Jakarta, teropongrakyat.co – Irjen Pol Ahrie Sonta resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Pencopotan tersebut menyusul statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026, Ahrie Sonta dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri. Posisi Kadivkum Polri selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono.
Mutasi tersebut merupakan bagian dari rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polri, termasuk beberapa jabatan Kapolda dan Wakapolda.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa pergantian dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta kebutuhan institusi dalam meningkatkan kinerja.
Menurutnya, penempatan personel dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari meritokrasi, kompetensi, kapabilitas hingga integritas.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan tugas sebelumnya. Sementara itu, pejabat yang memperoleh penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dan menjalankan tanggung jawab secara profesional.
Polri berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru mampu menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
Empat Nama Terseret Perkara Dugaan Penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, terdapat empat orang yang disebut berstatus tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dari keempat nama tersebut, tiga tersangka disebut telah ditempatkan di tempat khusus dan menjalani penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan berlangsung sejak 2025. Perkara ini kemudian berkembang menjadi sorotan setelah muncul sejumlah langkah penanganan terhadap para pejabat yang diduga terlibat.
Selain proses penanganan perkara, Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026.
Dalam sidang etik tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat perkara tersebut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keamanan serta privasi kepala negara.Istimewa












