JAKARTA | TeropongRakyat.co – Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Commiittee (CIC) meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo proses ulang rekrutmen calon anggota Polri jenjang Akpol, Bintara dan Tamtama di seluruh Polda dan Polres di Indonesia. Sebab, dianggap daerah rawan konflik vertikal maupun horizontal, bahkan ada nilai dibawah bisa lulus, sementara nilai diatas tidak lulus, seperti Polda Maluku, NTT, Lampung dan Bali.
Dilansir Rajawalionline.com, Selasa (09/07/2024), Ketua Umum CIC R. Bambang. SS menegaskan,
“Salah satu yang perlu menjadi pertimbangan untuk penambahan kuota calon anggota Polri itu adalah masalah geografis. Daerah dengan pertimbangan geografis sebagai provinsi kepulauan serta banyak terjadi konflik antara warga, desa dan suka sangat miris kalau setiap tahun diberikan kuota yang sedikit, dan ada istilah “kuota khusus” yang nilainya rendah lulus, sedangkan nilai tinggi tidak lulus, seperti Catar Akpol di Maluku, Bintara di Bali dan Lampung, jelas ini sangat miris,” tegas R. Bambang. SS Selasa (9/7/2024) di Trunojoyo Jakarta kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
R. Bambang. SS membeberkan pada rekrutmen Catar Akpol 2024 terjadi di Polda Maluku yang mana hasil Psikotes 20 lulus namun yang nilai 68 tidak lulus, jelas ini ada kejanggalan proses rekrutmen Catar Akpol 2024. Bahkan terjadi di Bali dan Lampung rekrutmen Bintara hal yang sama,
“Baagaimana calon generasi kepolisian ke depan jika hal ini dibiarksn terjadi, sementara para calon Polri diharapkan sebagai cikal bakal gerasi penegak hukum di Indonesia kedepannya, sehingga terjadi konflik, untuk itu CIC meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan Repro dan penambahan kuota baik Catar Akpol, Bintara dan Tamtama atau susulan di bulan Juli hingga Agustus 2024,” papar R. Bambang. SS.
CIC berharap kuota rekrutmen Catar Akpol, Bintara dan Tamtama diseluruh Polda, Polres tahun ini ditambah, sehingga penanganan konflik di daerah bisa diatasi dengan cepat dan tidak ada alasan kekurangan personel.
“Harus ditambah dong, biar penanganan konflik di daerah bisa teratasi dengan baik tanpa ada alasan kekurangan personel,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui di mana Catar atas nama Andrian Glen Farel Frans nilai Psikologi 51, nilai Akademik yang ditampilkan di pengumuman 0.00, lulus (Kuota Mabes), ini sangat lucu sekali, sedangkan yang lulus semua bukan putra daerah maluku:
1. Anak Karo SDM,
2. Anak Waka Polda,
3. Anak Dir Reskrimsus Polda Maluku,
ini, sambung Bambang, namanya Nepotisme, mereka yang duduk di Panitia Daerah, mereka yang meluluskn anak-anak mereka, bagaimana Polisi bisa jadi Polisi yang Presisi, kami minta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi ulang karena mereka adalah orang-orang luar yang mengambil jatah anak-anak maluku.
Untuk Evaluasi hasil kinerja panitia daerah khususnya Polda Maluku untuk segera mencopot Kapolda Maluku dan mencopot Karo SDM, karena mereka berdua yang merusak kebijakan Kapolri, tentang Polri yang Presisi. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Tim/Red)
