Diduga Politik Dinasti Tidak Pro Ke Masyarakat, Diduga Korupsi BP2TD Mempawah Ada Makelar Kasus

- Jurnalis

Minggu, 1 Desember 2024 - 19:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mempawah – TeropongRakyat.Co || Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Barat telah mengukir sejarah Dinasti untuk saat ini. Pada tanggal 27 November 2024 pemilihan Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Kabupaten Mempawah.

Dalam hasil quick count sementara Pilgub Kalbar dan Pilbup Kabupaten Mempawah suami istri menang dalam pilkada serentak 2024 saat ini.

H.Ria Norsan maju sebagai calon gubernur Kalbar, sementara itu istrinya Hj.Erlina maju sebagai calon bupati Kabupaten Mempawah.

“Ria Norsan saat ini diprediksikan lolos jadi Gubernur Kalbar berpasangan calon wakil gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan dari hasil quick count sementara Pilgub Kalbar 2024,” ungkap warga Kabupaten Mempawah, Mahadir Musantara saat di wawancarai wartawan, Sabtu (30/11).

Sementara itu, istri dari Ria Norsan yaitu Erlina juga diprediksikan lolos jadi bupati Kabupaten Mempawah, saat ini Erlina berpasangan calon wakil bupati Mempawah, H.Juli Suryadi.

“Kita ketahui bersama dan sempat viral beberapa tahun lalu Ria Norsan diduga terlibat dugaan kasus korupsi BP2TD Mempawah dan beberapa minggu lalu sebelum pencoblosan ada mahasiswa mempertanyakan kepada Polda Kalbar terkait perkembangan kasus BP2TD Mempawah sempat bungkam,” pungkasnya.

Sementara itu, dari melalui media soisal memprediksikan Norsan akan berakhir di penjara dikarenakan korupsi Kasus BP2TD Mempawah yang masih berproses.

“Merujuk keterangan resmi dari Kepolisian Daerah ( Polda ) Kalimantan Barat melalui Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya, bahwa tidak benar ada anggapan bahwa kasus ini di hentikan, kita hanya menghormati atau melaksanakan perintah sesuai dengan ST/1160/V/RES.1.24.2023,”bebernya

Baca Juga:  Wujudkan Pilkada Salatiga 2024 Damai, Kapolsek Sidomukti Coolling System Dengan Warga Mangunsari

Menurut, pandangan saya sebagai warga Kalbar, Pernyataan Polda Kalimantan Barat hanya sekadar pernyataan saja, justru ada dugaan Polda Kalbar tidak akan punya nyali untuk memprosesnya, dan kita takutnya pihak Polda di intervensi oleh makelar kasus. Kita menunggu pembuktian ini adalah keniscayaan kebanyakan warga Kalbar.

Lanjutnya, saya meminta kepada Polda Kalbar untuk menyikapi kasus korupsi BP2TD Mempawah yang di duga melibatkan Gubernur Kalbar terpilih dengan profesional dan jangan sampai ada tekanan.

“Ria Norsan sebelumnya pernah menjabat Bupati Mempawah selama 2 periode dan kini dilanjutkan melalui tangan istrinya raja lokal telah miliki modal selama 3 Periode hingga mampu meneror memobilisasi menarik upeti dari Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemenangannya,”katanya

Dia menambahkan, di temukan pengakuan warga diberbagai desa di Kabupaten Mempawah bahwa telah dapat uang bervariasi dari Rp 25.000, 50.000, 100.000 hingga 250.000, dari Kepala Desa melalui ketua-ketua RT di Desa setempat yang Kepala Desanya termakan teror politik.

“Ada beberapa ASN juga tertangkap tangan ikut membagikan Kartu Nama dan korek api bergambar raja lokal di masa tenang kampanye, perilakunya inilah yang dapat disebut memiliki kekuasaan dan dominasi menggunakan langkah-langkah yang melanggar hukum untuk memenangkan pertarungan pilkada ini.

Dihampir semua wilayah di Kabupaten Mempawah diwarnai dengan pelanggaran pemilu yang vulgar, mulai dari mobilisasi Kepala Desa dan ASN hingga mengakali peraturan, ini sudah lumrah terjadi di Indonesia, sebagai warga Mempawah saya beri julukan “Norsan Raja Lokal Dari Mempawah Kokoh Tidak Terkalahkan,” belum lagi anaknya dari Ria Norsan dan Erlina juga menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar.

