TANGERANG, Teropongrakyat.co – Belanja obat-obatan dan alat kesehatan senilai Rp30,8 miliar yang tercatat di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang memunculkan tanda tanya. Pasalnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang justru mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan medis dalam jumlah besar melalui satuan kerja tersebut.
Berdasarkan penelusuran data transaksi Tahun Anggaran 2026, terdapat 54 transaksi pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) dengan nilai keseluruhan mencapai Rp30.833.378.776.
Seluruh transaksi menggunakan kode satuan kerja 4.01.0.00.0.00.01.0000 atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Temuan ini menjadi perhatian karena pengadaan kebutuhan medis selama ini dikenal berada dalam lingkup Dinkes maupun rumah sakit daerah. Namun, dalam catatan transaksi yang ditelusuri, puluhan pengadaan tersebut justru dibukukan atas nama Setda.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tarmizi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (18/11/2026), menyebut belanja obat berada di lingkungan Dinkes dan rumah sakit.
“Belanja obat ada di Dinkes dan RS,” jawabnya.
Ketika ditunjukkan data 54 transaksi pengadaan medis yang tercatat pada Setda, Hendra mengaku belum mengetahui aktivitas belanja tersebut.
“Kurang tahu saya, biasanya yang bisa beli obat Dinkes dan RSUD,” ujarnya.
Dalam rincian transaksi, pengadaan Disposable Hemodialisa Set untuk kebutuhan hemodialisis tercatat senilai Rp3.084.079.500 melalui Perusahaan Dagang Mendjangan.
Sementara itu, tiga transaksi pengadaan obat-obatan melalui metode E-Purchasing kepada PT Dexa Medica memiliki nilai akumulasi Rp3.140.379.519.
Pengadaan Cartridge TCM melalui Medquest Jaya Global juga tercatat mencapai Rp1.987.493.850.
Nama sejumlah perusahaan farmasi lainnya turut muncul dalam daftar transaksi. Di antaranya PT Pratapa Nirmala dengan nilai Rp1.964.883.651, PT Harsen Laboratories Rp1.859.763.375, Novartis Indonesia Rp1.301.305.761, serta Dankos Farma Rp1.080.485.462.
Penelusuran data Tahun Anggaran 2025 menggunakan kode satuan kerja yang sama tidak menemukan catatan pengadaan obat maupun alat kesehatan. Transaksi bernilai Rp30,8 miliar tersebut muncul dalam data Tahun Anggaran 2026.
Kondisi ini menyisakan persoalan yang perlu dijawab oleh Setda Kabupaten Tangerang. Mulai dari siapa yang mengajukan kebutuhan, apa dasar penganggarannya, hingga ke mana seluruh obat dan alat kesehatan tersebut disalurkan.
Keterangan Dinkes yang mengaku tidak mengetahui pengadaan itu juga menambah pentingnya penjelasan mengenai koordinasi antarperangkat daerah dalam proses perencanaan dan distribusi barang.
Sebab, pengadaan medis dengan nilai puluhan miliar rupiah semestinya memiliki kejelasan mengenai kebutuhan, pengguna barang, serta instansi yang bertanggung jawab atas pemanfaatannya.
Hingga berita ini disusun, Setda Kabupaten Tangerang belum memberikan penjelasan mengenai dasar kewenangan dan peruntukan belanja obat serta alat kesehatan senilai Rp30,8 miliar tersebut.












