ilustrasi: Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara menjadi sorotan. Publik meminta Kejaksaan mengusut dugaan keterlibatan berbagai pihak secara transparan dan profesional.
SULAWESI UTARA, kamis, 12/11/2026 – teropongrakyat.co — Penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan. Publik mempertanyakan sejauh mana perkembangan proses hukum yang ditangani Kejaksaan, menyusul munculnya nama Kiki Mewoh dan seorang warga negara asing (WNA) yang disebut dengan alias Yuho dalam informasi terkait perkara tersebut.
Keduanya menjadi perhatian setelah beredar informasi bahwa Kiki Mewoh disebut telah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Namun, hingga kini, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi mengenai status pemeriksaan maupun perkembangan penanganan perkara yang bersangkutan.
Pertanyaan publik pun mengarah pada sejauh mana aparat penegak hukum telah menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam aktivitas PETI tersebut.
Dugaan Fee 5–10 Persen, Siapa Pemodal dan Pengendali Operasional?
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa Kiki Mewoh diduga hanya menerima bagian atau fee sekitar 5–10 persen dari aktivitas pertambangan tersebut. Selain itu, nama WNA alias Yuho disebut dalam informasi yang beredar terkait dugaan kegiatan PETI tersebut.
Informasi ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.
Apabila dugaan pembagian hasil tersebut benar, aparat penegak hukum perlu menelusuri secara menyeluruh siapa pemilik modal, siapa pengendali operasional, siapa penyedia alat berat, serta siapa saja yang diduga menikmati hasil kegiatan pertambangan tersebut.
Penanganan perkara jangan sampai hanya berhenti pada pemeriksaan pihak tertentu, sementara dugaan keterlibatan pihak lain belum ditelusuri secara transparan.
Kejaksaan Diminta Buka Perkembangan Penanganan Perkara
Aktivitas pertambangan tanpa izin bukan persoalan ringan. Selain berpotensi merugikan negara, kegiatan tersebut juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, Kejaksaan diharapkan memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal penting:
- Apakah Kiki Mewoh telah diperiksa secara resmi dan dalam kapasitas apa?
- Apakah WNA alias Yuho telah dipanggil atau dimintai klarifikasi?
- Apakah dugaan fee sebesar 5–10 persen telah didalami melalui pemeriksaan transaksi keuangan?
- Apakah pemodal dan pengendali operasional pertambangan telah diidentifikasi?
- Sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut dan apakah sudah terdapat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka?
Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai arah penanganan dugaan perkara PETI tersebut.
UU Minerba Harus Ditegakkan Tanpa Tebang Pilih
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
Penegakan hukum juga harus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Tidak hanya pekerja lapangan, dugaan peran pemodal, pengendali kegiatan, penyedia sarana pertambangan, maupun pihak yang menerima keuntungan perlu didalami berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Publik Menunggu Langkah Nyata Kejaksaan
Masyarakat tidak meminta aparat menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum. Namun, apabila hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan dan didukung alat bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Kiki Mewoh maupun WNA alias Yuho berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Status hukum masing-masing harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, bukan berdasarkan opini atau tekanan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari pihak Kejaksaan, Kiki Mewoh, dan WNA alias Yuho terkait informasi yang berkembang. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Asas praduga tak bersalah wajib dihormati. Namun, transparansi dan keseriusan penegakan hukum dalam mengungkap dugaan aktivitas PETI hingga ke pihak-pihak yang bertanggung jawab juga menjadi kepentingan publik yang harus dijawab.
