Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Advertisement
Teropong Rakyat Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Tropong PLUS Masuk
T+
Terkini
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Teropong Rakyat. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTDugaan Korupsi Dana Pasca Tambang PT Koba Tin Rp112,5 Miliar: Kejati Babel Didesak Telusuri Persetujuan hingga Pejabat BNI PusatKomentar: 0
BNI Investigasi

Dugaan Korupsi Dana Pasca Tambang PT Koba Tin Rp112,5 Miliar: Kejati Babel Didesak Telusuri Persetujuan hingga Pejabat BNI Pusat

Teropong Rakyat, 16 November 2026, 09:08 WIB · 6 menit bacaBaca di App
Huruf
ILUSTRASI - BPI KPNPA RI mendesak Kejati Babel mengusut dugaan korupsi dana pasca tambang PT Koba Tin Rp112,5 miliar dan menelusuri keterlibatan pejabat BNI Pusat. (Foto: Istimewa).Foto: Dokumentasi

JAKARTA, teropongrakyat.co – Penyidikan dugaan korupsi dana jaminan pasca tambang PT Koba Tin senilai Rp112,5 miliar menyisakan sejumlah pertanyaan penting.

Salah satunya menyangkut mekanisme pencairan dana yang menurut penyidik berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendesak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) memperluas penelusuran perkara tersebut.

Organisasi itu meminta penyidik tidak hanya mendalami peran dua pejabat BNI Cabang Tebet yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

BPI KPNPA RI juga mendesak pemeriksaan terhadap pejabat BNI di tingkat pusat yang memiliki kewenangan atau keterkaitan dengan transaksi tersebut.

Desakan ini mengemuka karena pencairan dana sebesar Rp112.542.089.628,11 bukan transaksi bernilai kecil. Penyidik perlu mengungkap bagaimana proses pencairan berlangsung, siapa yang memberikan persetujuan, serta siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan transaksi.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan penyidikan harus mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang menjalankan transaksi di tingkat operasional.

“Jangan hanya dua pejabat BNI yang dijadikan tersangka kemudian persoalan dianggap selesai. Kami mendesak Kejati Babel memeriksa seluruh pejabat BNI yang diduga terlibat, baik di Cabang Tebet maupun pejabat BNI Pusat. Harus ditelusuri siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang mengetahui proses pencairan, dan siapa yang memiliki kewenangan dalam transaksi tersebut,” tegas Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Jejak Persetujuan Pencairan Dana Rp112,5 Miliar Jadi Sorotan

Bagi BPI KPNPA RI, persoalan utama dalam perkara ini bukan sekadar siapa yang mencairkan dana. Penyidik juga perlu mengurai sistem persetujuan dan pengendalian internal perbankan yang memungkinkan transaksi tersebut berlangsung.

Penelusuran perlu mencakup dokumen instruksi pencairan, otorisasi transaksi, kewenangan pejabat, rekam persetujuan, serta komunikasi internal yang berkaitan dengan pengelolaan dana.

Rahmad mempertanyakan apakah transaksi bernilai Rp112,5 miliar tersebut benar-benar hanya melibatkan dua pejabat BNI. Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

“Pertanyaannya, apakah pencairan dana sebesar itu hanya melibatkan dua orang? Apakah tidak ada pejabat lain yang mengetahui atau memiliki kewenangan memberikan persetujuan? Ini yang harus dibongkar. Jangan sampai ada pihak yang memiliki tanggung jawab justru luput dari pemeriksaan,” ujarnya.

Meski demikian, pemeriksaan terhadap pejabat lain harus didasarkan pada bukti dan relevansi kewenangan masing-masing. Jabatan struktural atau kedudukan seseorang di dalam perusahaan perbankan tidak otomatis membuktikan keterlibatan pidana.

Baca Juga:  DPD LSM LIRA Kota Batu Turun Aksi Kawal Sidang Oknum Polisi Pembunuh Mahasiswi UMM Divonis Hukuman Mati

Empat Tersangka Telah Ditetapkan Kejati Babel

Dalam perkembangan penyidikan, Kejati Babel telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas dua pejabat BNI Cabang Tebet, Eva Dwi Yuliani dan Marina, serta dua kurator PT Koba Tin, David Togap Marsaor dan Romario Palayukan.

Keempat tersangka disebut telah menjalani penahanan di Lapas Tuatunu, Pangkalpinang.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Babel, Corneles Geeb Paulus Heydemas, sebelumnya mengungkap dugaan kolaborasi antara kurator dan pejabat BNI dalam proses pencairan dana jaminan pascatambang tersebut.

Menurut keterangan Corneles, dana yang berada dalam penguasaan Ditjen Minerba diduga dicairkan melalui BNI tanpa persetujuan Ditjen Minerba.

Dana itu kemudian dimasukkan sebagai bagian dari harta pailit PT Koba Tin dalam proses kepailitan perusahaan.

Penyidik menilai dana jaminan pascatambang bukan merupakan aset perusahaan. Karena itu, dana tersebut tidak semestinya dimasukkan sebagai boedel atau harta pailit PT Koba Tin.

