Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Advertisement
Teropong Rakyat Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Tropong PLUS Masuk
T+
Terkini
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Teropong Rakyat. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTKetua Umum PDKN Rahman Sabon kritik tata kelola pemerintahan, ketimpangan Freeport di Papua, dan pembangunan IKN yang dikuasai oligarkiKomentar: 0

Ketua Umum PDKN Rahman Sabon kritik tata kelola pemerintahan, ketimpangan Freeport di Papua, dan pembangunan IKN yang dikuasai oligarki

Teropong Rakyat, 19 Agustus 2026, 22:49 WIB · 2 menit bacaBaca di App
Huruf
Foto: Dokumentasi

Jakarta, Teropongrakyat. Co– Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, Soroti Pengelolaan Pemerintahan “Ugal-ugalan” dan Ketimpangan SDA di Papua & IKN serta terus akan mewariskan beban utang dari satu rezim ke rezim berikutnya.

“Pengelolaan pemerintahan yang ugal-ugalan. Dari rezim ke rezim, dari presiden ganti presiden terus mewarisin utang akibat kelola pemerintahan yang tak profesional,” tegas Rahman Sabon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8).

Rahman menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Papua. Ia menyebut tambang emas terbesar di dunia yang dikelola PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun hanya memberikan royalti 1-2 persen kepada negara.

Baca Juga:  Wali Kota Nurochman Bersama Forkopimda Ikuti Upacara Detik-detik Proklamasi HUT Ke-81 RI

“Papua punya tambang emas terbesar di dunia dikuasai korporasi asing Freeport Indonesia selama puluhan tahun. Negara hanya menerima royalti 1-2 persen saja, sementara keuntungan korporasi asing Amerika mencapai miliaran dolar per tahun,” ujarnya.

Padahal, lanjut Rahman, tingkat kemiskinan di Papua masih sangat tinggi, mencapai hampir 30 persen. “Mama-mama Papua hidupnya masih berjualan sirih pinang di emperan toko China,” katanya.

Baca Juga:  Satgas Yonif 432 Kostrad Peringati Hari Lahir Pancasila dengan Bakti Kesehatan di Distrik Mbua

Selain Papua, Rahman juga menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Ia menilai kawasan tersebut dikuasai korporasi asing dan oligarki nasional, namun pembangunan infrastruktur dasar masih menghadapi masalah dan kemiskinan pedesaan belum tersentuh perhatian pemerintah.

Rahman mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak-kontrak sumber daya alam dan memastikan pembangunan nasional benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya menguntungkan korporasi.**

Lihat Pemerintahan Selengkapnya→
Memuat berita berikutnya…
Artikel Terkait Pemerintahan
Breaking NewsKanal lain
TNI – PolriKanal lain