Jakarta. Teropongrakyat. Co- Polemik surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kembali menguji integritas politik pemerintahan dan konsistensi partai-partai yang dahulu berada di barisan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Di tengah menguatnya desakan pengunduran diri hingga pemakzulan Gibran, tanggung jawab politik para pengusung dinilai tidak boleh dikesampingkan, apalagi seolah-olah persoalan tersebut hanya menjadi beban Wakil Presiden.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan seluruh partai koalisi pengusung harus berani mengambil tanggung jawab moral atas keputusan politik yang pernah mereka dukung. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan normatif ataupun membiarkan polemik berkembang tanpa kejelasan sikap dari pihak-pihak yang dahulu memberikan legitimasi politik terhadap pencalonan Gibran.
“Prabowo dan partai-partai pengusung tidak boleh cuci tangan. Mereka harus berani mengakui apabila dalam proses politik pencalonan Gibran dahulu terdapat kekeliruan dalam menilai dan menyikapi persyaratan administrasi pencalonannya. Jangan hanya berani membangun koalisi untuk memenangkan kekuasaan, tetapi ketika muncul persoalan justru memilih diam atau melempar seluruh tanggung jawab kepada orang lain. Itu bukan sikap negarawan, melainkan bentuk penghindaran tanggung jawab politik,” tegas Yohanes Oci (11/11).
Ia menilai, dalam demokrasi yang sehat, kemenangan elektoral tidak boleh menjadi alasan bagi partai politik untuk mengabaikan prinsip etika dan kepatuhan hukum. Partai politik bukan sekadar kendaraan untuk merebut jabatan, melainkan institusi demokrasi yang memiliki kewajiban menjaga integritas proses politik, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan strategis yang diambil kepada publik.
Menurut Yohanes, persoalan ini juga menyentuh dimensi etika hukum. Hukum tidak semestinya diperlakukan sekadar sebagai instrumen untuk membenarkan keputusan politik yang sudah terlanjur diambil.
Setiap proses pencalonan pejabat publik harus menjunjung prinsip kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Karena itu, apabila muncul persoalan mengenai dokumen maupun persyaratan pencalonan, penyelesaiannya harus didasarkan pada fakta, ketentuan hukum, dan mekanisme kelembagaan yang berwenang, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan mempertahankan kekuasaan.
“Etika politik dan etika hukum tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kalau sebuah keputusan politik menimbulkan persoalan hukum dan polemik kepercayaan publik, maka pihak yang ikut mengambil dan memberikan legitimasi terhadap keputusan itu wajib menunjukkan tanggung jawab. Jangan sampai hukum hanya dipatuhi ketika menguntungkan kekuasaan, tetapi dipersoalkan ketika berhadapan dengan kepentingan politik. Negara ini tidak boleh dikelola dengan standar ganda,” ujarnya.
Yohanes juga menyebut munculnya desakan agar Gibran mengundurkan diri maupun dimakzulkan, termasuk dari kalangan partai yang sebelumnya berada dalam barisan pengusung, sebagai persoalan serius yang memperlihatkan lemahnya konsistensi politik. Baginya, perubahan sikap politik memang merupakan hak setiap partai, tetapi perubahan tersebut harus disertai penjelasan yang rasional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini yang menjadi persoalan. Partai-partai yang dahulu ikut mengusung, memperjuangkan, dan memberikan legitimasi politik terhadap pasangan Prabowo-Gibran, sekarang sebagian justru menyuarakan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan. Lalu, di mana tanggung jawab politik mereka ketika proses pencalonan berlangsung? Apakah dahulu tidak memahami persoalan yang sekarang diperdebatkan, atau baru menyadarinya setelah konfigurasi politik berubah? Publik berhak mendapatkan penjelasan, bukan sekadar menyaksikan perubahan sikap elite,” kritiknya.
Yohanes mengingatkan Prabowo bahwa tanggung jawab seorang presiden tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan menjalankan pemerintahan, tetapi juga menyangkut keberanian memberikan keteladanan dalam kehidupan demokrasi. Sebagai pemimpin yang memperoleh mandat melalui kontestasi politik bersama Gibran, Prabowo seharusnya tidak mengambil jarak dari persoalan yang menyangkut legitimasi politik pasangan yang dahulu diusung bersama.
Menurutnya, sikap diam atau membiarkan persoalan berkembang menjadi konflik antar elit justru berpotensi memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan moral dengan mendorong penyelesaian persoalan secara terbuka, objektif, dan konstitusional. Demikian pula partai-partai koalisi harus berhenti menjadikan persoalan ini sebagai komoditas manuver politik jangka pendek.
Yohanes menegaskan bahwa desakan pengunduran diri harus dibedakan secara tegas dari proses pemakzulan. Pengunduran diri merupakan pilihan politik dan pribadi yang memiliki konsekuensi tersendiri, sedangkan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan harus memenuhi alasan dan prosedur konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Oleh karena itu, setiap tuntutan pemberhentian tidak boleh mendahului proses pembuktian dan mekanisme hukum yang telah ditentukan konstitusi.
“Jangan sampai persoalan ini berubah menjadi transaksi politik antar elit. Kalau memang ada persoalan hukum, buktikan melalui mekanisme hukum. Kalau ada persoalan etika politik, pertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan mencampuradukkan keduanya untuk kepentingan perebutan pengaruh. Konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kompromi politik,” katanya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang ini mengatakan demokrasi Indonesia membutuhkan pemimpin dan partai politik yang memiliki keberanian moral untuk mengakui kekeliruan, bukan justru berlindung di balik kekuasaan ketika menghadapi persoalan. Mengakui kesalahan bukan berarti melemahkan pemerintahan, tetapi menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan penghormatan terhadap akal sehat publik.
“Jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan suaranya ketika pemilu, sementara ketika muncul persoalan menyangkut integritas kekuasaan, rakyat diminta menerima begitu saja keputusan elit. Prabowo dan partai-partai pengusung harus menunjukkan bahwa politik bukan sekadar soal menang dan berkuasa. Ada tanggung jawab moral, ada etika hukum, dan ada kehormatan demokrasi yang harus dijaga. Kekuasaan boleh dimenangkan melalui pemilu, tetapi legitimasi moral harus terus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkas Yohanes Oci.