Baca Juga:  POLISI SAHABAT ANAK (POLSANAK) POLRES METRO JAKARTA UTARA

“Di Kabupaten Mempawah bukan rahasia umum, bahwa Klan Raja jalan Pangeran Nata Kusuma menanamkan budaya politik uang dalam memenangkan seluruh pemilihan, hipokrit atau pura-pura profesional disematkan kepada Bawaslu maupun KPU Kabupaten Mempawah yang kelihatan tidak netral dan mereka hanyalah perpanjangan tangan dinasti,”ungkapnya.

Sementara itu, dengan menggunakan lembaga negara yang disebut nepotisme dalam definisi operasional dapat dimaknai sebagai kekuasaan terpusat dalam satu klan atau keluarga.

“Kabupaten Mempawah telah sepenuhnya dikuasai oleh klan istana jalan Pangeran Nata Kusuma telah mengendalikan Mempawah selama 15 tahun terakhir. Tidak ada kemajuan Inovasi, yang terjadi malah merebaknya dugaan korupsi,”tegasnya

Dengan sumber daya politik dan material, seperti kekuasaan, premanisme, dan politik uang, rezim lokal ini memiliki otoritas penuh mengendalikan politik dengan bermacam cara, mulai dari teror isu lawan sebagai pasangan boneka hingga politik uang.

Dari rangkaian ini, kita dapat melihat Pilgub Kalbar dan Pilkada Kabupaten Mempawah 2024 adalah upaya pengokohan Kekuasaan Klan Norsan gurita istana jalan Pangeran Nata Kusuma sebagai dinasti politik tingkat Lokal dengan melabrak aturan main Pemilu yang demokratis.

“Kita akui kemenangan Klan ini, tugas kita saat ini yaitu tegak lurus digaris rakyat mengawal kebijakan kebijakan Klan Norsan-Erlina yang kita harapkan berpihak kepada kesejahteraan Rakyat,”tutupnya.

Penulis : Arman

Berita Terkait

Hak Jawab : Bubble Padel Sunter Tuai Sorotan, Pengelola Sebut PBG Masih Diurus, Proyek Tetap Hampir Rampung
Pemprov DKI Tindak Seluruh Rantai Praktik Pembuangan Sampah Ilegal di Kampung Dukuh
Diduga Langgar Aturan Gubernur, Proyek Lapangan Padel Tanpa PBG di Papanggo Tetap Berjalan Meski Disegel
Asap Tebal Dekat Kampus Thursina, Kebakaran Lahan 10 Hektare di Dau
Framing Pemberitaan Dinilai Kerap Mendistorsi Citra Pesantren, Saiful Anam: Jangan Vonis Institusi karena Ulah Oknum
Presiden LIRA Andi Syafrani Ngopi Bareng di Malang, Dorong Organisasi Tetap Solid dan Responsif
Kebakaran Hutan di Kawasan Bromo Meluas, BPBD Kabupaten Malang Siaga Antisipasi Perambatan Api
Parkir Liar di Sunter Karya Utara Kembali Beroperasi, Penertiban Dishub Dinilai Hanya Seremonial

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 12:32 WIB

Hak Jawab : Bubble Padel Sunter Tuai Sorotan, Pengelola Sebut PBG Masih Diurus, Proyek Tetap Hampir Rampung

Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:53 WIB

Pemprov DKI Tindak Seluruh Rantai Praktik Pembuangan Sampah Ilegal di Kampung Dukuh

Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:48 WIB

Diduga Langgar Aturan Gubernur, Proyek Lapangan Padel Tanpa PBG di Papanggo Tetap Berjalan Meski Disegel

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:55 WIB

Asap Tebal Dekat Kampus Thursina, Kebakaran Lahan 10 Hektare di Dau

Rabu, 5 Agustus 2026 - 17:59 WIB

Framing Pemberitaan Dinilai Kerap Mendistorsi Citra Pesantren, Saiful Anam: Jangan Vonis Institusi karena Ulah Oknum

Berita Terbaru