KABUPATEN SEMARANG, teropongrakyat.co – Penanganan laporan dugaan perampasan dan pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dialami Sukinem, warga Dusun Pongangan, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, kembali menjadi sorotan.
Laporan yang menurut keluarga telah disampaikan sejak 2023 itu hingga November 2026 belum memberikan kepastian hukum sebagaimana diharapkan. Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan keluarga sekaligus pertanyaan publik terhadap kinerja penyidik Polres Semarang.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan perampasan satu unit Yamaha NMAX dan kendaraan ATV milik Iskandar, anak kandung Sukinem. Dalam laporan keluarga, nama Lukas Aris Susanto dan Tabeta Sri Lestari disebut sebagai pihak yang diduga terlibat bersama sejumlah orang lainnya.
“Kami hanya meminta kejelasan hukum. Rekaman CCTV dan saksi sudah kami sampaikan. Mengapa sampai sekarang belum ada kepastian?” ungkap Iskandar.
SP2HP KE-VI TERBIT, HASIL GELAR PERKARA DIPERTANYAKAN
Berdasarkan dokumen Polres Semarang tertanggal 4 Mei 2026, penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-VI.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa gelar perkara telah dilaksanakan pada 4 Mei 2026. Penyidik juga merencanakan pemeriksaan tambahan terhadap pelapor dan ahli bahasa.
Namun, keluarga masih mempertanyakan hasil gelar perkara tersebut, termasuk tindak lanjut pemeriksaan CCTV, keterangan saksi, serta penelusuran keberadaan dua kendaraan yang dipersoalkan.
Keluarga menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyidikan dan kendala yang dihadapi aparat.
KINERJA UNIT I SATRESKRIM DISOROT
Sorotan juga mengarah kepada Unit I Satreskrim Polres Semarang, khususnya Kanit Unit I IPDA Bayu Adi Riyanto, S.H.
Iskandar mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi penyidik melalui WhatsApp dan telepon, bahkan mendatangi kantor Polres Semarang untuk meminta informasi perkembangan perkara.
Namun, menurut pengakuannya, komunikasi tersebut belum memberikan penjelasan yang memuaskan.
“Kami ini pihak yang melapor dan merasa dirugikan. Kami hanya ingin mengetahui sampai sejauh mana laporan ini ditangani,” ujarnya.
DUGAAN INTERVENSI HARUS DIJELASKAN
Di tengah belum adanya kepastian yang diharapkan keluarga, muncul pula dugaan mengenai kemungkinan adanya pihak yang membekingi terlapor, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI maupun kepolisian.
Dugaan tersebut belum terbukti dan membutuhkan klarifikasi serta pemeriksaan oleh institusi berwenang.
Jika memang terdapat intervensi dalam proses penegakan hukum, hal itu harus diusut secara profesional. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan, institusi terkait perlu memberikan penjelasan agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
KAPOLDA JATENG DAN KAPOLRI DIMINTA EVALUASI
Keluarga berharap Kapolda Jawa Tengah hingga Kapolri memberikan perhatian terhadap penanganan laporan Sukinem.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh alat bukti telah ditindaklanjuti, proses penyidikan berjalan sesuai prosedur, dan hak pelapor mendapatkan informasi tetap terpenuhi.
Pergantian pejabat di lingkungan Polres tidak seharusnya menghambat kesinambungan penanganan laporan masyarakat.
Persoalan ini juga mendapat perhatian kalangan media. Pihak yang tergabung dalam SMSI Jawa Tengah menyatakan kesiapan mengawal perkembangan perkara melalui jaringan media yang disebut mencapai sekitar 160 media.
SUKINEM MENUNGGU KEPASTIAN
Iskandar menegaskan keluarganya tidak meminta aparat memihak. Mereka hanya berharap perkara ditangani secara objektif dan seluruh bukti diperiksa sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak meminta hukum dipaksakan. Periksa semua bukti dan saksi. Jika memang ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, proses sesuai hukum. Jangan biarkan kami terus menunggu tanpa penjelasan,” tegasnya.
Hampir tiga tahun berlalu. SP2HP ke-VI telah diterbitkan dan gelar perkara telah dilaksanakan.
Kini pertanyaan publik sederhana: Apa hasil perkembangan penyidikan dan kapan keluarga Sukinem mendapatkan kepastian hukum?












