Karena itu, setiap pernyataan mengenai dugaan penerimaan uang dalam jumlah besar semestinya disertai informasi yang dapat diverifikasi.
“Saudari Karmila Sari merupakan anggota DPR RI. Setiap pernyataannya kepada publik tentu memiliki bobot dan konsekuensi. Maka saya mempertanyakan, apa urgensi mengungkap angka Rp1,4 miliar dalam polemik ini? Apakah ada dokumen yang mendukungnya? Apakah ada bukti transfer, kuitansi, dokumen program aspirasi, atau daftar penerima manfaat?”
“Jangan sampai persoalan utama mengenai keabsahan ijazah seorang kepala daerah justru berubah menjadi panggung saling menyerang. Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta fakta dibuka dan diuji.”
Sitepu juga mengingatkan bahwa seseorang yang pernah membuat laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum tidak boleh kehilangan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan pemeriksaan yang objektif.
JANGAN ADA STANDAR GANDA! JOKOWI SAJA PERNAH MENGHADAPI POLEMIK IJAZAH, APALAGI SEORANG BUPATI!
Dalam pernyataannya, Sitepu menekankan prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.
Ia menyinggung polemik keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang pernah dilaporkan dan diproses melalui berbagai mekanisme hukum. Menurut Sitepu, terlepas dari perbedaan substansi, kedudukan, maupun hasil pemeriksaan setiap perkara, satu prinsip harus berlaku sama: tidak ada jabatan yang membuat seseorang kebal dari verifikasi hukum.
“Kalau seorang mantan Presiden saja pernah menghadapi laporan dan pemeriksaan terkait polemik ijazah, lantas mengapa persoalan serupa yang menyangkut seorang Bupati tidak boleh diperiksa secara transparan?
“Ini bukan persoalan siapa anak siapa, siapa pejabat siapa, atau siapa memiliki pengaruh politik lebih besar. Ini persoalan pembuktian. Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa hukum menjadi tajam kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan.”
SITEPU: JANGAN SAMPAI PELAPOR DIHABISI DENGAN OPINI, SEMENTARA SUBSTANSI LAPORANNYA TIDAK PERNAH DIJAWAB!
Sitepu mengingatkan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara.
Oleh sebab itu, setiap laporan harus ditangani berdasarkan alat bukti, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menolak apabila perdebatan mengenai bantuan uang justru digunakan untuk mengalihkan perhatian dari pertanyaan mendasar: apakah ijazah yang digunakan dalam pencalonan dan pemenuhan persyaratan jabatan Bupati H. Bistamam benar-benar sah dan dapat diverifikasi?
“Jangan membalikkan persoalan. Kalau ada persoalan terhadap pelapor, silakan dibuktikan melalui mekanisme hukum. Tetapi laporan mengenai dugaan ijazah juga harus tetap diperiksa. Dua persoalan itu tidak boleh saling menghapus.”
“Kalau Muhajirin memang mempunyai persoalan hukum, silakan proses berdasarkan bukti. Kalau Bupati mempunyai dokumen pendidikan yang sah, tunjukkan dan verifikasi secara resmi. Sederhana. Yang kami minta bukan panggung politik, melainkan kepastian hukum.”
DESAK KEJAGUNG, MABES POLRI, KPK DAN KOMISI III DPR RI TURUN MENGAWASI!
Atas berkembangnya polemik tersebut, Arjuna Sitepu meminta lembaga negara terkait memberikan perhatian serius, dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing institusi.
Sitepu mendorong:
1. Kejaksaan Agung RI
Melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang telah disampaikan serta memastikan apakah terdapat aspek hukum yang masuk dalam kewenangan kejaksaan.
2. Mabes Polri dan Polda Riau
Memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan ijazah, termasuk langkah verifikasi dokumen pendidikan dan keterangan lembaga terkait.
3. KPK RI
Menelaah apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur kewenangan KPK, khususnya apabila terdapat bukti penyimpangan penggunaan anggaran negara atau penyalahgunaan kewenangan.
4. Komisi III DPR RI
Menjalankan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum dan meminta penjelasan institusi terkait apabila terdapat persoalan penanganan laporan yang membutuhkan pengawasan legislatif.
5. Lembaga pemerintah pengelola anggaran
Apabila klaim bantuan Rp1,4 miliar berkaitan dengan program pemerintah, Sitepu meminta instansi yang berwenang melakukan verifikasi terhadap sumber anggaran, penerima manfaat, dokumen penyaluran, serta pertanggungjawabannya.
PERINGATAN KERAS: KEKUASAAN BUKAN TAMENG, HUBUNGAN KELUARGA BUKAN PERLINDUNGAN HUKUM!
Menutup keterangannya, Arjuna Sitepu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur pengawasan, investigasi, pengaduan, dan mekanisme hukum yang tersedia.
“Jangan pernah berpikir bahwa jabatan dapat menghentikan pertanyaan publik. Jangan berpikir bahwa kekuatan politik dapat menggantikan pembuktian. Dan jangan pula menganggap masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan dapat dibungkam hanya dengan membangun opini tentang uang.”
“Kalau Rp1,4 miliar itu benar, buka dokumennya. Kalau tidak benar, luruskan secara terbuka. Kalau ijazah itu sah, buktikan melalui lembaga yang berwenang. Kalau ada pelanggaran, proses berdasarkan hukum. Kami tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti, tetapi kami juga tidak akan membiarkan persoalan yang layak diperiksa tenggelam dalam kegaduhan.”
“Rokan Hilir bukan milik satu keluarga, bukan milik satu kelompok politik, dan bukan milik mereka yang sedang memegang kekuasaan. Rokan Hilir adalah milik masyarakat. Setiap jabatan publik membawa tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada rakyat.”
CATATAN REDAKSI:
Pemberitaan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan konfirmasi kepada pihak terkait. Pernyataan mengenai bantuan Rp1,4 miliar masih memerlukan verifikasi dokumen dan keterangan para pihak. Muhajirin Siringo-Ringo, berdasarkan konfirmasi yang disampaikan kepada Arjuna Sitepu, membantah menerima uang sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dr. Hj. Karmila Sari, H. Bistamam, Muhajirin Siringo-Ringo, serta instansi terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
BERSAMBUNG — INVESTIGASI TIDAK BERHENTI PADA ANGKA RP1,4 MILIAR. SUBSTANSI DUGAAN IJAZAH PALSU TETAP MENJADI PERTANYAAN PUBLIK.
Red/Advokasi Hukum












