JAKARTA,teropongrakyat.co – Sutarto Alimoeso selaku Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), menilai tekanan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan volatilitas harga energi berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri. Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 mencerminkan risiko eksternal yang dapat memengaruhi neraca perdagangan, arus modal, dan nilai tukar faktor yang berdampak pada biaya input pertanian, logistik distribusi, serta daya beli konsumen beras.
Sutarto menjelaskan, gangguan pasokan energi dan kenaikan biaya logistik internasional berpotensi mendorong inflasi impor serta meningkatkan biaya produksi dan distribusi beras. Bagi penggilingan, terutama skala kecil yang sudah menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan fasilitas pengeringan, kenaikan biaya transportasi dan energi dapat semakin menekan margin usaha.
Dari sisi domestik, Sutarto mengakui fundamental makroekonomi Indonesia relatif terjaga, namun struktur pertumbuhan masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja formal berkualitas dan meningkatkan produktivitas. Penyusutan kelas menengah, meningkatnya pengangguran usia produktif, serta bertambahnya kelompok rentan berpotensi menekan daya beli masyarakat, termasuk terhadap kebutuhan pokok seperti beras.
Menurut Sutarto, kondisi tersebut berisiko menekan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan biaya energi, perlambatan upah riil, terbatasnya lapangan kerja formal, serta tekanan inflasi dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan meningkatkan risiko arus modal keluar yang pada akhirnya memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Bagi sektor perberasan, tekanan nilai tukar dapat meningkatkan biaya input impor dan memperketat likuiditas modal kerja penggilingan.
Sutarto mengingatkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial apabila tidak diantisipasi dengan baik, terutama bila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga beras. Oleh karena itu, kepastian hukum, tata kelola ekonomi yang baik, serta konsistensi dan transparansi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas perekonomian nasional, termasuk dalam rantai pasok beras dari hulu hingga hilir.
Ketua Umum PERPADI menegaskan bahwa koordinasi lintas institusi dan transparansi kebijakan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan harga beras. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Bulog, Kementerian Pertanian, aparat penegak hukum, dunia usaha (termasuk penggilingan padi), dan akademisi perlu diperkuat melalui pemantauan kondisi ekonomi dan sosial, kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan, spekulasi, dan manipulasi harga.
Di sisi lain, Sutarto mendorong penguatan iklim investasi melalui kepastian hukum dan stabilitas keamanan, disertai kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas sektor riil, dan penguatan daya beli masyarakat. Bagi sektor perberasan, prioritas kebijakan mencakup revitalisasi penggilingan padi (akses pembiayaan, peningkatan teknologi, fasilitas pengeringan), stabilisasi harga gabah–beras, optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan dan distribusi, serta pengendalian impor yang disesuaikan dengan kondisi stok dan produksi nasional. Pengembangan beras fortifikasi juga perlu didorong dengan memperhatikan kesiapan industri, ketersediaan bahan baku, standar mutu, harga, dan daya serap pasar.
Di akhir keterangannya, Sutarto Alimoeso menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga, respons kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, perlindungan sosial yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, ketahanan pasokan beras, dan ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
