Jakarta, teropongrakyat.co – Reformasi birokrasi yang terus ditingkatkan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) telah menuai pujian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Dalam rapat bersama di Jakarta, Menteri Anas menyampaikan apresiasinya atas peningkatan signifikan yang dicapai Kemenko Marvest dalam hal reformasi birokrasi, yang membawa dampak nyata bagi kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional.
Dengan komando Luhut Binsar Pandjaitan, Kemenko Marvest berhasil mencapai Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori A- pada tahun 2023, serta meraih predikat BB untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Kemenko Marvest tidak hanya berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola birokrasi, tetapi juga berhasil melakukannya secara konsisten.
“Peningkatan ini merupakan bukti dari kerja keras seluruh jajaran Kemenko Marvest. Kami terus mendorong penerapan birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi,” ujar Menteri Anas.
Salah satu fokus utama dalam upaya reformasi birokrasi ini adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi solusi penting dalam menyederhanakan proses birokrasi serta meningkatkan efisiensi. Data terbaru dari Kementerian PANRB mencatat bahwa penyederhanaan birokrasi di Kemenko Marvest telah mencapai 95,08 persen, sebuah pencapaian yang sangat signifikan.
Lebih lanjut, Menteri Anas menyoroti keberhasilan Kemenko Marvest dalam melaksanakan program reformasi birokrasi tematik, yang berkontribusi pada beberapa isu penting nasional seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Program-program ini tidak hanya menargetkan efisiensi birokrasi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kementerian PANRB juga mengapresiasi peningkatan pada indeks-indeks penting lainnya seperti tata kelola pengadaan, sistem merit, dan SPBE, yang semuanya dinilai bersama lembaga-lembaga lainnya, termasuk KPK untuk penilaian integritas. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap reformasi birokrasi di Kemenko Marvest dilakukan dengan standar yang tinggi dan melibatkan berbagai pihak.
“Kinerja birokrasi yang baik akan menentukan seberapa cepat kita mencapai target pembangunan nasional. Dengan birokrasi yang semakin efisien, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi akan semakin cepat terlaksana,” jelas Menteri Anas.
Di sisi lain, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian PANRB atas evaluasi dan rekomendasi yang diberikan. Luhut menegaskan komitmennya untuk terus mendorong implementasi SPBE serta birokrasi yang berdampak positif bagi pembangunan.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian PANRB atas penilaian yang diberikan. Kami akan terus mengupayakan birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat,” kata Luhut.
Dengan hasil ini, Kemenko Marvest diharapkan terus menjadi pelopor dalam reformasi birokrasi yang efektif, mendukung pencapaian target pembangunan nasional, serta menghadirkan birokrasi yang lebih transparan dan berdaya guna.
(Shanty Brilliani Tasya)
