Bekasi (TeropongRakyat.co), November 2026. PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ( PT CTP Tollways menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menavigasi Ekosistem Jalan Tol Indonesia 2026 –2045” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) d i Jakarta.
Acara tersebut dihadiri jajaran regulator jalan tol , akademisi, serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk membahas tantangan, peluang, serta perumusan peta jalan ( roadmap ) reformasi ekosistem jalan tol Indonesia jangka panjang. PT CTP Tollways selaku BUJT Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC), kehadiran manajemen diwakilkan oleh Bapak Erwan Dwi Ernanto, selaku Direktur PT CTP Tollways. “Sebagai pengelola infrastruktur vital penghubung koridor industri dan logistik nasional, kami menyambut baik inisiatif reformasi ekosistem jalan tol ini ,” ujar Erwan.
Dalam diskusi tersebut, LPEM FEB UI memaparkan tantangan pencapaian target RPJMN 2025 –2029 yang menargetkan 5.134 km jalan tol beroperasi pada tahun 2029. Pencapaian target tersebut dinilai membutuhkan dukungan investasi swasta yang lebih besar, kepastian regulasi, serta skema pembagian risiko ( risk sharing ) yang terukur guna mengimbangi keterbatasan pembiayaan publik/APBN. Berikut lima strategi inti reformasi ekosistem jalan tol yang menjadi sorotan utama FGD, yaitu:
1. Kepastian Penyesuaian Tarif: Penyesuaian tarif berkala secara otomatis sesuai formula yang jelas serta pemberian kompensasi apabila terjadi penundaan ;
2. Penegakan Aturan Muatan Lebih : Penegakan aturan Over Dimension Over Load (ODOL) secara terpadu melalui penimbangan Weigh -in-Motion (WIM) di gerbang tol untuk menjaga kualitas dan preservasi perkerasan jalan ;
3. Pembagian Risiko Terukur: Memperjelas penanganan ketidakpastian lalu lintas pada ruas baru ( greenfield );
4. Daur Ulang Aset ( Asset Recycling ): Optimalisasi instrumen pasar modal dan pelepasan sebagian kepemilikan pada ruas tol matang untuk mendanai pembangunan ruas baru ; dan
5. Pembaruan Kontrak Pengusahaan Jalan Tol (PPJT Generasi Kedua): Penyempurnaan mekanisme tata kelola dan pengembalian aset pada akhir masa konsesi.
“Kepastian penyesuaian tarif, pembagian risiko yang proporsional, serta penegakan aturan ODOL yang terpadu bukan sekadar menjaga keberlanjutan investasi BUJT, melainkan kunci utama dalam menurunkan biaya logistik nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan ,” tambah beliau.
Partisipasi PT CTP Tollways dalam FGD ini menegaskan komitmen perusahaan untuk senantiasa mendukung peningkatan efisiensi jaringan logistik nasional, mendorong produktivitas sektor l manufaktur, serta meningkatkan kualitas l layanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan tol.
“PT CTP Tollways siap berkolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekosistem jalan tol yang andal, aman, dan efisien.” tutup beliau.