“Jaminan pascatambang bukan merupakan aset PT Koba Tin sehingga tidak bisa dijadikan boedel atau harta pailit,” kata Corneles.

Dana Pascatambang Seharusnya untuk Reklamasi dan Masyarakat

Persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada dugaan penyimpangan transaksi perbankan. Dana jaminan pascatambang memiliki peruntukan khusus untuk mendukung pemulihan wilayah bekas pertambangan.

Dana tersebut seharusnya membiayai kegiatan reklamasi, pemulihan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah terdampak aktivitas pertambangan.

Apabila dugaan penyimpangan tersebut terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut hilangnya penguasaan atas dana bernilai besar. Dampaknya juga berpotensi menghambat kewajiban pemulihan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, penyidik perlu menelusuri keberadaan dana sejak sebelum pencairan hingga penggunaannya setelah transaksi berlangsung.

Penelusuran tersebut penting untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar: ke rekening mana dana dialihkan, siapa yang menguasainya, siapa yang menerima manfaat, dan apakah dana tersebut masih dapat dipulihkan.

Pejabat BNI Pusat Diminta Tidak Luput dari Penelusuran

BPI KPNPA RI menilai penyidik perlu memeriksa seluruh pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses pencairan dana.

Pemeriksaan tersebut termasuk pejabat yang menjalankan fungsi persetujuan, pengawasan, kepatuhan, dan pengendalian transaksi.

Rahmad meminta Kejati Babel menelusuri alur kewenangan secara objektif. Jika bukti menunjukkan adanya keterlibatan pejabat lain, penyidik harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

“Kami meminta kejaksaan berani mengusut sampai ke akar-akarnya. Kalau memang ditemukan keterlibatan pejabat lain, baik di tingkat cabang maupun pusat, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan ada yang dilindungi,” tambahnya.

Baca Juga:  Akta Kasasi Elektronik Menegaskan Tekad Prianto Tuntas Hak Lahan ke Mahkamah Agung

Desakan tersebut menjadi perhatian dalam pengembangan perkara. Namun, pemeriksaan maupun penetapan tersangka baru tetap harus bertumpu pada alat bukti, bukan asumsi mengenai kemungkinan keterlibatan pejabat tertentu.

Eva Dwi Yuliani Pernah Diperiksa KPK dalam Perkara Berbeda

Nama Eva Dwi Yuliani juga pernah muncul dalam pemberitaan penyidikan KPK pada 2014.

Ketika itu, Eva diperiksa sebagai saksi dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Saat pemeriksaan tersebut, Eva menjabat sebagai Pemimpin Kantor Layanan BNI Lapangan ROS. Keterangan yang dihimpun saat itu berkaitan dengan penelusuran transaksi keuangan dalam perkara proyek Wisma Atlet dan Hambalang, termasuk aliran dana melalui sejumlah perusahaan.

Namun, pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara terdahulu tidak membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara PT Koba Tin.

Kedua perkara tersebut memiliki konstruksi hukum dan rangkaian peristiwa berbeda. Karena itu, riwayat pemeriksaan Eva pada 2014 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan kesalahannya dalam perkara yang sedang ditangani Kejati Babel.

Penyidikan Harus Mengungkap Aliran Dana dan Pihak Penerima Manfaat

Selain mengurai mekanisme pencairan, BPI KPNPA RI meminta kejaksaan menelusuri aliran dana secara menyeluruh.

Penelusuran tersebut perlu mengidentifikasi setiap rekening yang menerima dana, transaksi lanjutan, hubungan antar pihak, serta kemungkinan adanya keuntungan yang diperoleh dari dugaan penyimpangan tersebut.

Bagi penyidik, pengungkapan aliran dana menjadi bagian penting untuk membangun konstruksi perkara. Bukti transaksi, dokumen perbankan, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan ahli dapat membantu menjelaskan peran masing-masing pihak.

Rahmad menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Ia berharap penyidikan tidak berhenti pada empat tersangka yang telah ditetapkan.

“Penegakan hukum harus transparan dan profesional. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk pemulihan lingkungan dan kepentingan masyarakat justru disalahgunakan,” pungkasnya.

Kini, publik menunggu penjelasan lebih jauh dari Kejati Babel mengenai konstruksi pencairan dana, jalur persetujuan transaksi, dan hasil penelusuran aliran uang senilai Rp112,5 miliar tersebut.

Pertanyaan mendasarnya tetap sama: bagaimana dana jaminan pascatambang yang menurut penyidik berada dalam penguasaan Ditjen Minerba dapat masuk ke dalam proses pengelolaan harta pailit perusahaan?

Jawaban atas pertanyaan itu diharapkan dapat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara terang, sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum berdasarkan bukti yang sah.

Baca tentangBNI
Lihat Hukum Selengkapnya→
Artikel Terkait Hukum
Breaking NewsKanal lain
TNI – PolriKanal lain