Istimewa
JAKARTA, teropongrakyat.co – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI belum sepenuhnya lepas dari polemik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengambil langkah dengan melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Keduanya diadukan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembentukan regulasi tersebut.
Persoalan yang disoroti ICW adalah keterbukaan dokumen selama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. ICW menilai publik tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap draf regulasi sebelum disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus upaya meminta MKD memeriksa dugaan persoalan etik dalam proses legislasi.
Menurut Ibrahim, sampai proses pengesahan berlangsung, pihaknya mengaku belum pernah menerima salinan naskah RUU yang menjadi dasar pembahasan.
ICW memandang penyampaian dokumen kepada masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari prinsip keterbukaan dalam pembentukan undang-undang.
Selain melaporkan kedua pimpinan DPR tersebut, ICW juga mempertanyakan tidak adanya jawaban atas somasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPR pada 16 November 2026.
Ibrahim menyebut, hingga laporan ke MKD diserahkan, ICW belum memperoleh tanggapan atas keberatan tersebut. Organisasi pemantau korupsi itu juga mengaku tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pembahasan rumusan undang-undang.
Di tengah pentingnya regulasi yang mengatur perampasan aset, ICW menilai masyarakat semestinya memperoleh ruang yang cukup untuk mengetahui isi rancangan aturan sekaligus memberikan masukan sebelum keputusan akhir diambil.
DPR Sebut Sudah Gelar 87 Kali Audiensi
Menanggapi proses pembahasan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah berjalan sejak September 2025.
Ia mengungkapkan, selama proses tersebut Komisi III telah menyelenggarakan 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai kalangan.
Habiburokhman menilai intensitas audiensi tersebut menunjukkan bahwa DPR telah memberikan kesempatan kepada sejumlah pihak untuk menyampaikan pandangan dan masukan.
Ia menyampaikan hal itu setelah pengesahan tingkat pertama RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa proses pembahasan regulasi tersebut telah memperhatikan aspek partisipasi masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa tahapan formal pembentukan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Puan menilai pembahasan yang dapat diakses publik merupakan bagian dari upaya mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap proses legislasi.
Publik Menunggu Penjelasan dan Pemeriksaan MKD
Perbedaan pandangan antara ICW dan pimpinan DPR tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keterbukaan masih menjadi perhatian dalam proses pembentukan UU Perampasan Aset.
Jumlah audiensi yang disampaikan DPR menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Namun, keterlibatan publik juga perlu dilihat dari akses terhadap dokumen, kesempatan memberikan masukan, serta sejauh mana aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam penyusunan substansi undang-undang.
Hal ini penting karena UU Perampasan Aset memiliki konsekuensi hukum yang luas, terutama berkaitan dengan hak kepemilikan, perlindungan hukum, dan upaya negara mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Karena itu, proses pembentukan regulasi tersebut harus berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai tujuan memperkuat pemberantasan korupsi justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya transparansi dan komunikasi dengan masyarakat.
Kini, perhatian tertuju kepada MKD DPR RI untuk menindaklanjuti pengaduan ICW. Pemeriksaan secara objektif diperlukan guna memastikan apakah terdapat pelanggaran etik sebagaimana yang dilaporkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari MKD terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi kepada Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin juga belum mendapatkan jawaban.
Masyarakat pun menunggu kejelasan, bukan hanya mengenai substansi UU Perampasan Aset, tetapi juga mengenai integritas dan keterbukaan lembaga legislatif dalam menghasilkan produk hukum yang menyangkut kepentingan publik.












