Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Advertisement
Teropong Rakyat Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Tropong PLUS Masuk
T+
Terkini
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Teropong Rakyat. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTDiduga Tak Kantongi PBG, Proyek Bangunan di Tambora Disorot, Camat hingga Wali Kota Belum MeresponsKomentar: 0

Diduga Tak Kantongi PBG, Proyek Bangunan di Tambora Disorot, Camat hingga Wali Kota Belum Merespons

Teropong Rakyat, 16 November 2026, 10:27 WIB · 3 menit bacaBaca di App
Huruf
Foto: Dokumentasi
Istimewa

JAKARTA, teropongrakyat.co – Dugaan pembangunan tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di RT 07/RW 02, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, menjadi sorotan. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai legalitas bangunan tersebut maupun penjelasan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang.

Sorotan terhadap proyek tersebut menguat setelah nama Ivan Gobang terpampang di bagian depan lokasi pembangunan, lengkap dengan nomor telepon yang dapat dihubungi. Keberadaan identitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam kegiatan pembangunan.

Saat dikonfirmasi melalui nomor yang tertera di lokasi, seseorang yang mengaku bernama Ivan Gobang merespons pesan wartawan. Namun, alih-alih memberikan penjelasan mengenai status PBG dan tanggung jawabnya terhadap proyek tersebut, ia justru menyinggung aktivitas jurnalistik wartawan.

Dalam pesan WhatsApp, ia menyebut dirinya sebagai wartawan MetropolNews.

“Kita sama-sama memahami kalau memang sama-sama wartawan. Dan sama-sama di lapangan,” tulisnya. Minggu, 15/11/2026.

Ia juga mempertanyakan alasan wartawan menyoroti bangunan tersebut.

“Bangunan banyak di jalan-jalan malah ngutik-ngutik bangunan di dalam gang,” tulisnya.

Baca Juga:  Keluarga Besar Tengah Imah Desak Kasus Berdarah Pasar Induk Caringin Diusut Tuntas

Bahkan, ia meminta wartawan menghadapi langsung pihak yang berkepentingan.

“Jadilah pejantan dan hadapin yang bersangkutan. Jangan main permainan lama yang mau dimainkan lagi,” demikian isi pesannya.

Respons tersebut belum menjawab substansi konfirmasi mengenai dugaan ketiadaan PBG maupun kedudukan Ivan Gobang dalam proyek pembangunan tersebut.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Barat memberikan penjelasan tertulis melalui WhatsApp. Ia menyampaikan bahwa pengawasan teknis bangunan gedung merupakan kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP).

Menurut keterangannya, Satpol PP baru dapat melakukan penegakan setelah menerima rekomendasi dari instansi teknis berdasarkan hasil peninjauan dan pengawasan di lapangan. Ia juga menjelaskan bahwa pembongkaran bangunan harus dilaksanakan oleh tenaga ahli sesuai ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2021.

Penjelasan tersebut sekaligus menempatkan DCKTRP sebagai instansi yang perlu memastikan status perizinan dan kesesuaian bangunan. Namun, belum diperoleh keterangan apakah pemeriksaan terhadap proyek di Kelurahan Angke tersebut sudah dilakukan.

Upaya konfirmasi juga telah disampaikan kepada Camat Tambora dan DCKTRP Jakarta Barat. Namun, hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan. Wali Kota Jakarta Barat yang turut dimintai klarifikasi melalui pesan singkat juga belum memberikan jawaban.

Baca Juga:  Anggota DPR RI Herman Khaeron Desak Produsen MinyaKita yang Curangi Takaran Ditutup & Diproses Hukum

Selain persoalan perizinan, redaksi memperoleh informasi lapangan mengenai dugaan pemberian uang kepada sejumlah pihak terkait aktivitas pembangunan. Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan bukti pendukung. Belum ada dasar untuk menyimpulkan pihak yang terlibat maupun mengaitkannya dengan Ivan Gobang.

Persoalan ini membutuhkan pemeriksaan langsung dari instansi berwenang. PP Nomor 16 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk persyaratan administratif dan teknis. Karena itu, DCKTRP Jakarta Barat perlu memastikan apakah bangunan tersebut telah memiliki PBG dan memenuhi ketentuan tata ruang.

Apabila ditemukan pelanggaran, Satpol PP diharapkan menjalankan fungsi penegakan sesuai prosedur dan rekomendasi teknis yang berlaku. Pemerintah Kecamatan Tambora dan Pemerintah Kota Jakarta Barat juga perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap pembangunan yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan.

Lihat Nasional Selengkapnya→
Artikel Terkait Nasional
Breaking NewsKanal lain
TNI – PolriKanal lain